Jubir Wapres: Moratorium Pemekaran Diperpanjang karena Krisis

CNN Indonesia | Jumat, 04/12/2020 09:03 WIB
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pemekaran daerah baru hingga Indonesia pulih dari kondisi ekonomi yang buruk dan krisis. Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi. (Foto: CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)
Jakarta, CNN Indonesia --

Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi memastikan pemerintah belum membuka kebijakan moratorium pemekaran daerah lantaran kondisi nasional yang masih dilanda pandemi virus corona.

Hal itu ia sampaikan usai pertemuan Wapres Ma'ruf Amin dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti di Jakarta, Kamis (3/12).

"Moratorium masih akan tetap diperpanjang. Jadi nggak akan ada daerah baru, apakah itu berupa provinsi atau berupa kabupaten atau kota," kata Masduki.


Masduki menjelaskan alasan utama moratorium pemekaran tetap dijalankan lantaran Indonesia masih mengalami krisis ekonomi. Di antaranya, terjadinya kontraksi yang menurut dia sangat parah terhadap kapasitas fiskal di Tanah Air imbas dari wabah.

"Sehingga tak ada langkah-langkah membuka moratorium," kata Masduki lagi.

Selain itu, alasan lain karena masih banyaknya kapasitas fiskal daerah-daerah otonom yang tak berkembang baik selama ini. Hal tersebut yang mengakibatkan daerah sangat bergantung pada transfer dana dari pusat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

"Misalnya PAD [pendapatan asli daerah] itu mestinya makin tahun makin bagus, nggak tergantung dari kucuran dana pusat, tapi hasil evaluasi daerah-daerah itu ya, nggak banyak berkembang, malah justru bergantung pada dana APBN. Ini menyulitkan," ungkap dia.

Masduki menyatakan moratorium pemekaran daerah nantinya akan dievaluasi kembali oleh pemerintah, apakah bisa dibuka kembali atau tidak. Salah satu syaratnya yakni Indonesia harus sudah berhasil keluar dari krisis ekonomi.

"Sampai kita secara ekonomi Indonesia krisisnya mulai pulih, ketika krisis mulai pulih lalu ada evaluasi terhadap moratorium," terang Masduki.

Sebelumnya, beredar wacana bahwa pemerintah akan melakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah di Indonesia belakangan ini.

Salah satunya sempat dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada September lalu, yang menyatakan akan ada 3 wilayah pemekaran baru di Papua. Sehingga, total provinsi di Papua akan berjumlah menjadi 5 wilayah.

"Ditambah 3 dari yang ada sekarang. Karena itu adalah amanat dari undang-undang," kata Mahfud saat itu.

(rzr/nma/NMA)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK