Soal Lockdown Weekend Jakarta, Pakar Nilai PSBB Lebih Efektif

Epidemiolog dari Universitas Griffith, Dicky Budiman menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih baik kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengerem laju penyebaran virus corona, ketimbang menempuh cara lain.

Masukan itu menyusul wacana penerapan lockdown atau karantina wilayah setiap akhir pekan di Jakarta demi menekan lonjakan kasus Covid-19. Gagasan ini mulanya dilontarkan Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Daulay.

Akan tetapi, Dicky tak menyarankan Pemprov DKI mengikuti saran dengan menerapkan lockdown setiap akhir pekan. Sebab menurut dia, kebijakan itu tidak cukup efektif untuk menekan penyebaran virus corona.

"Dua hari tidak bisa, walaupun semua provinsi Jawa ini melakukan dua hari, ya enggak bisa, terlalu pendek. Masa inkubasinya bukan dua hari, walaupun weekend juga virusnya enggak ikutan libur," terang Dicky saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (4/2).

Dicky pun menjelaskan, masa inkubasi virus corona paling singkat satu pekan hingga dua pekan. Sehingga, lockdown selama dua hari pada akhir pekan dinilai tidak akan efektif.

Dia meyakinkan bahwa penerapan PSBB bakal jauh lebih efektif dibanding usulan lockdown akhir pekan ataupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Diketahui, Jakarta juga sempat melaksanakan PSBB sebagai salah satu upaya menekan lonjakan kasus positif Covid-19.

Kalaupun nantinya PSBB bakal diterapkan, Dicky mengingatkan agar penerapannya harus sesuai syarat demi menekan laju penyebaran virus corona. Persyaratan itu di antaranya, PSBB dilakukan sesuai regulasi dan tidak ada kelonggaran aktivitas seperti PPKM.

Kemudian, PSBB juga harus dilaksanakan secara merata, semisal serentak di seluruh pulau Jawa.

"Tidak satu dua daerah saja, karena ini kebakarannya di mana-mana. Enggak bisa satu dua daerah, harus setara merata, setidaknya di Pulau Jawa ini," Dicky menyarankan.

Di sisi lain, jumlah kasus positif di Jakarta juga masih terus meningkat, meski sejumlah kebijakan telah diterapkan demi menekan penyebaran virus penyebab Covid-19.

Tercatat, Jakarta menjadi penyumbang kasus positif terbanyak di Indonesia dengan total kasus sebanyak 280.261 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 249.810 dinyatakan telah sembuh dan 4.420 meninggal dunia.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya juga tidak bisa mengambil keputusan terkait kebijakan lockdown akhir pekan. Wakil Gubernur DKI Jakarta menyarankan agar usulan dari DPR itu disampaikan langsung ke pemerintah pusat.

Menurut Riza, DKI tidak bisa memutuskan sendiri untuk lockdown, lantaran saat ini masih menerapkan PPKM--yang dimotori pemerintah pusat.

Meski begitu, Presiden Joko Widodo juga sempat menyatakan bahwa pelaksanaan PPKM tidak efektif menekan penyebaran kasus.

Presiden Jokowi pun kemarin telah menggelar rapat dengan lima gubernur di Pulau Jawa, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Rapat tersebut, menurut Riza membahas pelaksanaan PPKM yang bakal berakhir 8 Februari mendatang. Akan tetapi Riza enggan membeberkan hasil rapat tersebut ke publik lantaran tidak berwenang.

"Hasil rapat tadi nanti biarlah dari pihak presiden yang menyampaikan atau para gubernur yang hadir. Saya tidak ada kapasitas, karena tidak ikut hadir rapat," ujar Riza di Balai Kota, Rabu (3/2).