Ombudsman: Kesiapan Protokol Kesehatan di TPS Sangat Rendah

CNN Indonesia | Jumat, 04/12/2020 23:26 WIB
Ombudsman mengungkap persiapan penunjang protokol kesehatan seperti thermo gun hingga hazmat di TPS jelang Pilkada 2020 masih rendah. Ilustrasi. Ombudsman mengungkap kesiapan protokol kesehatan di TPS masih sangat rendah. (Foto: CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan tingkat persiapan penunjang protokol kesehatan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) jelang Pilkada 2020 masih rendah.

Berdasarkan data Ombudsman pada 28-30 November lalu, baru sepertiga dari peralatan penunjang protokol kesehatan yang digelontorkan oleh KPU ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Baru saja kami rilis pada Selasa lalu, pada dasarnya H-10 itu tingkat kesiapan penunjang protokol kesehatan di TPS dan petugas KPPS pada saat itu rendah sekali," kata Adrianus, dalam dialog 'Investigasi Kesiapan APD Pilkada: Apa Hasilnya?' di Youtube BNPB, Jumat (4/12).


Pihaknya telah mendatangi sekitar 40 PPK di daerah untuk mengecek persiapan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan pantauannya itu, peralatan penunjang protokol kesehatan masih menjadi masalah karena baru sepertiga yang digelontorkan dari KPU pusat. Peralatan penunjang protokol kesehatan yang dimaksud berupa thermo gun, masker, serta pakaian hazmat untuk para petugas KPPS.

"Terkait protokol kesehatan masih bermasalah, baru sekitar sepertiga yang digelontorkan. Dari KPUD yang kami datangi, baru sepertiga juga yang sudah mendorong logistik itu ke bawah," ujarnya.

"Untuk beberapa item seperti thermo gun, demikian juga baju hazmat itu rendah sekali penerimanya pada PPK waktu itu," katanya.

Ia mencatat, di PPK yang didatangi pihaknya rata-rata baru menerima sekitar 30 persen dari barang-barang penunjang protokol kesehatan yang seharusnya diterima.

Adrianus juga meminta KPU dan KPUD agar segera menyalurkan barang penunjang tersebut sehingga para petugas KPPS bisa melakukan simulasi pelaksanaan pemungutan suara sesuai protokol kesehatan.

"Harapan kami yakni agar KPU dan KPUD mempercepat prosesnya, bergegas, sehingga pada H-2 semua sudah sampai di TPS dan KPPS bisa melakukan simulasi terkait penggunannya," ucap Adrianus.

(mln/psp)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK