Jokowi Soal Pemekaran Papua: Masih Moratorium, Tapi Dikaji

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemekaran wilayah Provinsi Papua butuh kajian mendalam dan aspirasinya sudah diterima oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Namun, mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut saat ini masih berlaku moratorium untuk pemekaran wilayah baru, baik tingkat kabupaten, kota maupun provinsi.

Lihat juga: MRP Tak Sepakat soal Pemekaran Papua

"Sampai saat ini, urusan pemekaran itu masih moratorium. Tapi tentu saja ada kajian-kajian, perhitungan-perhitungan yang dalam, dalam rangka untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan Papua," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12).

Jokowi tak menutup pintu usulan pemekaran wilayah Papua, baik untuk Papua Selatan maupun Papua Tengah. Menurutnya, usulan tersebut merupakan aspirasi yang muncul dari bawah.

"Kalau ada aspirasi-aspirasi dari bawah, misalnya di Provinsi Papua, baik itu dari Papua Selatan, Papua Tengah, di Pegunungan Tengah, saya kira silakan. Namanya aspirasi dari bawah," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Komisi II DPR mendukung proses pemekaran provinsi di Papua sebagai upaya penyebaran sentra-sentra pelayanan publik dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengatakan pemekaran provinsi merupakan solusi konkret untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

"Untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan ekonomi, harus ada penyebaran sentra pelayanan publik dan aktivitas ekonomi. Kita bisa mempercepat terjadinya proses penyebaran sentra-sentra itu, dalam konteks politik namanya pemekaran," kata Doli.

Lihat juga: DPR Dukung Pemekaran Provinsi Papua Tengah

Ia mengatakan tidak ada cara penyelesaian persoalan di Papua selain melakukan pendekatan peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi. Doli mengatakan idealnya Papua terdiri dari minimal tujuh provinsi karena memiliki tujuh suku besar.

Wacana pemekaran wilayah di Papua bergulir usai beberapa tokoh adat bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, awal September 2019. Mereka mengusulkan pemekaran lima wilayah provinsi baru agar jumlah daerah di Papua sesuai tujuh wilayah adat.

(arh/fra/arh)