Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) mengumumkan di depan anggota Komisi V DPR RI pada Selasa (16/3) lalu bahwa pemerintah tak akan melarang mudik lebaran 2021 meskipun pandemi Covid-19 belum mereda.
Namun, secara terpisah Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan soal izin mudik lebaran 2021 itu belum final karena masih tahap pembahasan di pemerintah pusat.
Meskipun demikian, animo warga yang pada Lebaran 2020 terkendala tak bisa mudik karena pandemi Covid-19 pun telah mencuat di tahun ini, termasuk pula para pencari nafkah di terminal-terminal maupun stasiun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Endah Mei (51), seorang wiraswasta di Jakarta mengaku tetap merasa was-was meskipun mudik dilakukan dengan protokol kesehatan. Endah yang berasal dari Malang, Jawa Timur itu mengaku termasuk orang yang disiplin menerapkan protokol kesehatan.
Ketika ditemui CNNIndonesia.com di ruang tunggu Stasiun Gambir, ia seorang diri berada di deretan bangku kosong.
"Enggak tahu nanti, rumah sakit penuh lagi mungkin habis lebaran. Mudah-mudahan aman," kata Endah saat ditemui di stasiun Gambir, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat.
Rasa simpati terhadap tenaga kesehatan (Nakes) juga mendorongnya menjalankan protokol kesehatan. Dia mengaku anaknya yang juga seorang tenaga kesehatan telah terpapar Covid-19 pada November 2020.
"Kalau lihat orang umum pada cuek ya, enggak pakai masker. Mereka tidak memikirkan Nakesnya," ujar Endah.
Endah belum memutuskan mudik ke kampung halamannya di Malang. Ia bergantung pada keputusan anaknya mengajak mudik atau tidak.
 Endah Mei Anjarwati (51) saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.(CNN Indonesia/ Syakirun Niam) |
Maftuhah (53), seorang perantau asal Jepara, Jawa Tengah yang sudah lebih dari 25 tahun di Jakarta, bersuka cita mudik dibebaskan. Dia yang sehari-hari mencari nafkah sebagai penjual es kelapa muda dan es cendol di kawasan Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat itu mendukung keputusan pemerintah mengizinkan mudik lebaran.
"Ya bagus lah diizinin mudik," kata Maftuhah saat ditemui CNNIndonesia.com di lapaknya, Rabu (17/3).
Hal ini berbeda dengan tahun lalu, larangan mudik membuat beberapa orang terpaksa merayakan Idul Fitri di Ibu Kota.
"Kalau yang tahun kemarin adik saya di sini, enggak berani pulang," kata dia.
Bagi Maftuhah, mudik merupakan rutinitas tahunan. Ia selalu pulang ke kampung halamannya. Namun, tidak seperti orang kebanyakan, Maftuhah selalu pulang beberapa hari menjelang Ramadhan.
Tahun lalu, ia bisa mudik karena memutuskan pulang sebelum pandemi merebak di Indonesia. Dan, tahun ini, Maftuhah sudah berencana pulang tiga hari sebelum bulan Ramadhan.
"Sebelum Ramadhan, pas Ruwah (Sya'ban) tanggal 27 sudah pulang," ungkapnya.
Mengenai risiko membawa virus Corona, Maftuhah mengaku pasrah.
"Lah, pasrah lah sama Allah dijagain," kata Maftuhah berharap.
 Maftuhah (53) seorang perantau asal Jepara, Jawa Tengah yang mencari nafkah di Jakarta. (CNN Indonesia/ Syakirun Niam) |
Tidak berbeda dengan Maftuhah, Azhari (52) yang berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan (Opang) juga menyambut baik rencana pemerintah tidak melarang mudik.
Bagi Azhari yang sehari-hari mangkal di kawasan Stasiun Pasar Senen, keputusan mengizinkan mudik membawa harapan banyaknya penumpang kereta api.
"Yang penting pengunjung rame, kita juga rame," kata Azhari.
Sejak pandemi melanda, Azhari mengaku pendapatannya anjlok. Selama ini, ia mengandalkan penumpang kereta api dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Namun, saat ini hanya ada dua kereta malam yang datang ke Pasar Senen, satu kereta pagi, dan dua kereta siang. Selain kereta jarak jauh, ia dan kawan-kawannya bergantung pada KRL dari Bekasi dan Cikarang.
"Sekarang kan kereta malem 2 doang jadi palingan narik sekali. Kalo enggak dapat begadang doang kita," keluh Azhari.
Tahun lalu, ketika pemerintah melarang mudik lebaran, ia mengaku mendapatkan kesulitan karena jumlah penumpang yang juga menurun, terutama saat arus balik.Oleh karena itu, iaberharap tahun ini tidak ada lagi larangan mudik agar penantiannya di Pasar Senen tidak sia-sia.
"Maunya begitu (tidak ada larangan mudik), jadi nggak sia-sia kita begadang. Kereta kan banyak, penumpang juga mendingan. Bisa buat bayar utang," kata Azhari berharap.
 Azhari (52) seorang tukang ojek pangkalan di kawasan stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ia berharap izin mudik membuat stasiun ramai. (CNN Indonesia/ Syakirun Niam) |
Sementara itu, Devi Yudianto (26) seorang mahasiswa Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menilai izin mudik sebaiknya digelontorkan pemerintah dengan catatan 50 persen masyarakat telah mendapatkan vaksin Covid-19.
"Asal memang setidaknya 50 persen lah warganya sudah divaksin, no problem," kata pria yang mengaku karib disapa Devo itu kala ditemui di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat.
Meskipun tak hapal sudah berapa persen populasi yang menerima vaksin Covid-19 di Indonesia, ia menilainya masih kecil. Pasalnya, kata Devo, vaksinasi itu kini baru memasuki tahapan kedua.
"Biasanya yang jadi penyebar kan populasi umum, bukan populasi rentan aja," ucap Devo.
Lebih lanjut, Devo menyarankan agar izin mudik hanya diberikan terhadap orang-orang yang telah melakukan vaksinasi.
Hal ini, menurutnya, seperti yang diberlakukan di luar negeri. Di Arab Saudi misalnya, orang diizinkan melakukan ibadah haji dengan catatan telah melakukan vaksinasi Covid-19.
"Dia mengizinkan orang buat haji asal punya sertifikat vaksin," kata Devo.
 Devi Yudianto (26) mahasiswa S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ditemui di Lerpustakaan Nasional, Jakarta Pusat. (CNN Indonesia/ Syakirun Niam) |
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuka peluang untuk memulai program vaksinasi Covid-19 yang menyasar masyarakat umum atau warga rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi mulai Mei 2021. Syaratnya, ada percepatan kedatangan paket vaksin.
Rencana itu terhitung molor dari target awal pada alur waktu atau timeline vaksinasi Kemenkes yang sedianya mulai melangsungkan penyuntikan vaksin ke masyarakat umum pada April 2021. Secara keseluruhan, Indonesia akan mendatangkan sekitar 426 juta dosis vaksin yang bakal menyasar 181,5 juta penduduk Indonesia. Upaya itu dilakukan untuk mencapai target herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona.
Selain itu, tahapan pertama vaksinasi yang menargetkan 1,4 juta nakes diperkirakan Kemenkes molor dari target awal. Pemerintah sebelumnya yakin bisa merampungkan penyuntikan vaksin terhadap seluruh sasaran tenaga kesehatan pada Februari 2021.
Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan Sugiyanto mengakui target vaksinasi ke tenaga kesehatan mundur salah satu penyebabnya adalah keraguan akan vaksin tersebut. Pihaknya pun mengaku optimistis setidaknya Maret ini seluruh target vaksinasi nakes rampung.