Target Vaksin 1,2 Juta Khusus Tenaga Kesehatan Jawa dan Bali

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut target vaksinasi 1,2 juta dosis vaksin dari Sinovac bakal diperuntukkan khusus untuk tenaga kesehatan di tujuh provinsi yang meliputi pulau Jawa dan Bali.

Sedangkan program vaksinasi gratis tenaga kesehatan di provinsi lain, hingga vaksinasi mandiri alias berbayar, akan dilaksanakan pada kedatangan vaksin periode selanjutnya yang ditargetkan tiba di tanah air dengan jumlah 1,8 juta dosis pada Januari 2021 mendatang.

"Diperuntukkan untuk Jawa dan Bali fokus dulu ke situ, ada 1,2 dosis vaksin untuk tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang kesehatan," kata Nadia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (8/12).

Nadia menerangkan target vaksinasi 1,2 juta dosis vaksin dari Sinovac bakal diperuntukkan khusus untuk tenaga kesehatan di tujuh provinsi yang meliputi pulau Jawa dan Bali.

Sedangkan program vaksinasi gratis tenaga kesehatan di provinsi lain, hingga vaksinasi mandiri alias berbayar, akan dilaksanakan pada kedatangan vaksin periode selanjutnya yang ditargetkan tiba di tanah air dengan jumlah 1,8 juta dosis pada Januari 2021 mendatang.

"Diperuntukkan untuk Jawa dan Bali fokus dulu ke situ, ada 1,2 dosis vaksin untuk tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang kesehatan," kata Nadia.

Dengan jumlah 1,2 juta dosis, artinya hanya sekitar 600 ribu tenaga kesehatan di Provinsi Jawa dan Bali yang bakal dilakukan penyuntikan vaksin covid-19 Sinovac.

Kendati demikian, Nadia kembali menegaskan, hal tersebut bakal terjadi bilamana Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan restu emergency use authorization (EUA) alias izin penggunaan darurat kandidat vaksin Sinovac.

"Iya memang butuh dua dosis per orang, berarti sekitar 600 ribu lebih yang dapat," lanjutnya.

Lebih lanjut, Nadia menjelaskan alasan pemerintah memilih pulau Jawa dan Bali karena kedua wilayah itu memiliki tingkat kepadatan penduduk yang paling banyak dan tingkat mobilitas rakyat yang tinggi.

Namun, Nadia pun meminta masyarakat agar tidak terlena dengan kabar kedatangan vaksin, sebab vaksin menurutnya adalah secondary prevention. Ia pun tetap meminta agar masyarakat serius dalam menerapkan protokol kesehatan 3M yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Program pemerintah [gratis] dan mandiri tidak dilakukan secara bersamaan, bertahap. Tenaga kesehatan dulu di pulau Jawa dan Bali karena paling banyak penduduknya," kata dia.

Petugas menyemprotkan disinfektan ke kontainer berisi vaksin COVID-19 buatan Sinovac, China, saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tangerang, Banten, Minggu (6/12/2020). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Kampanye Vaksin Gratis dan Berbayar

Pemerintah bakal segera memberikan edukasi dan kampanye soal beda dua jenis vaksinasi atau program penyuntikan vaksin, yakni yang gratis dan vaksinasi mandiri alias berbayar kepada masyarakat luas.

Kendati demikian, kampanye sekaligus sosialisasi itu hanya bakal dilakukan bila kandidat vaksin perusahaan asal China, Sinovac telah mengantongi izin darurat alias emergency use authorization (EUA) dari BPOM.

"Nanti ada kampanye strategi komunikasi ya, menunggu EUA dulu. Supaya masyarakat mulai tahu ada program pemerintah dan mandiri," kata Nadia.

Nadia pun menegaskan pelaksanaan vaksin bakal dilakukan secara bertahap. Sebab sebagaimana diketahui, baru 1,2 juta dosis vaksin Sinovac yang tiba di tanah air, sementara 1,8 juta lainnya ditargetkan akan datang januari 2021 mendatang.

"Pelaksanaannya juga tidak bersamaan. Sehingga pasti ada edukasi, tidak mungkin tidak ada. Kalau kita kampanye imunisasi MR saja kan ada iklan layanan masyarakatnya," imbuhnya.

Nadia pun meminta masyarakat untuk tetap menunggu informasi lanjutan perihal vaksin Sinovac, sebab sampai saat ini BPOM masih dalam upaya pemeriksaan untuk kemudian mengeluarkan EUA, lalu izin edar, hingga komersialisasi.

Lebih lanjut, Nadia pun mengatakan pemberian vaksin tahap awal ini hanya bakal diperuntukkan untuk tenaga kesehatan di tujuh provinsi yang berada di Pulau Jawa dan Bali. Kendati demikian Nadia belum bisa memberikan detail berapa jumlah dan Kabupaten/Kota mana saja yang menjadi sasaran.

"Jumlahnya masih divalidasi datanya bersama antara Kemenkes, Provinsi, dan Kominfo," kata Nadia.

Dalam hal prioritas vaksinasi, Terawan sempat menyampaikan hal serupa pada Senin (7/12) kemarin. Terawan bahkan mengaku Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saat ini tengah menyiapkan sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19. Sistem informasi satu data penerima vaksin tersebut dibuat untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data sehingga mencegah informasi data ganda.

Sistem yang dibangun itu akan mendata penerima vaksin melalui filtering data individu penerima vaksin prioritas berdasarkan nama dan alamat. Kemudian akan menjadi aplikasi pendaftaran vaksin pemerintah dan mandiri, dan memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksinasi.

Terawan juga berharap proses pengadaan vaksin hingga vaksinasi dapat berjalan sesuai dengan rencana, sebab ia menilai vaksin merupakan salah satu upaya menyelamatkan bangsa dari pandemi covid-19 ini. Ia pun telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/ 9860/ 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19).

Keputusan yang diteken Terawan Kamis (3/12) lalu itu memaparkan enam diktum, salah satunya Kementerian kesehatan menetapkan enam jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan dalam proses vaksinasi di Indonesia. Keenam vaksin tersebut diproduksi oleh Bio Farma, Astra Zeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Inc and BioNtech, dan Sinovac Biotech.