Greenpeace Kritik Menteri LHK soal Konsesi Sawit di Papua

Jakarta, CNN Indonesia --

Greenpeace Indonesia menuding Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melanggar aturan dalam pelepasan izin kawasan hutan untuk konsesi sawit di wilayah Papua dan Papua Barat.

Temuan itu diungkap dalam laporan bertajuk "Stop Baku Tipu Sisi Gelap Perizinan Tanah Papua" yang diluncurkan Greenpeace Indonesia pada Selasa (6/4).

Dalam laporan itu, Siti disebut melakukan penyimpangan yang sama seperti yang dilakukan menteri sebelumnya dalam pelepasan hutan di Bumi Cendrawasih.

"Sama-sama melanggar peraturan pemerintah tentang prosedur pelepasan kawasan hutan dan perlindungan lahan gambut," tulis laporan tersebut, dikutip CNNIndonesia.com pada Kamis (8/4).

Lihat juga: Jokowi: Indonesia di Ring of Fire, Gempa Terjadi Kapan Saja

Laporan tersebut mencatat, Siti telah melepas 164.315 hektare kawasan hutan kepada delapan perusahaan dari lima grup di Papua.

Kemudian melepas 104.046 hektare kawasan hutan kepada enam perusahaan dari empat grup di Papua Barat.

Dalam aturan pelepasan kawasan hutan 2016, pelepasan untuk satu grup perusahaan maksimal hanya 60 ribu hektare yang dilakukan secara bertahap.

Pada tahap pertama, pelepasan dilakukan terhadap 20 ribu hektare lahan dan sisanya dilepas lewat proses evaluasi.

Proses evaluasi ini mensyaratkan minimal 50 persen kawasan yang dilepas sudah dikelola dan memiliki Hak Guna Usaha (HGU), 20 persen pengalokasian untuk masyarakat, dan sesuai dengan pola ruang.

Lihat juga: KKB di Pusaran Penembakan-Pembakaran Sekolah Papua

Namun pada Juli dan Oktober 2017, Greenpeace mendapati tiga perusahaan, milik sebuah grup, mengajukan pemanfaatan lahan di Kabupaten Mappi, Papua untuk penanaman karet.

KLHK melepas 75.879 hektare kawasan hutan kepada sejumlah perusahaan di grup tersebut. Artinya melebihi batas maksimum pelepasan kawasan hutan ke satu grup perusahaan di satu provinsi.

Greenpeace menyatakan prosedur pelepasan izin tersebut dapat dikategorikan sebagai pengecualian karena salah satu konsesi yang dilepas untuk kegiatan pertanian, bukan perkebunan. Sementara aturan izin berlaku untuk tanaman perkebunan.

Meski begitu, Greenpeace mendapati hingga saat ini tidak ada pembangunan yang terjadi di ketiga konsesi dan lahan tersebut belum memiliki HGU.

Kejadian serupa terulang di tahun 2017 dan 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut menemukan tiga dari enam SK pelepasan kawasan hutan dari KLHK belum memiliki izin lingkungan di Papua Barat.

Lihat juga: Sejumlah Desa di NTT Korban Banjir Belum Terjangkau Bantuan

Foto: Greenpeace/Ulet Ifansasti Documentation of landcover in PT Dongin Prabhawa oil palm concession, part of the Korindo group.

Lihat juga: SBY Daftarkan Merek Demokrat Secara Pribadi, Peluang Ditolak

CNNIndonesia.com telah berupaya menyampaikan konfirmasi kepada Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Ruandha A. Sugardiman, namun belum mendapat jawaban.

Upaya konfirmasi juga disampaikan ke Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK Nunu Anugrah dan Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono. Keduanya belum menjawab.

Konfirmasi terkait penemuan pelanggaran pada SK pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan KLHK juga sudah disampaikan kepada Plt. Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding dan belum mendapat jawaban.