Pansus DPRD Ungkap Problem Rencana Penanggulangan Banjir DKI

Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta merekomendasikan sejumlah perbaikan terkait penanganan dan pencegahan banjir di Ibu Kota. Salah satunya lantaran rencana penanganan yang masih berpatok pada kondisi Jakarta 47 tahun silam.

Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengungkapkan, rekomendasi dibuat setelah Pansus membahas melalui rapat internal, rapat dengan instansi terkait, mendengar paparan dari para pakar, serta kunjungan ke lapangan.

"Kami menemukan beberapa kebijakan dalam penanggulangan banjir yang belum tepat sasaran, sehingga perlu dievaluasi dan kami beri rekomendasi," terang Zita dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/12).

Dalam tataran kebijakan, Pansus merekomendasikan agar Pemprov DKI meng-upgrade atau memperbaiki master plan terbaru penanggulangan banjir. Sebab, menurut Pansus, selama ini penanggulangan banjir di Jakarta masih menggunakan Grand Master Plan tahun 1973 sebagai rujukan utama.

Padahal jika melihat kondisi pemanfaatan ruang dan lahan saat ini, sudah jauh berubah dengan kondisi tata ruang pada 1973 silam. Ia mencontohkan, pada 1978, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB) berada di angka 79,66 persen dan ruang wilayah terbangun pada saat itu berada di angka 20,34 persen.

Namun setelah 2015, RTH dan RTB DKI Jakarta menyusut ke angka 9,15 persen dan pemanfaatan ruang terbangun meningkat menjadi 90,85 persen.

Pansus banjir pun merekomendasikan upgrade master plan terbaru nantinya harus memuat dua hal penting, yakni preliminary studies dan infrastruktur plan. Zita menerangkan, preliminary studies merupakan penelitian pendahuluan atau prasurvey secara ilmiah yang dapat mengidentifikasi titik jatuhnya air, aliran air, dan debet air, atau yang lebih dikenal dengan flood simulation.

Pansus juga merekomendasikan Pemprov DKI meningkatkan sistem peringatan dini dan evakuasi. Menurut Pansus, Pemprov harus mengedukasi masyarakat soal pengetahuan dan teknologi peringatan dini.

Infografis Fakta Banjir Jabodetabek 24-26 Februari 2020. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Lebih lanjut Pansus meminta Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan Flood Information System seperti BMKG Centre dan Jakarta Smart City, guna memberi peringatan dini lebih awal ke masyarakat.

"Selain itu, sediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga, dan juga sediakan lahan parkir kendaraan yang bebas dari banjir," papar Zita.

"Pemerintah juga harus menyiapkan standar penanganan banjir pasca bencana, seperti tempat penampungan yang layak huni, dan membuka dapur umum yang menyediakan kebutuhan makanan warga selama terevakuasi," kata dia menambahkan.

Tidak hanya itu, pansus banjir juga merekomendasikan Pemprov agar memberikan kesempatan masyarakat untuk turut andil mengurangi risiko banjir dengan cara membina warga membangun rumah kompos, melakukan urban farming, membudayakan semangat gotong royong, dan mengkampanyekan bahaya banjir.

Pansus Banjir DPRD DKI berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan pelbagai rekomendasi tersebut.