Gandeng KPK, Pemerintah Bentuk Tim Bersama Pengawasan Vaksin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyepakati pembentukan tim bersama aparat penegak hukum lain serta kementerian/ lembaga guna mengawasi pengadaan dan distribusi vaksin corona.

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengumumkan hal itu usai pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta sejumlah pejabat lainnya seperti Irjen Kementerian Kesehatan Murti Utami dan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir.

"Disepakati tim bersama antara Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan], LKPP [Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa], KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian yang selama ini sudah berjalan," kata Pahala dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Jumat (8/1).

Pahala menuturkan tim tersebut nantinya juga akan mengundang pihak terkait seperti Kementerian Dalam Negeri untuk penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam program vaksinasi nasional.

"KPK juga ikut dalam tim kecil satu data. Pada intinya kami ingin pemberian vaksin ini dijaga. Jadi, setiap vaksin digunakan dengan basis NIK," ujarnya.

Sementara itu, Budi Gunadi meminta pendampingan KPK untuk mengawasi risiko yang ada dalam proses pengadaan dan distribusi vaksin. Salah satu risiko itu, lanjut Budi, seperti kemungkinan penjualan vaksin secara gelap.

"Ada juga proses siapa yang diberi karena vaksin ini gratis bisa saja dijual secara gelap. Jadi, tadi sudah dibicarakan supaya tidak ada risiko bocornya vaksin gratis dan diperjualbelikan di pasaran," terang Budi.

Pemerintah diketahui telah mengamankan anggaran senilai Rp54,44 triliun untuk pemenuhan vaksin Covid-19 secara gratis kepada masyarakat pada 2021. Dana itu berasal dari berbagai pos anggaran. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri direncanakan bakal disuntik pada 13 Januari 2021.

Jokowi mengatakan untuk menanggulangi Covid-19 ada dua cara yakni lewat proses vaksinasi dan penegakan protokol kesehatan di kalangan masyarakat. Untuk vaksinasi, sambungnya, pada Januari ini setidaknya akan disuntikkan 5,8 juta vaksin Covid-19. Kemudian, totalnya nanti yang disuntik ditargetkan 182 juta dengan tujuan mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) di kalangan masyarakat.

"Nanti kalau yang divaksin sudah 182 juta, itu 70 persen dari penduduk Indonesia, sudah terjadi yang namanya kekebalan komunal. Insyallah covid-nya sudah setop. Itu harapan kita semua," kata Jokowi soal rencana vaksinasi Covid-19.