Membaca Riwayat Pecah Kongsi Benny Wenda dan OPM di Papua

CNN Indonesia | Jumat, 04/12/2020 06:56 WIB
Langkah pemimpin ULMWP Benny Wenda mendeklarasikan kemerdekaan dan menjadi presiden sementara Papua tak mendapat pengakuan dari OPM. Tokoh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda. Photographer Dok. The Office of Benny Wenda. (Dok. The Office of Benny Wenda)
Jakarta, CNN Indonesia --

Langkah pemimpin Gerakan Persatuan Pembebasan Papua (The United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) Benny Wenda mendeklarasikan Kemerdekaan Papua mendapatkan respons negatif oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambon menyatakan pihaknya menolak klaim sepihak yang digaungkan Benny karena berpotensi merusak persatuan rakyat Papua yang tengah berjuang secara langsung.

"Mulai hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, kami dari Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM mengumumkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda," kata Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambon dalam keterangan tertulis, Rabu (2/12).


Saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (3/12), Sebby menyatakan pada 207 OPM mundur dari ULWMP karena melihat niat tak bagus dari Benny Wenda.

"Kami tidak akan kompromi dengan kelompok Benny Wenda," kata dia.

Sebby juga menuding Benny tengah bekerja untuk kepentingan kapitalis asing Uni Eropa, Amerika dan Australia. Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi bangsa Papua.

Menyimak perpecahan yang terjadi di kelompok papua tersebut, mengamini apa yang diucapkan Sebby, Pengamat politik dari Universitas Cendrawasih Marinus Yaung menilai konflik internal itu sudah terjadi sejak 2017. Ia melihat organ OPM memilih meninggalkan ULMWP karena sikap dan tindakan Benny Wenda.

"Tapi sejak 2017, ketika Benny mengambil kekuatan di situlah perpecahan terjadi. Jadi antara OPM dengan Sebby Sambon mereka berseberangan dengan ULMWP saat ini," kata Marinus kepada CNNIndonesia.com, Kamis.

"Sebby Sambon dia bagian ikut mendukung ULMWP. [Berpisah 2017] mungkin karena anggap Benny Wenda telah diktator dalam pemerintahannya," imbuhnya.

Ia pun menyatakan bahwa Benny sebenarnya sudah menyalahi kesepakatan awal kelompok-kelompok itu kala mendirikan ULMWP pada 2014 silam. Dari yang dilihatnya, lanjut Marinus, ULMWP bukan dibentuk dengna tujuan sebagai lembaga tunggal tetapi organisasi yang mengoordinasikan seluruh kelompok di gerakan separatis Papua, baik di dalam serta luar negeri.

"Sejak 2017, Benny selalu mendominasi kekuasaan di ULMWP. Mereka selalu rivalitas dalam diri mereka sendiri," kata Marinus.

Lebih lanjut, Marinus menerangkan perpecahan di antara kelompok separatis Papua sendiri sebetulnya sudah terjadi sejak lama, bahkan sejak OPM berdiri pada 1965. Menurutnya, perpecahan yang terus terjadi itu merupakan salah satu penyebab gerakan separatis Papua tidak pernah berhasil memerdekakan wilayah tersebut dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Ini persoalan klasik dalam perjuangan Papua sejak tahun 60-an hingga sekarang. Sehingga, perjuangan Papua hingga saat ini masih jadi isu yang menggelinding di Pasifik, tanpa ada hasil yang jelas bahkan menimbulkan korban jiwa yang besar. Persoalan persatuan dan kesatuan," ujarnya.

Sejumlah aktivis Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), melakukan aksi peringatan 49 tahun Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969, di depan Istana Merdeka. Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018. Aksi ini membawa sembilan poin tuntutan dengan Poin utama desakan bagi pemerintah untuk segera mengakui resolusi bahwa Papua Barat berhak menentukan nasibnya sendiri untuk merdeka.Sejumlah aktivis Papua melakukan aksi peringatan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969, di depan Istana Merdeka. Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Marinus lebih lanjut menduga langkah yang dilakukan Benny dengan mendeklarasikan kemerdekaan Papua hanyalah bagian dari kamuflase politik untuk meyakinkan para donaturnya selama ini, bahwa isu Papua tidak kehilangan momentum di panggung internasional.

Padahal, Marinus sendiri memandang isu separatis Papua sudah kehilangan momentum di panggung internasional.

"Isu papua sudah kehilangan momennya, pertama karena [pandemi global] Covid-19. Isu Papua bukan lagi yang utama. Benny ingin menutupi kegagalan dia dan ULMWP dalam mengampanyekan isu Papua," ujar Marinus.

Walau hanya kamuflase politik Benny, ia menilai pemerintah Republik Indonesia tidak boleh menganggap remeh deklarasi Kemerdekaan Papua yang dilakukan dari Oxford, Inggris tersebut. Ia menduga elite politik di Inggris telah memberikan dukungan untuk Benny mendeklarasikan kemerdekaan Papua.

Oleh karena itu, ia mendukung bila pemerintah Indonesia memanggil pulang Duta Besar RI untuk Inggris guna meminta klarifikasi soal deklarasi yang dilakukan Benny ini.

Bahkan, kata Marinus, pemerintah Indonesia juga harus memanggil Duta Besar RI untuk Australia serta Duta Besar RI untuk Amerika Serikat yang merupakan poros kekuatan yang selama ini dinilai ikut memainkan isu Papua dalam menekan Indonesia.

"Jangan anggap remeh pergerakan Benny dalam deklarasi ini. Minta klarifikasi Dubes RI di Australia, Inggris, dan Amerika Serikat," kata Marinus.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Muradi menduga komunikasi yang tidak intensif menjadi penyebab perpecahan yang terjadi antara ULMWP dengan OPM.

"Dugaan saya keduanya tidak intensif, kemudian ada prasangka yang buat posisinya tidak nyaman satu dengan yang lain," ucapnya.

Muradi pun menilai langkah Benny mendeklarasikan kemerdekaan Papua cukup direspons Kementerian Luar Negeri RI. Pasalnya, menurutnya, perpecahan antara ULMWP dengan OPM telah menunjukkan bahwa Benny mendeklarasikan kemerdekaan Papua secara sepihak.

Dia pun menilai pernyataan Benny yang mendeklarasikan kemerdekaan Papua merupakan hal yang biasa terjadi setiap tahun di setiap peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) OPM.

"Secara normatif, gerakan Benny bukan gerakan yang kuat yang ditopang gerakan serupa di dalam negeri. Kalau dilihat polanya, yang ramai hanya klaim Benny saja, sementara di dalam negeri baik-baik saja. Kalau ada gejolak, sama seperti setiap awal Desember pasti begini," tuturnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Juru Bicara Kemenlu RI, Teuku Faizasyah mengatakan pemerintah Indonesia sudah memanggil Dubes Inggris untuk RI terkait deklarasi yang dilakukan Benny di negara Ratu Elizabeth tersebut.

"Dua hari lalu Menlu sudah menugaskan Direktur Jenderal Kemlu RI terkait untuk memanggil Dubes Inggris," kata Juru Bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat pada Kamis.

Meskipun demikian, Faizasyah menyatakan belum bisa memastikan apakah pemanggilan itu sudah berlangsung atau belum.

(mts/kid)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK