Bawaslu: 1.420 TPS Pilkada Tidak Sesuai Protokol Kesehatan

CNN Indonesia
Senin, 07 Dec 2020 17:07 WIB
Bawaslu mencatat 49.390 TPS Pilkada 2020 yang dinyatakan rawan. Sebanyak 1.420 di antaranya TPS tidak sesuai standar protokol kesehatan. Bawaslu mencatat 49.390 TPS Pilkada 2020 yang dinyatakan rawan. Sebanyak 1.420 di antaranya TPS tidak sesuai standar protokol kesehatan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan masih ada puluhan ribu tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada 2020 yang dinyatakan rawan. Indikator kerawanan itu di antaranya yakni penempatan TPS tidak sesuai standar protokol kesehatan.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifudin mengatakan dari data pihaknya, TPS yang tidak sesuai protokol kesehatan sejauh ini ada sekitar 1.420 TPS.

"TPS yang tidak sesuai protokol kesehatan, misalnya lokasi sempit, (TPS) di dalam ruangan, dan seterusnya. Itu (jumlahnya) 1.420," kata Afif dalam keterangan pers yang disiarkan kanal Bawaslu RI di Youtube, Senin (7/12).


Afif mengatakan pemungutan suara yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 membutuhkan kesigapan petugas TPS untuk memastikan pemilih tetap menjaga jarak di TPS.

Ia pun mengingatkan penempatan lokasi TPS yang tidak memungkinkan penegakan protokol kesehatan sesuai pedoman KPU berpotensi memunculkan kerumunan pemilih.

"Maka, penempatan lokasi TPS juga merupakan indikator kerawanan yang harus diantisipasi," tutur Afif.

Tidak hanya itu, Bawaslu juga mendapati 1.023 TPS yang petugas penyelenggara pemilihan atau petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dinyatakan positif Covid-19.

Menurut dia, hal tersebut masuk sebagai indikator kerawanan. Pasalnya, hal itu akan membuat petugas yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas.

"Padahal tidak ada KPPS pengganti. Akibatnya, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan petugas yang tidak lengkap," paparnya.

Secara umum, Afif mengatakan sampai dengan H-2 pelaksanaan Pilkada ada 49.390 TPS rawan. Pemetaan kerawanan tersebut diambil dari sedikitnya 21.250 kelurahan atau desa di 31 provinsi yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya.

Selain dua indikator terkait Covid-19 itu, Bawaslu mencatatkan TPS rawan di antaranya; TPS yang sulit dijangkau karena letak geografis, cuaca, dan keamanannya tidak memungkinkan berjumlah 5.744 TPS.

Kemudian, lokasi TPS tidak memiliki akses bagi pemilih penyandang disabilitas sebanyak 2.442 TPS; TPS terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat (meninggal dunia, terdaftar ganda, tidak dikenali) yang terdaftar di DPT sebanyak 14.534 TPS.

Berikutnya, TPS terdapat pemilih memenuhi syarat yang tidak terdaftar di DPT sebanyak 6.291 TPS; terdapat kendala jaringan internet di lokasi sebanyak 11.559 TPS; terdapat kendala aliran listrik di lokasi sebanyak 3.039 TPS; serta penyelenggara pemilihan tidak dapat daftar Sirekap saat simulasi sebanyak 3.338 TPS.

"Jumlah TPS rawan yang terpetakan di atas belum termasuk daerah Indonesia Timur seperti Papua dan Papua Barat. Kondisi demikian disebabkan oleh keterbatasan jaringan internet pada saat pengiriman data," tuturnya.

"Pengambilan data pemetaan kerawanan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan selama 2 hari pada tanggal 5-6 Desember 2020," kata Afif menambahkan.

(dmi/pmg)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER