Riza Heran Prasetio Tuding Anies soal Kasus Rumah DP 0 Persen

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pembangunan di ibu kota, termasuk rumah DP 0 persen, adalah tanggung jawab pihak eksekutif dan legislatif.

Hal itu disampaikan Riza untuk merespons pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang meminta Gubernur Anies Baswedan bertanggung jawab soal kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk program rumah DP 0 persen di Cipayung, Jakarta Timur.

"Saya belum paham ya maksud ketua DPRD menyampaikan demikian, yang pasti semua pembangunan di kota Jakarta menjadi tanggung jawab kita bersama, antara eksekutif dengan legislatif," kata Riza di Balai Kota, Senin (15/3) malam.

Politikus Partai Gerindra ini menyatakan dari Gubernur hingga pejabat di kelurahan memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Begitu juga dengan anggota dewan, mulai dari ketua, wakil ketua, ketua fraksi, ketua komisi hingga anggota DPRD memiliki fungsi hingga kewenangannya masing-masing.

"Tidak ada yang salah, semua punya tugas dan fungsi yang diatur oleh undang-undang," kata dia.

Riza pun menyadari kasus mafia tanah di Jakarta telah berlangsung sejak lama. Namun penyelesaian kasus ini menurutnya tak mudah.

"Memang soal kasus tanah ini di DKI terjadi sejak lama dan tahun-tahun sebelumnya memang banyak kasus mafia tanah, namun ini bukanlah pekerjaan yang mudah," kata Riza.

Pernyataan ini merespons kasus dugaan korupsi pengadaan lahan yang menjerat mantan Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan sebagai tersangka.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Sebelumnya, Prasetio menyebut Anies harus ikut bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk program rumah DP 0 rupiah di Pondok Ranggong, Cipayung.

"Ya, gubernur (harus ikut bertanggung jawab), gubernur (Anies Baswedan) tahu kok," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (15/3).

Prasetio menjelaskan perencanaan anggaran di semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bermula dari Pemprov DKI Jakarta. Setelah itu, draf dikirim ke DPRD DKI untuk dibahas bersama.

"Kebetulan saya sebagai ketua banggar untuk pengesahan, apakah ini disahkan, diiyakan atau ditidakkan. Mengenai anggaran adanya forum, ada TAPD, ada banggar, bukan semata-mata saya sendiri yang melaksanakan itu," ujarnya.