Menkes Budi Bakal Tetapkan Standar Kecepatan Hasil Swab PCR

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana menetapkan standarisasi kecepatan hasil deteksi virus corona (SARS-CoV-2) menggunakan swab test atau tes usap metode Polymerase Chain Reaction (PCR).

Rencana kebijakan itu buntut dari adanya perbedaan kecepatan waktu keluarnya hasil tes swab dari pelbagai laboratorium Rumah Sakit (RS) di Indonesia. Perbedaan hasil PCR ini beragam, ada yang sehari selesai hingga tiga hari pasien baru menerima hasil pemeriksaan.

"PCR test ada keluhan mengenai kecepatannya, kalau harganya sebenarnya sudah tidak terlalu mahal, tapi kecepatannya ini yang menjadi issue. Nah, kami sedang membicarakan di dalam [Kemenkes] bagaimana kita bisa melakukan standarisasi," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/1).

Budi menjelaskan mekanisme yang bakal dilakukan adalah dengan mengumpulkan laporan yang diterima pasien dari pihak RS. Dari laporan itu, maka akan terlihat berapa lama gap hasil tes yang keluar dari laboratorium dengan yang diberikan kepada pasien.

Sehingga, lanjut Budi, bila terdapat kecenderungan RS memberikan laporan tak sesuai dengan waktu berdasarkan hasil laboratorium, maka Kemenkes tak segan meneliti dan menegur pihak RS.

"Kami akan ukur misalnya ada laboratorium terlalu lama memberikan laporan, itu nanti akan kita teliti kenapa itu terjadi. Apakah itu karena sengaja dilakukan untuk meninggikan harganya," jelas Budi lagi.

Anggota DPR Komisi IX fraksi PDIP Ribka Tjiptaning sebelumnya sempat mengungkapkan ada rumah sakit yang membuat tes PCR Covid-19 menjadi bisnis. Pasalnya, ia mendapati tes PCR dipatok dengan harga yang berbeda pada sejumlah rumah sakit.

Ribka mencontohkan, salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Pusat mematok tarif tes PCR sebesar Rp3,5 juta dengan hasil 3 hari. Sedangkan, untuk hasil tes PCR dalam satu hari harganya naik hampir 2 kali lipat yakni Rp6,5 juta. Sementara itu, ia melakukan tes swab di salah satu klinik dengan harga hanya Rp900 ribu.

"Ini patokannya memang lama pemeriksaan atau memang karena duitnya," ujar Ribka dalam rapat Komisi IX, Selasa (12/1) lalu.

Oleh sebab itu, ia mewanti-wanti Menkes Budi agar fasilitas dan pelayanan kesehatan, khususnya berkaitan dengan Covid-19 tidak dijadikan ajang bisnis. Sebab, Ribka mengaku khawatir komersialisasi ini terus berlanjut ke fasilitas dan layanan kesehatan lain, seperti vaksin Covid-19, APD, obat, dan sebagainya.

Infografis Beda Tes Corona: Rapid Tes, Antigen, PCR. (CNNIndonesia/Basith Subastian)