Ketua DPRD DKI Minta Pemprov Pikir Ulang Lockdown Akhir Pekan

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memikirkan dengan matang wacana lockdown atau karantina wilayah setiap akhir pekan. Sebab, menurutnya, lockdown akhir pekan juga bakal berimbas pada masalah ekonomi.

"Jadi kalau lockdown harus dipikirkan matang-matang. Sekarang kan semua tersentuh, semua masalah ekonomi tersentuh juga, kita sangat anjlok di dalam pendapatan," kata Pras di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/2).

Usulan lockdown akhir pekan sebelumnya digulirkan Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay. Menurutnya lockdown akhir pekan dapat dipertimbangkan sebagai pilihan. Sebab, ia melihat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terbukti tak efektif.

Selama lockdown akhir pekan warga yang berada di zona merah dan oranye penyebaran Covid-19 dilarang keluar rumah selama dua hari tiga malam. Lockdown dimulai setiap Jumat pukul 20.00 dan berakhir Senin pukul 05.00 WIB.

Menurut Pras, daripada lockdown akhir pekan, ia meminta agar warga mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku terkait protokol kesehatan. Politikus PDIP itu mengatakan, warga juga harus memahami bahaya penyebaran Covid.

"Ya sekarang kita juga minta kepada masyarakat juga harus sadar diri gitu loh. Situasi ini emang enggak situasi main-main. Sama-sama mendukung program dengan SOP yang ada," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Pras juga mengatakan jika lonjakan kasus positif Covid di Jakarta tak lepas dari mobilitas warga non-Jakarta yang keluar masuk Ibu Kota.

"DKI ini permasalahannya kan bukan orang DKI. (Warga) penunjang DKI masuk ke Jakarta. Itu yang harus dibereskan juga di samping-sampingnya DKI," jelasnya.

Menurut dia, salah satu indikatornya yakni mengenai jumlah warga non-DKI yang kini dirawat di Jakarta. Berdasarkan data Pemprov DKI, sekitar 24 persen pasien Covid-19 di Jakarta merupakan warga non-Jakarta.

"Jadi kalau pendataan murni orang Jakarta saya rasa enggak seperti kondisi sekarang," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Pras meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Polda Metro Jaya dan TNI memperketat pengawasan di area perbatasan dengan daerah lain.

"Itu makanya saya bilang 'Pak Gubernur tolong itu yang namanya gugus tugasnya TNI-Polri dengan Pemda itu digiatkan diperketat lagi', jadi daerah mana situ yang terpapar klaster, kalau perlu orang itu enggak boleh keluar dari area itu. Sekarang kan menjamah ke mana-mana," tegas Pras.