Satgas Covid-19: PPKM Bisa Efektif Jika Warga Patuhi 3M

CNN Indonesia | Rabu, 03/02/2021 08:23 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito juga meminta peran Pemda untuk memberikan sanksi tegas kepada warganya agar PPKM berjalan efektif. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito juga meminta peran Pemda untuk memberikan sanksi tegas kepada warganya agar PPKM berjalan efektif. (Biro Setpres/Rusman)
Jakarta, CNN Indonesia --

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo tempo hari yang menyatakan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali tidak efektif mengurangi kasus Covid-19.

Menurutnya, PPKM bisa berjalan efektif apabila masyarakat dapat disiplin mematuhi protokol kesehatan 3M yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Pada intinya pelaksanaan PPKM Pulau Jawa-Bali ini dapat berjalan efektif apabila masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan 3M, dan ketentuan lainnya yang berlaku selama masa PPKM," ujar Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/2).


Wiku pun meminta peran setiap pemerintah daerah untuk memberikan sanksi yang tegas kepada masing-masing warganya. Sebab ia berkaca pada PPKM jilid pertama yang masih mencatat banyaknya mobilitas warga di luar rumah.

Dia mengatakan pemerintah saat ini terus melakukan pengkajian perihal upaya dan strategi untuk menekan laju transmisi virus corona di Indonesia.

"Pemerintah tentunya akan mengkaji berbagai kebijakan untuk menekan peningkatan kasus positif yang muncul di masyarakat," kata Wiku.

Infografis Daftar Daerah Terapkan PPKM Jawa-BaliInfografis Daftar Daerah Terapkan PPKM Jawa-Bali. (CNN Indonesia/Basith Subastian)

Selain itu, Wiku mengatakan bahwa pemerintah bakal memperkuat upaya pembatasan mobilitas warga pada PPKM dengan cara memperluas posko komando di sejumlah titik daerah terkecil.

"Kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat ini juga diperkuat dengan strategi baru yang dicanangkan Satgas yaitu pos komando yang akan dipimpin kepala desa atau lurah," kata Wiku.

Wiku menjelaskan pos komando tersebut bertugas membantu pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan PPKM, mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam penerapan 3M, serta membantu pemerintah setempat dalam memperkuat tes, telusur, dan tindakan (3T).

Adapun perihal PPKM Jawa-Bali, Jokowi sebelumnya secara terang-terangan mengungkapkan bahwa strategi pelandaian kasus Covid-19 di Indonesia dengan PPKM tidak berjalan optimal dan tidak efektif.

"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," kata Jokowi dalam ratas terbatas, Minggu (31/1) kemarin.

Jokowi menilai letak ketidakefektifan PPKM tergambar dari mobilitas warga yang masih tinggi di beberapa provinsi. Hal itu menurutnya dibuktikan dengan peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa provinsi di Pulau Jawa dalam masa pemberlakuan PPKM.

Kebijakan PPKM sendiri telah berjalan dalam dua jilid. PPKM jilid pertama dilaksanakan pada 11-25 Januari lalu. Kemudian dilanjutkan dengan PPKM jilid II yang dimulai sejak 26 Januari-8 Februari mendatang.

(khr/pmg)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK