LBH Jakarta Siap Layani Aduan Masyarakat DKI Soal Banjir

CNN Indonesia | Minggu, 21/02/2021 15:51 WIB
LBH Jakarta siap menerima pengaduan dari masyarakat ibu kota yang merasa dirugikan oleh banjir yang melanda wilayah mereka Sabtu (20/2) kemarin. LBH Jakarta siap melayani aduan warga soal gugatan atas banjir yang melanda ibu kota pada Sabtu (20/2) kemarin. Ilustrasi. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta siap menerima pengaduan dari warga ibu kota yang merasa dirugikan akibat banjir yang melanda Jakarta sejak Sabtu (20/2) kemarin.

"Untuk tahun ini siap (menerima aduan). Silahkan yang mau mengadu soal banjir hubungi kami. Untuk syarat mengadu hanya KTP. Tidak dikenakan biaya apapun," kata Ketua Divisi Advokasi LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (21/2).

Ia mengatakan dari aduan itu, LBH akan menindaklanjuti sesuai keinginan warga yang mengadu.


Ia menyebut, terkait bencana banjir ini, warga bisa mengajukan gugatan class action ataupun citizen lawsuit.

"Tergantung pengadu keinginannya gimana. Citizen lawsuit itu gugatan warga negara. Permohonannya nanti minta perubahan kebijakan, tapi tidak bisa minta ganti rugi. Class action khusus untuk minta ganti kerugian," ucap dia.

Hujan yang mengguyur DKI Jakarta dan sekitarnya sejak Sabtu (20/2) dini hari mengakibatkan sejumlah kawasan di ibu kota tergenang banjir.

Berdasar data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta ribuan orang mengungsi akibat bencana itu. Selain itu, ada 5 orang warga yang meninggal dunia.

Terkait gugatan banjir, pada 2020 lalu, ratusan warga di ibu kota sebenarnya sempat melayangkan gugatan class action kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gugatan terdaftar dengan nomor 27/Pdt.GS/Class Action/2020/PN.Jkt.Pst.

Gugatan diajukan lantaran warga menilai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan lalai menjalankan tugasnya dalam penanganan banjir. Dalam gugatan class action ini, warga menuntut kerugian senilai Rp 42 miliar kepada Pemprov DKI Jakarta.

Namun dalam perjalanannya, gugatan itu ditolak oleh ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Warga kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

(yoa/agt)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK