Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menyatakan perkembangan virus Covid-19 di wilayah tersebut belum aman untuk menerapkan pembelajaran atau sekolah tatap muka.
Untuk itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim mengatakan pihaknya tidak akan membuka sekolah dalam waktu dekat, termasuk pada hari pertama semester genap tahun ajaran 2020/2021.
"Sejauh ini kasus meningkat terus. Kan terbukti dengan jumlah rumah sakit terbatas, tapi pasien meningkat. Jadi kelihatannya kita tidak ambil risiko buka dalam waktu dekat," katanya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Senin (4/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tadinya, Bogor berencana melakukan pembelajaran tatap muka mulai 11 Januari dengan metode kombinasi degan pembelajaran daring. Aktivitas belajar di kelas wacananya dilakukan hanya seminggu sekali secara bergantian dan bertahap.
Namun dengan kondisi saat ini, Dedie menilai pembukaan sekolah belum aman dilakukan. Mengutip data Pemkot Bogor per Minggu (3/1), pukul 22.00 WIB, terdapat total 5.626 kasus terkonfirmasi positif.
Dari jumlah tersebut, 1.084 kasus masih aktif, 4.408 kasus sudah dinyatakan sembuh dan 134 kasus meninggal dunia. Itu belum termasuk 892 orang kontak erat yang masih dikarantina dan 432 suspek yang masih sakit namun belum terkonfirmasi.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan pihaknya juga belum berani membuka sekolah jika pemerintah pusat tak mau banyak ambil andil dalam mekanisme dan pengawasan pembelajaran tatap muka.
Menurutnya, pembukaan sekolah merupakan tanggung jawab besar yang seharusnya dipegang bersama-sama, termasuk bersama pemerintah daerah dan pusat.
"Ini karena lintas kewenangan, sebaiknya pusat yang tentukan. Kita juga di Bogor ada perguruan tinggi, gimana nasibnya? Harus diambil langkah oleh pempus, dalam hal ini Kemendikbud memperhatikan dalam kondisi begini dievaluasi apakah betul bisa dilakukan pembelajaran tatap muka, kan bahaya," tambah dia.
Bersamaan dengan keputusan penundaan Pemkot Bogor, Institut Pertanian Bogor (IPB) juga memutuskan menunda kuliah tatap muka. Sebelumnya, wacana ini sempat dipersiapkan dan dipertimbangkan Rektor IPB Arif Satria.
Namun berkaca pada kondisi Covid-19 yang dinilai belum terkendali, pihak IPB memutuskan mengundur kegiatan belajar tatap muka. Perkuliahan pada semester genap akan dilanjutkan dengan belajar daring.
"Tidak ada kegiatan pembelajaran offline di awal tahun. Kami tunda sampai situasi membaik," kata Kepala Bagian Humas IPB Yatri Indah Kusumastuti kepada CNNIndonesia.com.
Saat ini, kata dia, pihak pusat krisis bersama wakil rektor bidang pendidikan dan kemahasiswaan tengah menyiapkan aturan pembelajaran untuk semester depan.
"Kami sedang siapkan surat rekomendasi dari crisis center dan edaran dari wakil rektor bidang pendidikan dan kemahasiswaan," lanjut dia.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan kewenangan pembukaan sekolah dan kampus sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
Mulai Januari 2021, mantan bos Gojek itu mengizinkan sekolah di semua zona dibuka selama mendapat izin pemda, kantor wilayah Kemenag dan komite sekolah.
Namun belakangan, sejumlah daerah seperti DKI Jakarta; Jawa Tengah; Palembang, Sumatera Selatan; Kabupaten Cianjur, Jawa Barat; Kota Manado, Sulawesi Utara; dan Tangerang, Banten memutuskan menunda pembukaan sekolah.
Meskipun juga ada beberapa daerah seperti Padang, Sumatera Barat dan Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang tetap melangsungkan pembelajaran tatap muka hari ini.
Permintaan agar pembukaan sekolah ditunda diserukan oleh banyak pihak termasuk serikat guru hingga Komisi X DPR RI. Mereka khawatir kebijakan ini justru membahayakan warga sekolah.
(fey/gil)