Penyelenggara Pilkada Disebut Berhak Tolak Pelanggar Prokes

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menegaskan penyelenggara Pilkada berhak menolak suara peserta Pilkada Serentak 2020 yang melanggar protokol kesehatan pencegahan virus corona di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Rabu, 9 Desember besok.

Selain itu menurut Wiku, Satgas Covid-19 daerah juga bakal menindak tegas seluruh bentuk pelanggaran Pilkada. Salah satunya, pembubaran ketika ditemukan kerumunan massa di sekitaran TPS.

"Apabila pemilih tidak menerapkan disiplin, satgas daerah berhak menolak partisipasi pemilih di TPS yang bersangkutan demi keselamatan masyarakat," kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/12).

Wiku pun menambahkan, hingga kini pemerintah belum berencana menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di zona merah. Hanya saja, pihaknya memastikan pemenuhan kesiapan logistik dan serangkaian protokol kesehatan pencegahan virus corona.

"Sampai sekarang belum ada penundaan Pilkada di zona merah, namun Satgas meminta adanya tindakan tegas apabila para pemilih tidak menegakkan disiplin protokol kesehatan saat pilkada," sambung dia lagi.

Wiku mengklaim pemerintah telah melakukan pelbagai persiapan untuk menghadapi Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Alat pelindung diri (APD) seperti masker, sarung tangan plastik, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, disinfektan, hingga hazmat pun menjadi bagian dari logistik pada pelaksanaan Pilkada tahun ini.

Alat-alat tersebut disalurkan ke setiap TPS sebagai upaya penerapan protokol kesehatan pada Pilkada di tengah wabah.

Infografis Benda Wajib di TPS Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Lebih lanjut, Wiku meminta masyarakat untuk tertib menerapkan protokol kesehatan 3M meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengingat berdasarkan data terbaru, tingkat kepatuhan masyarakat dalam memakai masker dan menjaga jarak mengalami penurunan.

"Data terakhir [per Desember 2020] menunjukkan tingkat kepatuhan pemakaian masker dari 83,67 persen pada September menjadi 57,78 persen pada awal Desember. Ini diperburuk juga dengan kenyataan bahwa kedisiplinan menjaga jarak juga turun dari 59,57 persen menjadi 41,75 persen pada periode yang sama," Wiku merinci.

Pilkada Serentak 2020 akan digelar 9 Desember. Setidaknya 100,3 juta warga yang tersebar di 309 kabupaten/kota terdaftar sebagai pemilih. KPU menargetkan 77,5 persen pemilih dapat berpartisipasi dalam Pilkada di tengah pandemi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan lembaganya bakal menerjunkan sekitar 2 juta petugas KPPS pada hari pemungutan suara Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

Para petugas KPPS, lanjut Arief, juga akan dilengkapi pelbagai alat kesehatan, seperti masker, sarung tangan, dan pelindung wajah. Ia mengatakan, para petugas telah siap menghadapi hari pemungutan suara.

Selain petugas dari KPU, polisi juga akan berjaga untuk menjaga keamanan pelaksanaan pencoblosan. Salah satunya misalnya pada helatan Pilkada Depok yang bakal dijaga 1.098 personel gabungan.

Kapolres Metro Depok Kombes Azis Andriansyah mengatakan penjagaan melibatkan personel Brimob serta prajurit TNI.

"Ada 1.098 itu yang akan insert masuk ke TPS-TPS, dicadangkan 50 personel jika ada personel yang tidak sehat," terang Azis kepada wartawan, Selasa (8/12).

Azis menuturkan, pengamanan di setiap TPS menggunakan pola 2-8-16. Yakni, dua personel Polri, delapan TPS, dan 16 linmas. "Jadi dua personel Polri ini mengawasi atau mengamankan 8 TPS dibantu oleh 16 linmas," kata dia lagi.

Azis menuturkan, hasil pemantauan menunjukkan untuk sementara ini tidak ada daerah yang tergolong rawan dalam gelaran Pilkada Depok.

Kendati begitu dia menyebut polisi bakal terus memantau perkembangan situasi keamanan di wilayahnya.

"Kami tidak underestimate, makanya kami mengerahkan pasukan cukup banyak karena ingin memastikan bahwa keamanan pelaksanaan Pilkada terjamin, dan protokol kesehatan juga terjaga."