Pemerintah Sebut Kajian Kehalalan Vaksin Sinovac Sudah Beres

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut proses kajian terhadap status halal vaksin Sinovac untuk Covid-19 telah selesai.

Muhadjir menyampaikan kajian itu juga sudah dikirim ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selanjutnya, MUI akan membuat fatwa dan menerbitkan sertifikasi halal untuk vaksin tersebut.

"Dilaporkan bahwa kajian dari BPJPH (Badan Penyelanggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI) dan LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) MUI telah selesai dan telah disampaikan untuk pembuatan fatwa dan sertifikasi halal," kata Muhadjir dalam keterangan pers di akun Youtube Kemkominfo TV, Senin (7/12).

Atas dasar itu, Muhadjir menyampaikan ucapan terima kasih pemerintah kepada MUI. Menurutnya, para ulama telah bekerja keras untuk memastikan kehalalan vaksin Covid-19.

Mantan Mendikbud itu pun berkata vaksin yang tidak halal juga boleh dikonsumsi jika tidak ada pilihan lain. Ia merujuk pada ajaran agama Islam soal status halal dalam keadaan darurat.

"Jadi walaupun itu statusnya tidak halal, kalau itu dimaksudkan untuk menghindari darurat, kegawatdaruratan, maka itu wajib. Bukan hanya boleh, wajib digunakan karena kematian, kedaruratan itu harus disingkirkan," ujar pria yang pernah menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.

Sebelumnya, pada Senin (7/12) pagi, Tim Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin AF mengatakan pihaknya membuka peluang memperbolehkan penggunaan vaksin infeksi virus corona (Covid-19) buatan Sinovac seandainya vaksin ini mengandung zat yang tidak halal.

MUI sampai saat ini masih merumuskan fatwa untuk vaksin Covid-19 Sinovac yang telah tiba di Indonesia. Menurut dia, vaksin yang tidak halal tetap bisa digunakan karena kini Indonesia dalam kondisi darurat dan belum ditemukan vaksin yang mengandung bahan-bahan halal.

"Nah, nanti misalnya kalau diputuskan haram, sebabnya itu dalam keadaan darurat bisa digunakan sementara sebelum ada vaksin covid yang halal," kata Hasanuddin kepada CNNIndonesia.com, Senin.

Meski demikian, Hasanuddin menegaskan keputusan tersebut harus melibatkan banyak pihak untuk mendapatkan penjelasan, seperti para ahli vaksin hingga pemerintah. Pelibatan pihak-pihak tersebut untuk benar-benar memastikan belum vaksin corona lain yang memiliki kandungan halal.

Apabila belum ada vaksin halal, Ia mengatakan Komisi Fatwa MUI akan bersidang kembali untuk memutuskan vaksin tersebut boleh digunakan dengan pertimbangan kondisi darurat. Sebaliknya, jika sudah ditemukan vaksin yang halal maka harus diutamakan penggunaan vaksin halal tersebut.

Sementara itu, terkait pernyataan Muhadjir mengenai telah selesainya kajian kehalalan vaksin Sinovac, Ketua MUI Asrorun Ni'am Sholeh menegaskan pihaknya berkomitmen untuk mengawal aspek syari dalam penggunaan Vaksin Covid-19.

"Tim MUI bersama Bio Farma, Badan POM dan Kementerian Kesehatan telah melakukan kunjungan ke fasilitas produksi Sinovac pada bulan Oktober lalu, untuk melakukan audit aspek kualitas, keamanan serta kehalalan vaksin tersebut. Saat ini MUI terus berkoordinasi dengan Sinovac, Bio Farma, untuk melanjutkan kajian aspek kehalalan penggunaan vaksin Covid 19," kata Ni'am kepada CNNIndonesia.com, Senin malam.

Ia menerangkan tim audit dari MUI sudah melaporkan hasil audit vaksin. Akan tetapi masih ada beberapa catatan yang perlu didalami. Audit memorandum telah dikirimkan ke pihak perusahaan terkait, dan meminta informasi tambahan terkait vaksin Covid-19.

"Kami berharap segera mendapat informasi tambahan tersebut sehingga proses pembahasannya dapat dilakukan Komisi Fatwa MUI. Selain itu, Rekomendasi dari BPOM terkait izin penggunaan Vacsine Covid19 menjadi salah satu pertimbangan dalam penetepan Fatwa tersebut," sambungnya.

Untuk diketahui, pemerintah Indonesia mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin dari perusahaan asal China, Sinovac. Jutaan dosis vaksin itu telah mendarat di Indonesia pada Minggu (6/12) malam.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyampaikan gelombang pertama vaksin itu akan ditujukan bagi para tenaga kesehatan. Proses vaksinasi saat ini masih menunggu lampu hijau dari BPOM dan MUI.

Menko PMK Muhadjir Effendy. (Dok. Biro Setpres/Rusman)

DPR Ingatkan Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan bahwa seluruh vaksin infeksi virus corona atau Covid-19 yang akan digunakan harus mendapatkan persetujuan penggunaan izin darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sertifikasi halal.

"Pertama vaksin apapun yang tiba di Indonesia itu harus kemudian dilakukan uji dan mendapat sertifikasi dari BPOM maupun sertifikasi halal, karena vaksin ini juga berpengaruh," kata Dasco kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/12).

Ia pun meminta agar proses uji itu benar-benar diperhatikan. Menurutnya, keselamatan rakyat jauh lebih penting dari apapun.

"Itu yang sangat kita hati-hati karena akan dipakai untuk seluruh anak bangsa yang di tengah pandemi Covid-19 ini memerlukan vaksin atau semacamnya yang bisa mengurangi atau mencegah Covid-19 ini," tutur dia lagi.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mendesak agar pemerintah segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta membangun narasi komunikasi sesuai fakta dengan melibatkan seluruh elemen terkait termasuk media masa.

Ia menyatakan, pihaknya akan mengawasi distribusi vaksin Covid-19 agar sesuai skala prioritas.

"Saya juga mengharapkan agar para anggota DPR dapat mensosialisasikan Vaksin ini di Dapil masing-masing dan saya imbau agar para tenaga medis diprioritaskan" ucap Azis.

Vaksin Covid-19 Sinovac diketahui tiba di Indonesia pada Minggu (6/12) malam dan langsung disimpan di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat. Nantinya BPOM akan mengambil sampel untuk pengujian mutu.

Hingga saat ini belum diketahui data keamanan dan efikasi (kemanjuran) dari uji klinis tahap ketiga vaksin Sinovac. Hal ini berbeda dari Pfizer yang telah mengeluarkan data efikasi yaitu 90 persen efektif, dan Moderna dengan klaim tingkat efektifitas hingga 94,5 persen.

Di Indonesia, uji klinis vaksin Sinovac bekerja sama dengan Bio Farma dan Universitas Padjajaran baru tuntas pada Mei 2021 dan laporan awal pada Januari 2021.