BPIP Klaim Kritik Masa Kini Kerap untuk Hancurkan Karakter

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menyebut kritik yang ada di masyarakat saat ini menghancurkan ruang demokrasi.

Pasalnya, kata dia, kritik saat ini banyak yang berfokus pada penghancuran karakter lawan bicara, bukan lagi jadi sarana saling membangun.

"Kritik demokrasi sekarang itu kerap kali lebih kepada menghancurkan karakter seseorang dan tidak berdasarkan data dan fakta, tapi lebih kepada kebencian dan sentimen. Ini yang merusak ruang demokrasi," kata Benny lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (18/2).

Benny menilai ada kegagapan di entah masyarakat terkait kritik. Ia menyebut masyarakat hanya mengungkapkan umpatan tanpa solusi bagi bangsa ini.

Pria yang akrab disapa Romo Benny itu menyampaikan kritik tak seharusnya menghancurkan martabat manusia. Ia berkata kritik seharusnya meluruskan sesuatu yang selah dengan bertukar gagasan.

"Yang terjadi sekarang membawa orang ketidaksadaran tanpa data dan fakta yang akhirnya berujung pem-bully-an dan termasuk dalam perlanggaran UU ITE," ujarnya.

Benny menyebut tidak akan ada proses penahanan bagi orang yang mengkritik. Menurutnya, bangsa ini membutuhkan orang-orang kritis yang tak sekadar menyalahkan, tapi juga membawa solusi.

Meski begitu, Benny menyebut masyarakat perlu menyampaikan kritik yang baik. Ia mengimbau masyarakat agar bisa membedakan kritik dengan umpatan.

"Kritik itu pedas, tapi berdasarkan fakta data dan kenyataan. Tapi jika memanipulasi keadaan itu bukan kritik," ujar pria yang juga salah satu pemuka agama Katolik di Indonesia itu.

Saat ditanyakan perihal para pengkritik seperti rakyat biasa hingga aktivis HAM, yang bukan merupakan politikus oposisi, namun tak digubris pemerintah bahkan ada pula yang 'diserang' buzzer serta jeratan UU ITE. Selain itu CNNIndonesia.com juga bertanya, misalnya kritik para epidemiolog mengenai penanganan pandemi corona atau aktivis soal penegakan HAM hingga pemberantasan korupsi yang seolah tak digubris pembuat kebijakan.

Atas dua pertanyaan itu, Benny menjawab, "Kritik sifat nya untuk meluruskan , mengingatkan, mengkoreksi tidak semua kritik langsung di respons hari ini langsung kebijakan dicabut."

"Dalam proses mengkoreksi kebijakan butuh waktu dan proses sebenarnya kesadaran kritis harus terus digemakan ruang publik. Tetapi, kritik harus memiliki nilai adab yakni mengedepankan prinsip penghormatan martabat manusia," imbuhnya.

Masalah kritik-mengkritik jadi sorotan publik usai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyinggungnya dalam acara tahunan Ombudsman pada 8 Februari lalu. Ia meminta masyarakat rajin mengkritik pemerintah demi perbaikan layanan publik.

Kemudian, dalam Rapat Pimpinan TNI Polri pada 15 Februari lalu, Jokowi juga mewacanakan revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, saat ini wacana bergeser ke arah penafsiran UU ITE lewat aturan baru.