Guru Takut Covid di Sekolah, Kemdikbud Beri Pelatihan Daring

Survei Wahana Visi Indonesia menemukan banyak guru khawatir akan keselamatan dirinya dan siswa apabila sekolah dibuka kembali pada Januari 2021.

Dari 27.046 guru yang menjadi responden survei tersebut, hanya 24 persen guru yang merasa aman dari penularan Covid-19.

Sedangkan 40 persen guru khawatir peserta didik akan tertular virus di sekolah. Sehingga 95 persen guru menilai pembelajaran jarak jauh (PJJ) lebih aman ketimbang belajar tatap muka.

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Iwan Syahril mengatakan bakal ada persiapan bagi guru menjelang pembukaan sekolah.

"Kita akan lakukan kembali lagi seperti bulan Juni, Juli dulu. Kita akan adakan semacam persiapan ke arah sana," katanya melalui konferensi video, Kamis (26/11).

"Kemarin kan kita coba untuk implementasi kurikulum darurat, guru-guru bingung kan. Nah, kita buat program guru belajar," lanjutnya.

Guru belajar adalah pelatihan daring yang digelar Kemendikbud melalui Youtube maupun konferensi video. Pelatihan ini dilakukan untuk membiasakan guru mengajar di tengah pandemi.

Iwan mengatakan pelatihan tersebut merupakan bentuk sosialisasi dan bantuan penalaran kebijakan pemerintah kepada guru di lapangan. Hal serupa pun akan dilakukan untuk kebijakan pembukaan sekolah.

"Kami GTK (Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan) terus mencoba berbagai cara sehingga membentuk guru-guru dalam memahami gimana nih, daerah kan berbeda-beda, ada yang sampai sekarang masih hijau, tapi lumayan sering bergerak ke kuning, oranye, dan merah," jelasnya.

Menurutnya, pembukaan sekolah juga membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak. Baik dari guru, siswa, orang tua, dan pemerintah daerah setempat.

Ia mengatakan kekhawatiran guru bisa dijawab dengan memastikan penerapan protokol kesehatan dan pengawasan dari pemerintah daerah dilakukan dengan ketat.

Jika terjadi eskalasi kasus, katanya, pemerintah daerah dan sekolah harus sigap mengambil keputusan dan mengakhiri pembelajaran tatap muka.

Iwan mengatakan tugas pengawasan, pengambilan keputusan, sampai pemberian tindakan tegas kepada sekolah yang melanggar protokol diberikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

"Kalau ada yang melanggar, kontrol masing-masing sekolah bukan ke pusat, tapi daerah. Apa yang dilakukan untuk mengawasi. Karena [daerah dan sekolah ada] banyak sekali. Itu yang perlu kita kerjasama," lanjutnya.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim memberikan kewenangan memutuskan pembukaan sekolah kepada pemda. Sekolah di semua zona bisa melakukan pembelajaran tatap muka asal memenuhi daftar periksa yang ditentukan pusat.