Babak Belur Ekonomi Ilma, Jual Perabot hingga Makan Tepung

Lebih dari 10 bulan pandemi, Irma mengaku baru dua kali menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Ia ingat, dua kali bansos itu ia terima sekitar bulan Juni atau setelah Ramadhan. 

Lewat dari empat bulan, ia baru menerima lagi bansos pada antara Oktober atau November. Dua-duanya ia terima dari provinsi. Sedangkan beberapa bansos lain, seperti pemerintah kota dan bantuan presiden, Ilma mengaku tak kebagian.

"Dapat banprov, enggak dapat [bantuan] presiden, maupun [bantuan] kota. Jadi salah satu aja. Saya dapat yang provinsinya, dua kali," kata perempuan asal Sumedang, Jawa Barat itu. 

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) sejak April memang telah menambah anggaran bansos untuk warga, terutama bagi mereka yang terdampak pandemi Covid-19.

Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya, dari semula warga hanya menerima per tiga bulan, sejak April hingga Desember kala itu diwacanakan bakal menerima setiap bulan, untuk menjangkai 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Ada pula program Program Sembako lewat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang diperluas dari semula menjangkau 15,2 juta menjadi 20 juta KPM, dengan jumlah penerimaan Rp150 ribu menjadi Rp 200 ribu. 

Ilustrasi. Selama pandemi Covid-19 menerjang Indonesia selama hampir satu tahun, Ilma hanya dua kali kedapatan bantuan sosial dari provinsi. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Banpres diwacanakan menjangkau 1,9 juta keluarga (KK) dengan nilai Rp600 ribu yang akan diterima warga dua kali dalam sebulan, dengan nilai anggaran total mencapai sekitar Rp3,4 triliun.Demikian dengan bansos sembako Banpres yang mulai disalurkan untuk masyarakat terdampak Covid-19 di DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang dan Tangsel, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek), per 20 April.

Ilma sendiri mengaku tak tahu persis sejumlah bantuan itu. Dia juga tak terlalu yakin untuk menanyakannya pada RT/RW setempat. Pasalnya, Ilma dan keluarga masih kerap berpindah tempat tinggal.

"Takutnya saya tanyakan, ternyata saya dapat dan pindah jauh, malah repot, kan, RT/RW-nya nyari saya," kata dia.

Belakangan, Ilma juga turut kecewa saat mengetahui kasus korupsi Bansos yang menjerat Kemensos dan menterinya beberapa waktu lalu. Ia mengaku prihatin, sebab masih ada warga lain yang membutuhkan, selain dirinya. 

"Kalau dibilang kecewa, ya, kecewa, karena kasihan sama yang belum dapat. Apalagi banyak yang kayak ngontrak," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Depok, Usman Haliyana menyatakan, memang ada beberapa bantuan sosial yang tak semuanya bisa diterima warga. Selain bantuan provinsi dan gubernur, pihaknya juga telah menyalurkan bansos kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19. 

Hingga saat ini, pihaknya baru tiga kali menyalurkan bantuan tersebut, antara Mei-Juli. 

"Belum ada lagi kalau dari Depok," kata Usman kepada CNNIndonesia.com, Jumat (11/12) malam. 

Ke depan, Usman mengatakan bansos di bawah Pemkot Depok kemungkinan akan diambil alih oleh Dinas Pertanian. Pemkot Depok, kata Usman, belum lama ini telah membahas aturan tersebut lewat Peraturan Daerah (Perda) dan telah disetujui oleh Wali Kota, sebelum kemudian disetujui di tingkat Provinsi atau Gubernur Jawa Barat.