Asosiasi Ungkap Akar Masalah Guru: Lembaga Pendidik dan Upah

CNN Indonesia | Jumat, 27/11/2020 00:26 WIB
Permasalahan guru yang dinilai masih perlu dibenahi Kemendikbud ialah terutama soal kesejahteraan dan kualitasnya. Ilustrasi. Hari Guru Nasional diperingati saban 25 November. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --

Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menilai masih banyak permasalahan guru yang perlu dibenahi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Koordinator P2G Satriwan Salim mengatakan perkara kualitas guru, kesejahteraan, sampai perlindungan keamanan menjadi persoalan yang paling umum ditemukan tahun ini, terutama di tengah pandemi Covid-19.

Terkait kualitas guru, ia menilai sumber permasalahan harus dibenahi pemerintah dari Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK), satuan yang melatih tenaga pendidik sebagai profesional.


"Bagaimanapun juga LPTK masih menjadi pabrik calon guru. Rendahnya kompetensi guru Indonesia hingga sekarang tak lepas dari buruknya pengelolaan guru mulai dari hulunya, yakni LPTK tersebut," katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (25/11).

Satriwan menilai pemerintah perlu melakukan pembenahan seleksi masuk dan revitalisasi pengelolaan LPTK secara nasional untuk memperbaiki kualitas guru.

Sedangkan pemerintah daerah menurutnya harus lebih memperhatikan insan pendidikan dalam kebijakan. Ia mengatakan masih banyak daerah yang menyisihkan jauh di bawah 20 persen anggarannya untuk pendidikan.

Dengan alokasi anggaran yang minim, menurutnya akan sulit bagi pemerintah daerah mendorong peningkatan kualitas guru-guru yang dimiliki.

"Politik anggaran pendidikan khususnya untuk peningkatan kompetensi guru adalah kebutuhan mendesak untuk dilakukan. Jika tidak, guru-guru kita masih berkutat di urusan kompetensi yang menyedihkan. Kalau perlu jangan pilih calon kepala daerah yang tak berkomitmen menaikkan anggaran pendidikan daerah menjadi 20 persen," kata dia.

Sedangkan perkara kesejahteraan juga masih jadi persoalan bagi banyak guru honorer di daerah. Pihak P2G menemukan masih banyak guru yang memiliki upah Rp500 ribu sampai Rp700 ribu per bulan, namun dituntut menjadi pengajar dan pendidik yang berkualitas.

Ia mengatakan pemerintah daerah seharusnya memastikan guru honorer dibayar sesuai upah minimum yang sudah ditentukan di tingkat provinsi atau regional.

Satriwan juga menemukan beberapa kendala pada program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diberikan kepada tenaga pendidik non-PNS. Ia mengatakan banyak keluhan dari guru honorer yang tidak terdaftar bantuan, padahal memenuhi syarat.

Beberapa di antaranya berada di DKI Jakarta; Kabupaten Pandeglang, Banten; Kabupaten Blitar, Jawa Timur; Kabupaten Brebes, Jawa Tengah; Kota Bekasi dan Kabupaten Garut, Jawa Barat.

"Ada kasus seperti di Pacitan, seorang Guru ASN SMA justru dapat BSU setelah mengecek di web Info GTK. Artinya pendataannya masih bermasalah. P2G berharap direktur jenderal GTK betul-betul meng-crosscheck validasi penerima BSU agar tepat sasaran," lanjutnya.

Guru di Surabaya, Jawa Timur melakukan simulasi kegiatan belajar mengajar di sekolah jenjang SMP di tengah pandemi virus corona (Covid-19), Selasa (2/8).Guru di Surabaya, Jawa Timur melakukan simulasi kegiatan belajar mengajar di sekolah jenjang SMP di tengah pandemi virus corona (Covid-19), Selasa (2/8/2020). (CNN Indonesia/ Farid) 

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Z Haeri menambahkan perlindungan terhadap guru juga diharapkan seiring kebijakan pembukaan sekolah diserahkan kepada pemerintah daerah.

Mendikbud Nadiem Makarim memutuskan sekolah boleh dibuka di tengah pandemi Covid-19 mulai Januari 2020 asal memenuhi syarat. Keputusan itu diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing dengan memerhatikan risiko penularan di zona tersebut. Meskipun demikian, hal tersebut memunculkan kekhawatiran akan kesehatan dan kesehatan guru serta siswa.

"Menunda sekolah tatap muka merupakan langkah terbaik untuk melindungi kesehatan dan keselamatan guru dan siswa serta keluarga mereka," katanya.

Bertepatan dengan Hari Guru Nasional yang diperingati pada 25 November lalu, Mendikbud Nadiem Makarim berjanji akan berkomitmen dalam menyejahterakan guru honorer di tahun 2021. Upaya ini dilakukan dengan membuka kuota untuk 1 juta guru menjadi pegawai pemerintah untuk perjanjian kerja (PPPK).

(fey/kid)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK