Epidemiolog Kritik Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Perjalanan

Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengatakan, sertifikat vaksin Covid-19 tidak bisa menjadi pengganti surat keterangan PCR atau rapid test antigen yang menjadi syarat perjalanan orang.

Kemunculan sertifikat vaksin Covid-19 ini juga menurut Dicky, bertabrakan dengan upaya pengendalian pandemi Covid-19. Sertfikat vaksin Covid-19 untuk syarat perjalanan orang justru akan menyebabkan kasus Covid-19 semakin meningkat.

"Ini adalah contoh kita tidak konsisten dalam mengendalikan pandemi, sertifikat vaksin ini akan mendorong orang melakukan perjalanan, dan ini tidak bisa menggantikan testing-tracing," kata Dicky kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/1).

Menurutnya, di saat pandemi Covid-19 belum terkendali yang terlihat dari angka positivity rate tinggi, semestinya pembatasan di kota-kota besar semakin diperketat.

Menurut laporan harian Satgas Covid-19, positivity rate Indonesia pada Kamis 14 Januari 2021 sebesar 16 persen. Sementara standar WHO adalah di bawah 5 persen.

"Dengan tes positivity rate tinggi, harusnya kita PSBB ketat di kota-kota besar itu, ingat bahwa vaksinasi Covid-19 sekarang tidak bisa mengejar penularan Covid-19 yang tinggi saat ini," jelasnya.

Dicky juga menegaskan sangat mungkin saat program vaksinasi Covid-19 tahap pertama selesai, kasus positif Covid-19 dan kasus kematian akan terus meningkat.

Sebab vaksinasi Covid-19 baru melindungi individu bukan kekebalan kelompok (herd immunity), ditambah lagi, hanya kelompok prioritas yaitu tenaga kesehatan yang menjadi sasaran vaksin Covid-19 tahap pertama ini.

"Vaksinasi belum bisa mengejar penularan virus Covid-19 itu, di tengah program vaksinasi kasus terus meningkat dan kematian meningkat tajam itu sangat memungkinkan. Karena akses vaksin Covid-19 hanya diberikan untuk segelintir orang," jelasnya.

Berikut 7 vaksin Covid-19 yang akan diedarkan di dalam negeri berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan. (Foto: CNN Indonesia/Timothy Loen)

Diketahui, surat keterangan bebas Covid-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan negatif Covid-19 berdasarkan hasil tes PCR maupun rapid test antigen menjadi salah satu syarat bepergian.

Namun pemerintah melalui Kementerian Kesehatan berencana menggunakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai pengganti syarat perjalanan orang.

"Sehingga kalau beliau terbang atau pesan tiket di Traveloka tidak perlu menunjukan test PCR atau antigen," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/1).

Ide tersebut langsung mendapat kritik dari anggota dewan fraksi PDIP Rahmad Handoyo.

"Hati-hati, divaksin belum berarti bebas. Divaksin kemudian mlayu (pergi) sana-sini, kena virus, naik pesawat, nularin semua Pak, hati-hati," kata Handoyo.