Paradoks Seruan Jokowi Gaungkan Benci Produk Asing

CNN Indonesia | Jumat, 05/03/2021 08:22 WIB
Pengamat politik menilai pernyataan Jokowi mengajak masyarakat membenci produk asing bertolak belakang dengan kebijakan impor. Pengamat politik menilai pernyataan Presiden Jokowi mengajak masyarakat membenci produk asing bertolak belakang dengan kebijakan impor. (Foto: Rusman - Biro Pers)
Jakarta, CNN Indonesia --

Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengajak masyarakat membenci produk asing merupakan wujud kegalauan pemerintah, sekaligus menunjukkan sikap paradoks.

Sebab, saat ini hampir semua sektor melakukan impor. Padahal, banyak sektor yang sebenarnya bisa dikapitalisasi.

"Ini yang saya kira membuat pemerintah lagi pening, lagi pusing, sehingga harus mengeluarkan (pernyataan) semacam itu," kata Adi saat dihubungi CNNIndoensia.com melalui sambungan telepon, Kamis (4/3).


Di sisi lain, kata Adi, pernyataan Jokowi itu bisa membuat rakyat kebingungan. Menurutnya, pernyataan tersebut bertentangan dengan kenyataan alias paradoks.

Adi mengatakan, seruan membenci produk asing disampaikan saat pemerintah masih membuka keran impor sejumlah komoditas yang bisa diproduksi dalam negeri. Terlebih, industri dalam negeri tidak didukung dan dilindungi.

"Di satu sisi ingin membenci produk luar, tapi pada saat yang bersamaan urusan cobek urusan beras pun tetap impor," kata Adi.

Menurut Adi, pernyataan Jokowi yang mengajak agar membenci produk luar negeri harus diikuti dengan kebijakan menutup keran impor dan sejumlah kebijakan strategis.

Pemerintah, menurutnya, harus mengurangi ketergantungan terhadap komoditas impor dan mendorong sektor-sektor yang yang bisa dikelola sendiri.

Hal itu dilakukan dengan tiga cara. Pertama, membuat kebijakan politik yang memihak sektor produksi dalam negeri. Kedua, pemerintah memberikan bantuan berupa dana yang tidak kecil karena terdapat sejumlah budidaya yang harus didorong. Ketiga, pemerintah harus membantu memasarkan produk lokal.

"Semangatnya sih oke, tapi kan tidak selesai urusan retorika. Harus diterjemahkan dengan kebijakan politik yang memihak produk-produk lokal," ujar Adi dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Menurut Adi, selama ini pemerintah berpihak terhadap produk-produk impor. Ia juga menilai pemerintah kerap melakukan tindakan yang instan. Hal ini terjadi pada sejumlah komoditas yang masih bisa diproduksi dalam negeri seperti, beras, gula, garam, hingga cangkul dan cobek.

"Itu kan pekerjaan-pekerjaan mudah yang tidak perlu kecanggihan teknologi dan insinyur mapan," protesnya.

Adi mengatakan, para petani garam setiap tahun menjerit karena pada masa panen garam mereka dibeli dengan harga murah. Padahal ongkos produksi mencetak garam mahal. Hal serupa juga terjadi pada petani sawah. Pada masa panen, padi mereka dibeli dengan harga murah.

"Adanya yang beli itu tengkulak-tengkulak dengan harga yang nyungsep," kata Adi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat membenci produk-produk luar negeri. Hal ini ia sampaikan dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021, Kamis (4/3).

Ia berharap agar masyarakat bisa menjadi konsumen yang setia terhadap produk-produk lokal.

"Produk-produk dalam negeri gaungkan, gaungkan juga benci produk-produk luar negeri. Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk luar negeri," ajak Jokowi.

(iam/pmg)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK