Habis Energi Pemerintah Ladeni Rizieq Shihab di Tengah Covid

Pandemi covid-19 di Indonesia memasuki bulan ke-9 sejak penemuan kasus pertama pada awal Maret lalu. Alih-alih menurun, jumlah kasus justru terus meningkat.

Belakangan, penambahan kasus positif harian bahkan mencatat rekor 6.267 per 29 November 2020. Jumlah kasus positif mencapai 543.975 per 1 Desember dengan 454.879 sembuh dan 17.081 meninggal dunia.

Dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo turut menyoroti peningkatan kasus yang dinilai semakin memburuk, khususnya di DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Dua provinsi itu menjadi wilayah dengan penambahan jumlah kasus tertinggi. .

Tak hanya itu, dunia medis pun turut kehilangan dokter dan para tenaga keperawatan. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mencatat, 180 dokter meninggal terpapar covid-19 berdasarkan data 28 November 2020.

Di tengah sengkarut penanganan covid-19, perhatian pemerintah juga tersedot dengan berbagai peristiwa imbas kepulangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Mulai dari penyambutan di bandara, berbagai acara yang menimbulkan kerumunan, hingga polemik hasil tes swab yang dirahasiakan.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, berbagai polemik yang menyertai kepulangan Rizieq ke Indonesia telah menguras energi dari pihak-pihak yang menangani covid-19 di Indonesia.

Sebab, pemerintah harus menangani covid-19, namun di sisi lain pemerintah hingga aparat keamanan harus turun tangan dalam polemik yang ditimbulkan Rizieq belakangan ini.

"Memang ini keberadaan Rizieq sejak kepulangannya ke Indonesia menguras energi, pikiran, dari banyak pihak termasuk pemerintah, hingga berdampak banyak istilahnya jadi 'korban'. Bukan hanya covid tapi juga soal hukum," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/12).

Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian Infografis Tiga Ancaman Beruntun Covid-19 di Akhir 2020

Rizieq sendiri menghadiri beragam agenda kegiatan usai tiba di Indonesia 10 November lalu. Di antaranya menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad di Tebet, Jakarta Selatan pada 13 November.

Ia juga mengagendakan acara di Megamendung, Jawa Barat pada hari yang sama. Keesokan harinya, Rizieq menggelar Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat.

Seluruh agenda itu pun menimbulkan kerumunan. Buntutnya, Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat imbas kerumunan tersebut. Sejumlah pejabat pemprov DKI juga turut dicopot.

Trubus menilai, pelbagai acara Rizieq itu membuat langkah penanganan covid-19 makin menyita perhatian pemerintah. Terlebih, pihak kepolisian dan pemprov DKI belakangan ini banyak mencurahkan banyak waktu untuk kasus tersebut.

Hal ini terlihat dari langkah kepolisian yang mulai mengusut kerumunan di acara Rizieq. Sejumlah saksi diperiksa, mulai dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, penyelenggara acara, termasuk Rizieq yang dijadwalkan untuk dipanggil. Pemprov DKI juga telah menjatuhkan sanksi denda Rp50 juta kepada Rizieq.

"Satu sisi kita liat akibat perlakuan diskriminatif yang menurut saya enggak tegas sehingga menyebabkan kerumunan. Seperti lingkaran setan, mencari pembenaran. Kerumunan sudah ada aturannya dilarang, tapi pada kasus Rizieq baru belakangan menindaknya," kata Trubus.

Trubus berharap pemerintah dan Satgas Penanganan Covid-19 bisa fokus menekan angka penyebaran virus ketimbang terjebak pada polemik Rizieq.

Pasalnya, kata dia, masih banyak persoalan covid-19 yang mendesak dituntaskan mulai dari meredam kenaikan kasus positif, penambahan kapasitas rumah sakit, antisipasi tempat pemakaman umum bagi korban meninggal, hingga menghadapi libur panjang akhir tahun.

"Terlebih dekat lagi ada hari libur panjang dan ada Pilkada, itu harus ditekan penularannya. Jadi enggak boleh tenaga dan pikiran pemerintah habis buat mikirin Rizieq Shihab terus. Polemik yang berbau politik itu jangan sampai dipikirkan. Fokus pada penanganan covid," kata dia.

Terpisah, Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Ascobat Gani menilai pemerintah dan Satgas Covid-19 selama ini telah berupaya menekan angka penularan virus covid-19.

Menurutnya, banyak kepala daerah selama ini sudah memperingatkan dan mengatur perilaku masyarakat melalui kebijakan agar pelbagai kegiatan yang berpotensi menghadirkan kerumunan dapat dicegah.

"Bagaimana pontang-pantingnya Jawa Barat, Jawa Tengah. Pemerintah juga kan sudah teriak-teriak jangan soal demo-demo, bikin kerumunan. Setelah libur panjang lalu kan naik itu. Habib Rizieq pulang juga naik, karena kerumunan di Ciawi, Petamburan, Cengkareng," kata Gani.

Meski demikian, ia tak menampik pemerintah masih lemah menerapkan penegakan hukum atau law enforcement terhadap para pelanggar aturan soal covid.

Menurutnya, aparat seolah tak berdaya menghadapi kerumunan yang ditimbulkan imbas kepulangan Rizieq.

Gani pun sepakat keterlibatan TNI untuk membantu menegakkan aturan bagi pihak yang melanggar protokol kesehatan.

Ia melihat selama ini Polisi dan Satpol PP kurang berani menangani para pelanggar protokol kesehatan.

"Kenapa itu dibiarkan di Megamendung? Di Cengkareng, kenapa? Ke mana aparat? Mana polisi? Mana Satpol PP, seperti tak ada yang melarang," tegas Gani.

Sebelumnya menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta Imam besar Front Pembela Islam (FPI) M Rizieq Shihab untuk kooperatif baik dalam memenuhi panggilan pemeriksaan penegak hukum maupun pemeriksaan risiko Covid-19 oleh tenaga medis daerah ataupun Satgas Covid-19.

Keterangan yang disampaikan Rizieq maupun kondisi kesehatan menurut Mahfud penting untuk masyarakat.

"Oleh sebab itu dimohonkan kepada saudara Muhammad Riziq Shihab untuk kooperatif dalam rangka penegakan hukum. Kalau merasa diri sehat, tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual terkait penolakan telusur kontak, Minggu (29/11) malam.

Sebelum jumpa pers tersebut, Mahfud menerangkan dirinya melakukan rapat pimpinan bersama Kepala BNPB yang juga Kepala Satgas Penanggulangan Covid-19 Doni Monardo, Ditjen P2P Kemenkes, Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Mabes Polri, Jamintel Kejagung, dan BIN.

Sementara itu Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar mengklaim Rizieq Shihab negatif virus corona (Covid-19). Namun, ia tidak mau mengungkapkan bukti hasil tes swab dengan alasan privasi.

"Kalau hasilnya sudah keluar atau belum, sepengetahuan saya sudah dan negatif. Kondisi beliau sehat," kata Aziz saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (28/11).

Aziz mengatakan hasil swab adalah hakpriviasi seseorang. Termasuk Rizieq Shihab. Oleh karena itu, sejauh ini pihaknya belum mau mempublikasikannya.

"Tapi kalau ditanya buktinya, itu privasinya. Itu hak beliau. Sekarang kalau semua diswab, saya mau nanya, misalnya Presiden Jokowi diswab enggak waktu ketemu Donald Trump? Kalau diswab, mana buktinya," ujar dia.