Integrasi Data Sebabkan Kasus Corona Belum Tergambar Faktual

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengumumkan sebaran kasus virus corona (SARS-CoV-2) di Pulau Jawa-Bali berpotensi mengalami fluktuasi data sehingga pada saat yang bersamaan tak menggambarkan situasi temuan kasus yang sesungguhnya di lapangan.

Kondisi itu terjadi lantaran Satgas Covid-19 tengah melakukan integrasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Upaya itu juga diharapkan dapat lekas membenahi sistem pendataan kasus Covid-19 yang hingga kini belum real time.

Itu artinya, data perkembangan kasus yang muncul belum mampu menggambarkan situasi yang sebenarnya.

"Adanya proses integrasi ini dapat mempengaruhi jumlah kasus kematian dan kesembuhan yang mungkin belum merefleksikan kasus secara aktual," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/3).

Wiku pun menjelaskan perbaikan bertujuan agar data di daerah dan pusat lebih akurat sehingga pemerintah pun mampu membuat kebijakan penanganan pandemi yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Seperti halnya kebijakan pembatasan sosial masyarakat yang diukur berdasarkan sebaran penambahan kasus positif Covid-19, kasus sembuh hingga, kasus kematian warga terpapar Covid-19.

Wiku pun mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang mampu mengimbangi langkah pemerintah pusat dalam menyelaraskan data Covid-19 secara menyeluruh guna perbaikan data yang maksimal.

"Sebagai evaluasi, kami melihat Pemda telah berupaya mengikuti mekanisme pencatatan dan pelaporan data yang telah ditetapkan oleh pusat," pungkas Wiku.

Infografis Jejak Kebijakan Setahun Pandemi. (CNN Indonesia/Fajrian)

Perihal integrasi data, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) sebelumnya mendesak agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan segera merampungkan integrasi data sebaran kasus virus corona yang hingga kini masih belum terlaksana dengan apik.

PB IDI menyoroti sinkronisasi beragam data yang berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan kondisi ini masih terus terjadi genap setahun pandemi Covid-19 berjangkit di Indonesia.

Kementerian Kesehatan pun mengklaim ketidakcocokan data itu terjadi lantaran pihak laboratorium daerah yang telat memasukkan data ke dalam sistem New All Record (NAR) milik Kementerian Kesehatan.