Satgas soal Kepatuhan Prokes: Jangan Puas, Pilkada Belum Usai

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional mencatat angka rata-rata tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan bagi 309 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Rabu, 9 Desember 2020, lalu berada di atas 89 persen hingga 96 persen.

Data tersebut didapatkan dari hasil Monitoring Kepatuhan Protokol Kesehatan Saat Pelaksanaan Pilkada yang dilakukan oleh #SatgasCovid19.

Namun demikian, Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo tetap meminta kepada seluruh unsur yang terlibat dalam Pilkada serentak 2020 untuk tidak cepat puas.

Doni mengingatkan bahwa tahapan-tahapan dari penyelenggaraan Pilkada masih berjalan dan belum usai. Masih akan ada beberapa kegiatan penghitungan suara yang juga berpotensi menimbulkan kerumunan.

"Jangan kita puas. Sekali lagi tidak boleh puas dulu. Karena tahapan-tahapan tugas untuk pilkada ini belum berakhir," kata Doni sebagaimana dikutip dari laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Jumat (11/12).

Oleh sebab itu, Doni yang juga Kepala BNPB ini mengharapkan agar seluruh unsur tidak lengah sampai batas akhir.

"Hari ini [hari pemungutan suara] saja, untuk kegiatan penghitungan suara, kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerumunan masih tetap ada. Oleh karenanya jangan lengah jangan kendor," kata Doni.

Adapun, protokol kesehatan menjadi penting dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemi Covid-19, sebagaimana hal itu juga menjadi salah satu yang tertuang dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020 dan No. 10 Tahun 2020.

Lebih lanjut, Doni juga meminta agar seluruh pihak tidak segan-segan menegur dan mengingatkan kepada siapapun yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik pada penyelenggaraan Pilkada Serentak.

"Selalu cerewet, selalu nyinyir, selalu mengingatkan," kata Doni.

Ingatkan Pejabat Daerah

Doni juga mengatakan bahwa pihaknya tidak segan untuk mengingatkan pejabat daerah yang terpantau di wilayahnya tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik saat pelaksanaan pemungutan suara.

"Kami melihat perkembangan dari seluruh provinsi. Ada provinsi dengan tingkat kepatuhan yang rendah, tetapi peringatan yang diberikan petugas juga rendah sekali. Lantas kami menghubungi pejabat terkait," jelas Doni.

Melalui peringatan seperti yang telah dilakukannya tersebut, Doni yakin penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada serentak dapat lebih baik, sehingga akan ada perubahan untuk keamanan serta keselamatan masyarakat.

Lebih lanjut, dia juga meminta agar ada peringatan sebelum terjadi pelanggaran. Sebab, hal itu juga berarti ada kepedulian dari sesama untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Tentunya, kesuksesan dari pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang aman Covid-19 juga berawal dari kerja keras dari seluruh pihak yang selalu menjaga konsisten dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

"Begitu ada pelanggaran langsung diingatkan. Jangan tunggu terjadinya pelanggaran. Sebelum ada pelanggaran diawali dengan peringatan-peringatan. Apabila SOP yang telah disusun oleh KPU dilakukan dengan baik, maka semuanya pasti berjalan dengan baik," katanya.