Jejak Harta Karun Bawah Laut Indonesia: Tersebar di 464 Titik

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merinci sebaran 464 titik itu berada 21 lokasi.

Lokasi harta karun bawah laut itu meliputi Selat Bangka (7 lokasi), Belitung (9 lokasi), Selat Gaspar, Sumatera Selatan (5 lokasi), Selat Karimata (3 lokasi), dan Perairan Riau (17 lokasi).

Selanjutnya, Selat Malaka (37 lokasi), Kepulauan Seribu (18 lokasi), perairan Jawa Tengah (9 lokasi), Karimun Jawa (14 lokasi), dan Selat Madura (5 lokasi).

Potensi harta karun juga diperkirakan berada di NTB dan NTT (8 lokasi), Pelabuhan Ratu (134 lokasi), Selat Makassar (8 lokasi), perairan Cilacap (51 lokasi), perairan Arafuru (57 lokasi), dan perairan Ambon (13 lokasi).

Sisanya, berada di perairan Halmahera (16 lokasi), perairan Morotai (7 lokasi), Teluk Tomini, Sulawesi Utara (3 lokasi), Papua (32 lokasi), dan Kepulauan Enggano (11 lokasi).

Sejarawan Andi Achdian mengkritik kebijakan yang mengizinkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melelang temuan harta karun atau Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang masuk kategori cagar budaya.

Izin pencarian harta karun ini merupakan dampak dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengizinkan 14 bidang usaha oleh pemerintah.

Menurut Andi, Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebenarnya mengatur tentang penemuan kebendaan cagar budaya baik di darat maupun di perairan. Namun, sebagian wilayah perairan di Indonesia berada di bawah yurisdiksi atau wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Nah, ini yang bermasalah kadang-kadang, siapa yang berwenang mengelola itu," kata Andi saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Kamis (4/3).

Andi menyesalkan, meskipun KKP telah memiliki museum untuk merawat dan memajang benda berharga yang ditemukan, namun benda tersebut tetap dilelang.

"Ini gimana, ya? Bisa ditaruh di Balai Lelang sama mereka (KKP)," ungkap Andi.

Andi mengaku tidak mengetahui secara spesifik ke mana uang hasil lelang tersebut selama ini. Meski demikian, ia menuturkan persoalan pengelolaan benda temuan masih menjadi perbincangan antara pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Andi mempersoalkan peraturan presiden yang mengizinkan investor asing dan swasta dalam negeri mencari harta karun atau BMKT di lautan Indonesia. Sebab, benda yang memiliki nilai sejarah dilihat sebagai barang berharga atau komoditas, bukan cagar budaya.

"Mindset-nya aja secara konseptual keliru. Ini bukan barang berharga yang bisa kita perjualkan. Ini adalah warisan budaya, yang harus kita lindungi," tegas Andi.

Andi menyebut, pada 2010 KKP pernah melelang satu set artefak laut dari abad ke-9 yang ditemukan di Laut Jawa dengan nilai Rp1 triliun. Padahal Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya juga diterbitkan tahun itu.
"Jadi itu problem sampai sekarang," imbuhnya.

Persoalan tersebut juga berdampak pada kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah panjang di bidang maritim. Pada masa sebelum penjajahan misalnya, wilayah perairan Nusantara menjadi jalur perdagangan rempah dari ujung timur yang berada di Pulau Banda hingga ujung barat.

"Itu pasti banyak komoditi yang dibawa," kata Andi.