Pengamat: Ada Manuver Politik di Balik Aksi Blusukan Risma

CNN Indonesia | Selasa, 05/01/2021 14:20 WIB
Pakar politik menilai aksi blusukan Mensos Tri Rismaharini bagian dari gaya berpolitik. Kemensos menyatakan kegiatan Risma sebatas memetakan persoalan sosial. Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) dibantu melangkah oleh petugas dalam salah satu kegiatan blusukannya. (Dok. Humas Kemensos)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) langsung mendapat sorotan usai dilantik menggantikan Juliari Batubara oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Pada hari pertama berkantor di Kemensos, Jakarta, 28 Desember 2020, Risma langsung blusukan ke sejumlah titik di ibu kota RI tersebut.

Saat itu, Risma langsung meninjau kondisi tempat tinggal warga di wilayah sekitar kantor Kementerian Sosial, Kelurahan Pegangsaan, Jakarta Pusat. Salah satu yang ia kunjungi adalah kolong jembatan Pegangsaan.

Aksi blusukan Risma tak berhenti sampai di situ, ia beberapa kali kerap melakukan blusukan dan mengajak para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar mau dipindahkan ke panti rehabilitasi sosial.


Terbaru, pada Senin (4/1), dalam blusukannya ke wilayah Thamrin, Jakarta Pusat, Risma menemukan gelandangan yang langsung diajak ke rumah penampungan.

Menanggapi gebrakan Risma tersebut, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai mantan Wali Kota Surabaya itu tak sekadar bekerja sebagai Mensos. Di balik itu semua, Jerry melihat ada manuver politik yang dilakukan Ketua DPP PDIP tersebut menuju ajang pemilu berikutnya.

"Saya lihat gaya ini [blusukan Risma] bagian manuver politik," kata Jerry saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (5/1).

Menurut Jerry, gaya blusukan Risma meniru apa yang telah dilakukan Jokowi selama ini, dari saat mulai menjabat Gubernur DKI pada 2012 silam hingga kini yang memasuki masa kepresidenan periode keduanya.

Jerry menilai, Risma merupakan salah satu kader PDIP yang disiapkan untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani.

Oleh karena itu, ia menilai Risma harus membuktikan dirinya terlebih dulu lewat sepak terjangnya di kancah nasional. Pasalnya, selama ini Risma hanya dikenal sebagai Wali Kota Surabaya dua periode sebelum didapuk menjabat posisi Mensos menggantikan Juliari Batubara yang tersandung masalah korupsi bantuan sosial Covid-19.

"Mensos tempat yang strategis untuk melangkah lebih jauh. Tinggal racikan dan ramuan politiknya seperti apa," ujar Jerry.

Di sisi lain, Jerry juga menilai aksi blusukan Risma ini juga sebagai upaya untuk menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga santer diisukan bakal bertarung dalam Pilpres 2024.

"Barangkali blusukan ini juga salah satu strategi politik untuk menjegal Anies di DKI dan untuk running 2024 mendatang," ujarnya.

Kementerian Sosial menyatakan blusukan Risma adalah untuk mengetahui permasalahan sosial yang terjadi di Jakarta. Selain Jakarta, disebutkan bahwa Risma juga sebetulnya sudah turun langsung ke Ponorogo dan Mojokerto, Jawa Timur.

"Ini sebetulnya ingin memastikan bagaimana kondisi permasalahan sosial yang ada di wilayah masing-masing," kata Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan Kemensos Herman Koswara.

Herman menyatakan, lewat blusukan, Risma hendak memetakan masalah sebelum membuat kebijakan dalam mengatasi persoalan sosial di masing-masing daerah. Herman menyebut, blusukan Risma dilakukan secara acak.

Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku tidak masalah dengan blusukan Risma. Bahkan, sambungnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghormati kegiatan Risma tersebut.

"Kami menghormati itu. Silakan nanti Mensos punya cara, metode mengatasi kemiskinan di Indonesia. Mensos pasti punya data dari Aceh sampai Papua, mana sih provinsi yang paling miskin, apa sih penyebabnya, bagaimana solusinya. Pasti Bu Risma tahu," ujar pria yang juga dikenal sebagai Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta tersebut.

Riza juga mengatakan, Pemprov DKI tidak lepas tangan meski Risma kerap blusukan dan menemukan sejumlah PMKS di Jakarta. Menurut Riza, Pemprov DKI melalui Dinas Sosial juga bekerja sama menangani permasalahan mengenai PMKS di Ibu Kota RI.

(dmi/kid)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK