Selisik Dugaan Intel Polisi Datangi DPC-DPD Usai KLB Demokrat

Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di daerah diduga dihubungi dan diteror orang yang mengaku intelijen kepolisian. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, mengungkapkan kabar itu pertama kali lewat akun twitter-nya, Selasa (9/3).

Menurut anggota Komisi III DPR RI itu ada markas Demokrat di daerah yang diduga didatangi anggota kepolisian.

Para kader di sana pun, kata dia, dibujuk agar mendukung hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang telah terselenggara di Deli Serdang, Sumatera Utara yang menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Namun, Benny tak menjelaskan lugas di mana dugaan intimidasi itu terjadi.

Meskipun demikian, berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com di beberapa daerah memang ada markas Demokrat yang didatangi polisi. Kepolisian daerah pun mengonfirmasinya, namun membantah mengarahkan karena hanya sekedar pemantauan obyek vital serta memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Melihat apa yang terjadi, Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyatakan langkah polisi mendatangi kader Demokrat di daerah sebenarnya bukan sebuah masalah bila dilakukan dalam rangka upaya preventif gangguan kamtibmas.

Meskipun demikian, menurutnya polisi harus menjelaskan lebih dahulu secara rinci terkait tujuan dan data yang diambil dalam langkah mendatangi kader Demokrat di daerah tersebut.

"Sebagai upaya preventif sah-sah saja sekadar mendatangi, karena konflik akibat politik pernah mencuat jadi konflik real di masyarakat seperti kekerasan. Makanya kalau intel datangi mereka harus dipertanyakan dulu," kata Bambang kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/3).

"Itu yang jadi masalah harus dipertanyakan dulu mereka apa dan mendata," imbuhnya.

Ia pun mengingatkan polisi agar tetap bersikap netral dalam menyikapi konflik internal yang tengah melanda Demokrat saat ini. Menurutnya, polisi tidak boleh bersikap memihak salah satu kubu yang tengah tengah berkonflik.

"Batasan tidak ikut berkonflik dan tidak memihak kubu-kubu, jangan sampai terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat. Koridornya upaya keamanan," katanya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo mengaku aneh dengan langkah polisi yang mencampuri urusan internal Demokrat saat ini.

Pasalnya, menurutnya, urusan Demokrat saat ini berada di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), bukan di institusi kepolisian.

"Sebenarnya ini urusan internal Demokrat, polisi belum ke sana, bolanya kan di Kemenkumham. Agak aneh ketika polisi mencampuri," kata Kunto.

Kunto pun mengaku tidak melihat potensi gangguan kamtibmas dari konflik yang melanda Demokrat saat ini. Menurutnya, langkah yang dilakukan polisi dalam merespons konflik Demokrat saat ini terlihat aneh karena tidak pernah terlihat saat merespons konflik parpol lainnya. Termutakhir kisruh kepengurusan partai terjadi di PAN dan Partai Berkarya.

"Urgensinya belum ada. Ketika PAN berantem kemarin, polisi juga enggak langsung setop dan membubarkan paksa," katanya.

Kunto menambahkan, langkah polisi mendatangi kader Demokrat di daerah pascapenyelenggaraan KLB yang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat ini berpotensi memunculkan persepsi publik yang buruk bagi institusi kepolisian.

[Gambas:Twitter]