Melihat Kelemahan Penyaluran Bansos Anti Sunat Ala Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi virus corona tidak akan ada potongan alias diberikan secara penuh.

Hal ini tak seperti penyaluran bansos covid-19 pada tahun lalu yang ternyata diduga dikorupsi Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Dalam pelaksanaan,  Juliari rupanya diduga mendapat jatah Rp10 ribu dari setiap satuan bansos yang diberikan ke masyarakat.

"Saya ulang-ulang terus agar bantuan yang diterima ini tidak ada potongan-potongan," ucap Jokowi dalam Peluncuran Bantuan Tunai se-Indonesia Tahun 2021, Senin (4/1).

Untuk menjamin tak ada potongan, Jokowi menyatakan bansos tunai akan diberikan melalui bank Himbara dan jaringan PT Pos Indonesia (Persero). Itu dilakukan agar bantuan sampai ke penerima langsung secara utuh.

Tak hanya itu, agar tak terjadi potongan, Jokowi bahkan meminta para menteri, khususnya Menteri Sosial baru, Tri Rismaharini dan kepala daerah mengawal dengan ketat penyaluran bansos pada 2021. Dengan begitu, tidak ada celah pemotongan sekecil apapun yang bisa dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab.

"Saya perintahkan kepada para menteri, kepada para gubernur agar mengawal proses penyaluran ini agar cepat, bisa tepat sasaran, dan tadi diawasi tidak ada potongan-potongan apapun," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto mengatakan penyaluran bansos secara tunai langsung ke kantong penerima memang mau tidak mau memang harus dilakukan Jokowi.

Selain menjamin itu tidak terpotong, penyaluran juga bisa menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah di tengah pandemi covid-19.

"Memang dengan kejadian kemarin (bansos dikorupsi), memberikan bansos tunai berupa uang yang langsung sampai ke masyarakat bisa lebih menjamin, cepat, fleksibel, dan setidaknya menutup celah," ungkap Eko kepada CNNIndonesia.com.

Hanya saja, ia mengingatkan, penyaluran bansos secara tunai tak menjamin nantinya tidak akan menimbulkan masalah. Dari sisi keuntungan, memang penyaluran bansos tunai lebih aman dan bisa menutup celah potensi korupsi seperti yang dilakukan sebelumnya.

Infografis Daftar Bansos di 2021. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Penyaluran secara tunai juga bisa lebih cepat dan tepat sasaran karena pemberiannya langsung dilakukan ke rekening atau penerimanya.

Selain itu, bansos tunai juga lebih fleksibel dengan kebutuhan masyarakat. Sebab, menurut Eko, kebutuhan dan pengeluaran masing-masing masyarakat miskin sejatinya tidak semua sama.

"Tujuan bansos itu kan agar masyarakat 'tidak lapar' jadi dulu dipilih untuk dikasih dalam bentuk sembako, tapi pengeluaran masyarakat yang satu dengan yang lainnya beragam, mungkin ada yang lagi perlu tambahan biaya kesehatan atau sekolah anak, mungkin juga ada yang perlu atur sendiri pengeluarannya biar lebih tahan lama dibanding diberikan barang yang ada kadaluarsanya," jelasnya.

Tapi, penyaluran bansos secara tunai berpotensi menimbulkan beberapa masalah. Pertama, rentan disalahgunakan oleh penerima.

Meski Jokowi sudah me wanti-wanti agar bantuan tak digunakan membeli rokok, bisa saja masyarakat tak mematuhinya. Maklum, pengawasan di lapangan  atas penggunaan bantuan sangat minim.

Sekalipun ada pengawasan di lapangan, ini ibarat extra effort yang harus diberikan oleh RT, RW, hingga kepala desa untuk memantau penggunaan bansos di masyarakatnya.

"Meski, Pak RT, Pak RW, Pak Kades-nya ya bisa juga diminta untuk bantu imbau agar bansos ini benar-benar untuk kebutuhan pokok, jangan untuk beli rokok. Tapi konflik di internal keluarga kan kita juga tidak tahu, mungkin karena yang ambil suaminya, jadi dipakai untuk beli rokok misal, dan lainnya," tuturnya.

Kedua, kesulitan dalam mencairkan dan menggunakan bansos. Bukan rahasia lagi, sampai sekarang tingkat pemahaman masyarakat kurang mampu terhadap produk keuangan alias literasi belum tinggi.

Begitu juga dengan tingkat akses terhadap produk keuangan alias inklusi. Menurutnya, ini kekurangan yang dimiliki Indonesia; belum semua penduduk khususnya masyarakat miskin punya dan paham soal rekening.

Sekalipun ada opsi pencairan lewat kantor pos, ada potensi mereka kesulitan melakukan proses administrasi yang memberi risiko bansos tak cepat digunakan.

"Di beberapa daerah, pencairannya mungkin harus di kecamatan, tapi jauh ke kecamatan, ini juga perlu dipertimbangkan. Belum faktor keamanan di jalan," imbuhnya.

Atas masalah itu, ia mengatakan pemerintah perlu segera menyelesaikan pekerjaan rumah agar penyaluran bansos tunai benar-benar menjadi solusi terbaik dalam demi membantu masyarakat yang terkena dampak ekonomi covid-19. 

Di sisi lain, Eko menilai cara mengawal bansos tanpa 'sunat' di tangan Risma juga bisa dilakukan dengan meninjau kembali soal kerja sama tender pengadaan produk bansos.

Hal ini merupakan pelajaran nyata dari kasus korupsi bansos tahun lalu yang proses tender penyalurannya dilakukan secara serampangan.

Ini menjadi pekerjaan utama yang harus dibenahi oleh Risma.

"Tender harus dibuat jadi seterbuka mungkin, penunjukan transparan dan sesuai kriteria," ucapnya.

Eko mengatakan hal ini tetap harus dilakukan karena suka tidak suka, pemberian bansos dalam bentuk sembako langsung juga masih diperlukan.

"Tantangannya, pemberian nontunai ini perlu ditata lagi dari hulu ke hilirnya, agar tata kelola benar-benar transparan dan tepat sasaran," ujarnya.

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga melihat cara mengawal bansos agar tidak disunat di tangan Risma adalah dengan menggunakan alternatif teratas saat ini, yaitu penyaluran bansos secara tunai.

Dengan begitu, janji Jokowi agar bansos tidak ada potongan benar-benar bisa dipenuhi ke masyarakat.

Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu memastikan kecepatan bank dan kantor pos dalam mentransfer dana bansos ke penerima. Jangan sampai mereka justru memperlama proses karena urusan administrasi.

"Pemerintah perlu juga memberikan sosialisasi yang lebih masif agar masyarakat mengerti dan pakai saluran yang lebih dekat, misalnya SMS, iklan di TV, platform digital mengenai cara-cara mencairkan bansos. Kominfo juga harus bantu, bukan tugas Kemensos saja," ungkap Yusuf.

Hanya saja, pemberian bansos juga masih perlu dan ada yang diberikan dalam bentuk produk. Untuk itu, ia melihat ada beberapa strategi yang bisa dilakukan.

Pertama, mengoptimalkan fungsi e-waroeng yang sudah dibentuk sejak 2016. Dalam prakteknya, e-waroeng merupakan pemilik warung yang tersebar di seluruh Indonesia dan bekerja sama dengan pemerintah dalam pengadaan sembako bansos.

Caranya, pemerintah tetap memberikan dana bansos secara tunai ke rekening masing-masing penerimanya. Namun, penggunaannya bisa lebih dikontrol karena pemanfaat dana itu hanya bisa dicairkan jika penerima membeli sembako di e-waroeng yang sudah bekerja sama dengan pemerintah.

"Tinggal bagaimana e-waroeng yang sudah ada ini bisa lebih dioptimalkan, diperbanyak titiknya, direvitalisasi, diupdate juga kerja samanya, sehingga win-win. Dana yang diberikan cepat, tunai, dan tidak ada potongan, tapi hasil ke masyarakat tetap berupa sembako dan tidak dibelikan yang lain," jelasnya.

Kedua, mengawal tender bansos sembako. Yusuf mengatakan kejadian korupsi yang lalu sejatinya bukan menjadi pekerjaan rumah Kementerian Sosial saja, tapi juga kementerian/lembaga lain agar sama-sama mengawasi, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sejak awal sebenarnya juga dilibatkan dalam pengawasan proyek bansos.

"Siapa yang ikut tender, latar belakangnya bagaimana, potensinya bagaimana, ini semua harus ditelisik dengan ketat agar tidak ada kecolongan seperti dulu lagi," tandasnya.