ANALISIS

Sasaran Reshuffle Kabinet Jokowi: Menteri Terdampak Pandemi

CNN Indonesia | Kamis, 15/04/2021 09:15 WIB
Pengamat politik memprediksi reshuffle kabinet kali ini, Jokowi kemungkinan menyasar para menteri yang terdampak pandemi Covid-19. Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat mengumumkan enam menteri baru untuk mengisi Kabinet Indonesia Maju. (Foto: Muchlis - Biro Setpres)
Jakarta, CNN Indonesia --

Wacana reshuffle atau perombakan menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju mencuat setelah Presiden Joko Widodo mengusulkan penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Selain Kemendikbud-Ristek, Jokowi juga mengusulkan pembentukan Kementerian Investasi.

Ketentuan itu termuat dalam Surat Presiden (Surpres) Nomor R-14/Pres/03/2021 yang sudah disetujui oleh DPR RI melalui pembahasan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, Kamis (8/4), yang dihadiri oleh pimpinan DPR RI dan pimpinan sembilan fraksi.


Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menyebut bahwa Jokowi akan melantik menteri baru di posisi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek).

Ia juga menyampaikan akan ada menteri baru untuk jabatan Menteri Investasi. Menurutnya, menteri itu akan merangkap jabatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengatakan masih ada beberapa menteri yang memiliki kinerja timpang dengan visi-misi presiden, selain melantik dua menteri baru pada reshuffle kabinet kali ini.

"Reshuffle memungkinkan menyasar kementerian lain, tidak saja Kemenristek atau Kemendikbud. Terutama menteri yang bidangnya terdampak pandemi," kata Dedi kepada CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Rabu (14/4).

Ia pun menyinggung Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Menurutnya, Ida tidak mampu berbuat banyak mengatasi situasi sulit para pekerja yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi Covid-19. Sementara Nadiem dinilai tak menawarkan kebijakan optimal terkait pembelajaran di masa pandemi.

Hanya saja, Dedi berpendapat perombakan menteri dalam praktiknya bukan menjadi hak presiden sepenuhnya.

"Ada andil pengaruh mitra koalisi yang juga menjadi pertimbangan. Kondisi itu memungkinkan reshuffle menyasar kelompok non-parpol," tandasnya.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpendapat seharusnya pembentukan dan penggabungan kementerian dapat menjadi momentum koreksi bagi menteri yang lain. Namun, ia memprediksi Jokowi tidak akan melakukan reshuffle besar-besaran.

"Secara politik pak Jokowi masih menjaga kestabilan politik," ujarnya.

Sependapat dengan Dedi, Ujang menilai perombakan menteri juga dilakukan dengan mempertimbangkan situasi politik secara matang. Tidak mutlak jadi hak presiden sepenuhnya.

"Sebenarnya kan, nama Nadiem sudah cukup dari dulu untuk di-reshuffle, tapi faktanya enggak. Lalu kebijakan Ida Fauziah Menaker, banyak PHK di sana-sini, banyak persoalan, ternyata kan enggak di-reshuffle juga," tutur Ujang.

"Misal pak Pratikno, Jokowi Mania menjadikannya salah satu menteri yang harus di-reshuffle, enggak mungkin juga. Karena pak Pratikno salah satu tangan kanan Jokowi," sambungnya.

Presiden Joko Widodo (kanan) memimpin upacara pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/12/2020). Presiden melantik enam menteri untuk menggantikan posisi menteri lama (reshuffle) dan lima wakil menteri, diantaranya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. ANTARA FOTO/HO/Setpres-Agus Suparto/wpa/hp.Presiden Joko Widodo (kanan) saat memimpin upacara pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/12/2020). (ANTARA FOTO/AGUS SUPARTO)

Berdasarkan survei IPO terkait kinerja kementerian/lembaga, peluang reshuffle kabinet dan potensi capres 2024, Nadiem (dengan persentase 40 persen) termasuk lima besar menteri yang diinginkan publik untuk diganti. Nama lainnya ialah Menkominfo Johnny G. Plate (55 persen), Menkumham Yasonna H. Laoly (47 persen), hingga Mentan Syahrul Yasin Limpo (44 persen).

Survei itu dilakukan pada 12-23 Oktober 2020. Metode purposive sampling dilakukan terhadap 170 orang pemuka pendapat yang berasal dari peneliti universitas, lembaga penelitian mandiri, dan asosiasi ilmuwan sosial/perguruan tinggi.

Sementara survei terhadap massa pemilih nasional dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia dengan margin of error dalam rentang 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Andalas, Ilham Azre, mengungkapkan reshuffle tidak akan menyasar pos kementerian lain di luar Kemendikbud-Ristek dan Kementerian Investasi.

Sebab, menurut dia, kinerja sejumlah menteri sejauh ini sudah bagus dan tidak ada gonjang-ganjing politik yang berarti.

"Menurut saya enggak ada. Pertama dari sisi faktor politik sudah stabil. Indikator ekonomi juga sudah mulai membaik," ucap Ilham saat dihubungi melalui sambungan telepon.

"Ada riak kecil yakni KSP tapi saya enggak yakin juga membuat pergantian pada KSP," sambungnya.

Pilihan Kalangan Profesional

Baik Dedi maupun Ujang menilai kalangan profesional merupakan pilihan yang tepat bagi Jokowi jika hendak merombak menterinya.

Dedi mengatakan sosok dari unsur profesional lebih minim kepentingan dibandingkan kader partai. Lagi pula, ujar dia, banyaknya menteri dari unsur parpol yang telah diproses hukum mengindikasikan bahwa mereka belum cukup meyakinkan terbebas dari kepentingan organisasi.

"Kita bisa baca kasus Juliari Batubara [mantan Menteri Sosial], di mana melibatkan banyak kader parpol yang sama. Begitu juga periode sebelumnya yang menyasar Menag Lukman Hakim, juga menjerat tokoh-tokoh se-parpol," imbuhnya.

Juliari menjadi tersangka KPK atas kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19. Beberapa politikus PDIP, yakni Ihsan Yunus dan Herman Herry, diduga terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Sementara Lukman belum berstatus tersangka meskipun dalam vonis hakim ia terbukti menerima Rp70 juta terkait kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Sementara itu, Ujang berujar bahwa menteri yang berasal dari parpol juga difungsikan untuk mengumpulkan pundi-pundi uang untuk kepentingan partai. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar Jokowi memilih kalangan profesional jika nantinya merombak menteri.

"Harusnya kalau ingin bagus, bukan kita antipati terhadap parpol, tapi kalau memang mau ritmenya enak tidak tersandera oleh kepentingan partai, profesional lebih enak. Lebih mudah dikontrol oleh presiden," ucap Ujang.

Dia menilai menteri dari parpol lebih banyak berkhidmat pada partainya, mencari duit untuk membesarkan partai dalam mempersiapkan pemilu.

Terkait wacana reshuffle kabinet ini, Staf Khusus Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Bidang Informasi dan Komunikasi, Masduki Baidlowi menyebut Presiden Jokowi telah mengajak Ma'ruf berembuk. Hanya saja Masduki tak bisa membongkar lebih jauh soal isi rembukan antara Jokowi dan Ma'ruf terkait reshuffle kabinet.

(ryn/pmg)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK