ANALISIS

Kenapa Pemerintah Sulit Sekali Jujur Soal Corona?

Dewi Safitri, CNN Indonesia | Rabu, 03/02/2021 08:15 WIB
Kampanye optimisme yang terus dilontarkan pemerintah di tengah pandemi corona dinilai justru bisa membuat masyarakat lengah. Pemerintahan Joko Widodo disebut terlalu sering mengampanyekan optimisme dalam penanganan pandemi corona.(Muchlis - Biro Setpres)
Jakarta, CNN Indonesia --

Komedian Trevor Noah punya cara sederhana menggambarkan pemimpin yang punya nyali dan daya pimpin (leadership) di tengah pandemi. Mereka, menurut pemangku acara komedi politik AS terkenal the Daily Show ini, adalah orang yang tak segan bicara terus terang, bahkan di situasi yang mengerikan.

"Buat saya, mereka ini seperti pilot yang akan mengatakan 'hadirin, penerbangan kita akan diganggu goncangan.' Saya suka peringatan semacam ini karena saya takut terbang," kata Noah.

"'Hadirin, goncangan akan terasa keras. Karena itu semua bentuk pelayanan dihentikan sementara. Tidak ada layanan makanan dan saya akan coba mengubah ketinggian. Kalau situasi membaik saya akan informasikan kembali.'"


"Ketika pesawatnya benar-benar tergoncang Anda pikir, 'Oh, ini yang tadi dimaksud pilot. Oke kita siap.' Setidaknya Anda bereaksi, 'Oke, saya paham.'

"Tidak ada yang lebih buruk dari penerbangan yang pilotnya mengatakan 'tidak usah khawatir semua beres,' tapi ternyata mematikan!"

Tak Merespons Serius Epidemiolog

Pada akhir Maret 2020, Perdana Menteri Jacinda Ardern mulai memperingatkan warga Selandia Baru akan terjadi goncangan hebat akibat pandemi. 

Dia mengumumkan akan menutup perbatasan karena sudah terdapat seratus kasus COVID-19 dari pendatang asing dan dua kasus hasil penularan lokal (community transmission).

"Kalau penularan lokal meluas di Selandia Baru, jumlah kasus akan berlipat tiap lima hari. Kalau terus berlanjut, sistem kesehatan kita akan kewalahan dan puluhan ribu warga akan meninggal dunia," ujar Ardern kala itu.

Prediksi ini tidak terjadi. Menurut Lowy Institute, kemampuan berkomunikasi dengan efektif ini adalah salah satu alasan Selandia Baru dinyatakan negara terbaik dalam penanganan pandemi di dunia.

Di Indonesia, 20 hari sebelum Ardern memberi siaran pers, pemerintah mengumumkan kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020. Sebagian ahli meyakini, infeksi kasus sudah terjadi bahkan sejak Januari, tapi peringatan epidemiolog tak direspon dengan serius.

Saat mengumumkan dua kasus pertama di istana, Terawan Putranto yang saat itu masih menjabat Menteri Kesehatan, berpesan agar masyarakat tak panik. 

Sepuluh hari kemudian, dalam sebuah wawancara, Presiden Joko Widodo mengakui pemerintah sengaja menyembunyikan sebagian informasi dengan alasan: tak ingin menimbulkan rasa panik.

Di Amerika Serikat situasinya cukup serupa. Mantan Presiden Donald Trump memilih menutupi jumlah sebenarnya korban COVID di negerinya.

Lebih dari 10 bulan dan satu juta kasus kemudian, gaya komunikasi anti-panik ternyata masih dipertahankan. Relawan Kawal-COVID Septian Hartono melihat tendensi membungkus kenyataan ini sangat merugikan penanganan pandemi.

"Sugarcoating, membagus-baguskan keadaan," ujar Septian.

Ia mencontohkan indeks tingkat kesembuhan yang digunakan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat tidak panik karena yang sembuh banyak.

"Ini salah kaprah, melihat penyakit dari tingkat kesembuhan/kematian. Seharusnya yang ditekankan adalah ini wabah penyakit menular, dan kalau tingkat penularannya tidak terkendali, dapat melumpuhkan sistem kesehatan -- seperti yang terjadi saat ini di berbagai tempat. Karena itu jangan heran juga kalau masyarakat jadi tidak menganggap serius wabah ini, karena selalu yang didengungkan adalah tingkat kesembuhan."

Ajakan presiden untuk bersyukur dan klaim pemerintah berhasil menangani pandemi padahal situasi memburuk juga dianggap menunjukkan upaya menutupi kenyataan.

Contoh ketidakterusterangan berikutnya, menurut Septian, adalah minimalisasi data infeksi dan korban. Sejak awal, keakuratan data pemerintah pun diragukan sehingga tidak bisa menjadi dasar kurva epidemiologi yang akurat.

"Soal data ini mungkin tidak perlu (lagi) dibahas karena Menkes (Budi Gunadi) sendiri sudah mengakui kalau data Kemenkes tidak dapat diandalkan. Walau ia bicara dalam konteks data vaksinasi, tapi sebenarnya berlaku juga untuk data lain seperti data kematian yang underreported," tambah Septian.

Mendesak Komunikasi Risiko

Soal komunikasi terus-terang, gaya Jerman agak mirip Selandia Baru.

Dua pekan menjelang Natal lalu, PM Angela Merkel kembali mengumumkan lockdown ketat untuk warganya. Saat itu Jerman baru saja mencatat rekor kematian COVID-19 yaitu 590 orang setelah lockdown dilonggarkan.

Tradisi mengunjungi keluarga dan orangtua saat Natal, kata Merkel dengan nada emosional, membahayakan nyawa orangtua warga.

"Kalau menjelang natal ini kita memperbanyak kontak, dan nanti ternyata malah menyebabkan Natal ini jadi yang terakhir bagi kakek-nenek kita, berarti kita gagal. Sebaiknya tidak kita lakukan," katanya di depan parlemen.

Situasi yang ditakutkan akhirnya tak terjadi. Pasca-Natal angka kematian menurun hingga titik 300-an meski kemudian naik lagi mendekati pertengahan Januari.

Dalam kasus ini, situasi terburuk bisa dihindari tanpa keributan berarti justru karena publik tahu gambaran terburuknya lebih dulu. Mengingatkan pada Indonesia yang angka infeksi dan kematian terus meroket sejak libur Natal dan Tahun Baru hingga menembus satu juta kasus Selasa (26/01) lalu.

Ahli biologi molekuler Ines Atmosukarto mengatakan ada kebutuhan mendesak agar pemerintah Indonesia mengubah pendekatan komunikasi menjadi berbasis risiko.

"Rakyat Indonesia jangan dianggap sebagai anak kecil yang harus dilindungi dari kenyataan. Justru harus diajak bicara dengan jujur berdasarkan data yang ada. Dengan demikian maka akan terlihat permasalahannya," kata Ines yang kini mengepalai Lipotek, sebuah rintisan usaha peneliti tentang obat dan vaksin yang banyak bekerjasama dengan berbagai pihak di Indonesia termasuk Biofarma dan Lembaga Eijkman. 

"Saya yakin semua orang ingin membantu pemerintah mengatasi pandemi. Termasuk orang-orang yang mengkritik pemerintah." 

Ines yang sedang tinggal di Australia mengaku "kadang merasa bersalah" karena situasi Indonesia yang makin parah akibat pandemi, sementara di Australia (peringkat delapan dalam manajemen global penanganan pandemi versi Lowy Institute situasinya sangat jauh berbeda.

"Karena hidup saya sehari-hari bisa dibilang cukup normal. Saya bebas berpergian, bahkan tanpa masker, saya bisa bekerja di lab bersama kolega saya. Tetapi hidup keluarga saya (di Indonesia) dalam bahaya. Apalagi sebelum kami berhasil mengungsikan ibu saya yang berumur 72 tahun ke negara tetangga. Saya bangun setiap hari dengan rasa khawatir."

Kalangan ahli epidemiologi sudah berkali-kali mengingatkan agar pemerintah tak berlebihan mengampanyekan berbagai bentuk optimisme karena justru membuat publik lengah menerapkan protokol pandemi.

Septian Hartono menilai pemerintah sudah menciptakan berbagai blunder karena "terlalu ingin menyampaikan ada kabar baik".

Kasus obat hidroksiklorokuin dan temuan formula obat COVID dari UNAIR/BIN, disebut Septian sebagai contoh. Juga kemanjuran terapi plasma konvalesen dan alat GeNose sebagai deteksi awal COVID yang masih butuh proses pengembangan.

"Kadang saya suka merasa hidup di semesta yang berbeda kalau membaca komentar pejabat Indonesia yang selalu mengiming-imingi pandemi ini akan segera berakhir. Sementara di sini (Singapura, tempat Septian kini bekerja) selalu ditekankan bahwa pandemi ini masih akan lama."

"Heran juga kenapa pemerintah terkesan enggak kapok memberi janji palsu semacam itu. Lebih baik sampaikan apa adanya saja, pandemi ini akan lama, be prepared for a long fight."

Sampai dengan hari terakhir bulan Januari 2021, angka kasus aktif di Indonesia menurut akun visual daring Perupadata telah mencapai lebih dari 174 ribu, lebih tinggi dari India (170 ribu) dan menjadi negara dengan kasus aktif tertinggi di Asia.

(vws)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK