KPK Usut Banprov Indramayu yang Diterima Anggota DPRD Jabar

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan aliran uang yang diterima oleh beberapa anggota DPRD Jawa Barat terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat kepada Pemkab Indramayu TA 2017-2019.

Pendalaman terhadap hal tersebut ditempuh penyidik dengan memeriksa tiga orang saksi yang merupakan terpidana, yakni mantan Bupati Indramayu, Supendi; mantan Kepala Dinas PUPR Indramayu, Omarsyah; dan Carsa A.S (swasta).

"Para saksi dikonfirmasi antara lain terkait tahapan pengajuan proposal Banprov [bantuan provinsi], teknis dan mekanisme usulan proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu dan dugaan aliran sejumlah uang dari Carsa kepada pihak-pihak tertentu yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat," kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Selasa (23/3).

Kasus yang sedang ditangani ini merupakan pengembangan penanganan perkara yang menjerat Supendi dkk. Ketika itu, lembaga antirasuah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Oktober 2019.

KPK menetapkan empat orang tersangka dengan barang bukti pada OTT berupa uang senilai Rp685 juta.

Empat tersangka yang dimaksud yakni Supendi, Omarsyah, Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono, dan Carsa AS.

Mereka telah divonis bersalah beberapa bulan lalu. Supendi misalnya, ia telah divonis 4,5 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada awal Juli dan kini tengah mendekam di Lapas Sukamiskin Bandung.

Seiring penyidikan berjalan, KPK kemudian menetapkan anggota DPRD Jawa Barat, Abdul Rozaq Muslim, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap dana bantuan provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2017-2019.