Edhy Ditangkap KPK, Janggal Ekspor Benih Lobster Jadi Sorotan

CNN Indonesia | Rabu, 25/11/2020 15:19 WIB
Kiara berharap KPK mengusut tuntas dugaan korupsi di KKP setelah penangkapan Menteri Edhy Prabowo pada Rabu (25/11) dini hari. Kiara berharap KPK mengusut tuntas dugaan korupsi di KKP setelah penangkapan Menteri Edhy Prabowo pada Rabu (25/11) dini hari. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta, CNN Indonesia --

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menyebut penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menunjukkan ada yang tak beres di kementerian tersebut. Khususnya terkait kebijakan ekspor benur atau bening lobster.

Kiara pun berharap Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi di tubuh KKP.

"KPK harus mengusut tuntas korupsi ini sampai ke akar-akarnya. Seluruh jaringan yang terlibat perlu dibongkar dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia," kata Susan melalui rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (25/11).


"Banyak hal yang tidak transparan dan akuntabel dalam kebijakan ekspor benih bening lobster ini," kata Susan.

Susan memaparkan hal-hal janggal berkaitan dengan izin ekspor yang dikeluarkan Edhy beberapa waktu lalu itu.

Salah satunya berkaitan dengan tidak ada kajian ilmiah yang melibatkan Komisi Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) saat Edhy menerbitkan aturan ekspor yang tertuang dalam Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan.

Bahkan kata Susan, pembahasannya pun cenderung tertutup serta tidak melibatkan nelayan penangkap dan pembudidaya lobster.

"Penetapan kebijakan ekspor benih lobster tidak mempertimbangkan kondisi sumber daya ikan Indonesia yang existing. Pada statusnya pada tahun 2017 dinyatakan dalam kondisi fully expolited dan over exploited," kata Susan.

Nelayan memperbaiki jaring di atas perahunya di perkampungan nelayan Cilincing, Jakarta, Jumat (17/4/2020). Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan pemerintah diharapkan memberikan perhatian kepada nelayan dan pelaku perikanan rakyat yang pendapatannya menurun akibat pandemi COVID-19 karena terputusnya rantai dagang dari nelayan kepada masyarakat. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.Nelayan memperbaiki jaring di atas perahunya di perkampungan nelayan Cilincing, Jakarta, Jumat (17/4/2020). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Tak hanya itu aturan ekspor ini juga kemudian menetapkan puluhan perusahaan ekspor benih lobster yang justru terafiliasi kepada sejumlah partai politik. Nelayan danpembudidaya lobster, kata Susan, hanya ditempatkan sebagai objek pelengkap semata.

"Ada kriteria yang tidak jelas dalam penetapan perusahaan ekspor benih lobster yang dilakukan oleh KKP. Keterlibatan sejumlah nama politisi partai politik di balik perusahaan ekspor benih lobster membantah klaim Menteri Edhy yang selalu mengatasnamakan kesejahteraan masyarakat," kata Susan.

Selain itu, kata Susan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga menemukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat dalam bisnis ekspor benih lobster di Indonesia.

Salah satu temuan KPPU adalah pintu ekspor dari Indonesia ke luar negeri hanya dilakukan melalui Bandara Soekarno Hatta. Padahal menurutnya, mayoritas pelaku lobster berasal dari Nusa Tenggara Barat dan Sumatera.

Berdasarkan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tempat Pengeluaran Khusus Benih Bening Lobster dari Wilayah Negara RI telah menetapkan enam bandara yang direkomendasikan untuk pengiriman benih lobster ke luar negeri, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Internasional Lombok, Bandara Kualanamu Medan dan Bandara Hasanuddin Makassar.

"Temuan KPPU membuktikan kerusakan tata kelola lobster di level hilir, di mana ada pihak-pihak yang hendak mencari keuntungan dengan sengaja melakukan konsentrasi pengiriman benih lobster ke luar negeri hanya melalui Bandara Soekarno-Hatta. Ini jelas dilakukan by design dan melibatkan pemain besar," kata Susan.

Dia juga menilai KKP tidak memiliki peta jalan yang menyeluruh dan komprehensif dalam membangun kekuatan ekonomi perikanan (lobster) berbasis nelayan di Indonesia dalam jangka panjang. Sebaliknya, KKP selalu mengedepankan pertimbangan-pertimbangan ekonomi jangka pendek yang tidak menguntungkan negara dan nelayan.

Saat ini pihak KKP masih enggan buka suara terkait penangkapan Edhy Prabowo. Staf Khusus Menteri KP TB Andri Yanuar menyebut pihaknya akan memberi informasi lengkap setelah menerima informasi jelas dari pihak KPK berkaitan dengan penangkapan Edhy.

"Kami belum bisa berkomentar apapun, karena informasi yang diterima masih simpang siur. Kami akan memberi keterangan ketika sudah ada kejelasan. Terima kasih," kata Andri melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com.

(tst/pmg)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK