Wamen LHK Ungkap Luhut Pimpin Rapat Bahas Banjir Kalsel

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong menyarankan lintas kementerian/lembaga menggelar rapat dan membahas tindak lanjut banjir di Kalimantan Selatan. Ia pun menyatakan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat itu.

"Kalau sudah selesai semua ini, kita harus rapat dengan kementerian/lembaga lainnya untuk tindak lanjut, dan rapat ini akan dipimpin Pak Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi," katanya dalam rapat bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan seperti dikutip dari keterangan resmi KLHK, Kamis (4/2).

Sebelum rapat itu dilakukan, ia meminta Pemprov Kalsel menyelesaikan kajian terkait penyebab dan antisipasi banjir untuk dilaporkan ke Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dalam kajian tersebut, ia meminta pengelolaan sampah dimasukkan sebagai antisipasi banjir. Menurutnya, lebih dari 50 persen wilayah Kalsel didominasi wilayah pemukiman, sehingga pengelolaan sampah penting diperhatikan.

Kemudian, Pemprov Kalsel diminta mengerahkan fasilitas percepatan pemulihan lingkungan akibat pertambangan/perkebunan dan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, menyiapkan rancangan peraturan daerah pengelolaan jasa lingkungan hidup, dan relokasi kewajiban rehabilitasi DAS.

"Dokumen rencana kajian ini harus difinalisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama agar kita segera bisa kerja. Kalau besok bisa selesai, bagus, agar nanti kita lapor ke Bu Mnteri LHK untuk kemudian dilaporkan kepada bapak presiden," ujar Alue Dohong.

Wakil Menteri LHK Alue Dohong. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Dalam rapat tersebut, Pemprov Kalsel melaporkan kerangka upaya pemulihan lingkungan pascabanjir kepada KLHK. Salah satunya meliputi kajian yang dilakukan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito dan DAS Tabunio di wilayah Kalsel.

Kajian juga mempertimbangkan kondisi curah hujan yang menyebabkan banjir dalam lima tahun terakhir. Dari situ, ditemukan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan banjir Kalsel yakni faktor alam dan faktor antropogenik atau pencemaran akibat aktivitas manusia.

Namun, Pemprov Kalsel mengatakan butuh menganalisis sejumlah Daerah Tangkapan Air (DTA) guna mendalami mitigasi risiko banjir di masa yang akan datang. Hal tersebut meliputi analisa di DTA Alalak, DTA Amandit, DTA Riam Kanan, DTa Tabalong Kiwa, DTA Negara, DTA Tapin, DTA Batang Alai dan DTA Pulau Laut.

Setelah analisis itu rampung baru pihak pemprov akan membentuk peta dan profil kawasan banjir, model banjir, kebutuhan infrastruktur ekologis, rencana aksi, skema pembiayaan,  dan mekanisme pelaksanaannya di setiap DTA.

Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya menegaskan faktor utama banjir Kalsel disebabkan oleh anomali cuaca. Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 10-12 Januari, ditemukan hujan intensitas lebat hingga ekstrem di Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Tanah Laut.

Namun, pakar kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo menjelaskan hujan umumnya hanya menjadi pemantik banjir di lokasi dengan ekosistem yang sudah terganggu. Artinya, banjir hampir selalu disebabkan oleh gangguan pada lingkungan sehingga tak mampu menampung air.

KLHK sendiri mengungkap terdapat penyusutan tutupan hutan hingga 62,8 persen dalam 29 tahun di DAS Barito Kalsel, lokasi penampung air di sana. Tutupan hutan di DAS Barito Kalsel pada 2019 hanya mencakup 274.277 hektare, turun dari 737.758 hektare di tahun 1990.