Dewan Pers Tunggu Aduan Perintangan Jurnalis di Kantor Bobby

CNN Indonesia | Jumat, 16/04/2021 16:55 WIB
Dewan Pers sejauh ini mengimbau agar semua pihak untuk saling menghormati: Pihak narasumber terhadap wartawan, dan sebaliknya. Gedung Dewan Pers yang berada di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. (CNNIndonesia/Adhi WIcaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Dewan Pers menyatakan belum bisa turun tangan terkait dugaan penghalangan kerja jurnalistik saat hendak mewawancarai Wali Kota Medan Bobby Nasution oleh Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres).

Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Agus Sudibyo menjelaskan guna pihaknya turun tangan menyelesaikan perkara tersebut, wartawan harus melapor terlebih dahulu.

"Karena belum ada pengaduan ke dewan pers. Jadi kami belum bisa mengambil kesimpulan," ucap Agus kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/4).


"Wartawan bisa melapor. Misalnya laporannya menghalangi-halangi kerja wartawan atau tidak memberikan hak publik atas informasi kan bisa begitu," imbuhnya.

Agus mengatakan Dewan Pers harus melakukan konfirmasi dari kedua belah pihak. Jika ada wartawan yang melaporkan kasus tersebut ke Dewan Pers, pihaknya akan langsung melakukan mekanisme klarifikasi.

Langkah itu dilakukan untuk menemukan fakta yang sesungguhnya. Sebab, sampai saat ini Agus mengatakan Dewan Pers belum menemukan fakta yang utuh.

"Dewan pers enggak boleh membicarakan kemungkinan, fakta yang boleh dibicarakan. Fakta sekarang adalah ada wartawan yang membuat statement [dugaan menghalangi kerja jurnalis], Dewan pers belum meminta konfirmasi dari pihak Mas Bobby," ucapnya.

Selain itu, Agus juga menjelaskan, mekanisme klarifikasi itu juga untuk mencari kebenaran apakah alasan yang dikeluarkan Paspampres melarang wawancara Wali Kota Medan yang juga menantu dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu karena wartawan tidak mau memperlihatkan tanda pengenal pers.

"Kami belum tahu persis persoalannya, apa apakah persoalannya mengenai tanda pengenal pers atau yang lain?" ujar Agus.

Sejauh ini, sambungnya, Dewan Pers hanya bisa memberikan imbauan kepada kedua belah pihak untuk saling menghormati.

"Kita hanya bisa membuat imbauan yang bersifat normatif," ujar Agus.

"Di sisi lain wartawan harus menghargai narasumber. Kalau narasumber tidak mau apa karena sibuk atau apa, wartawan tidak boleh maksa. Tapi narasumber juga jangan pelit, jangan menutup diri. Saling pengertian di antara kedua belah pihak," sambung dia yang terpilih jadi anggota Dewan Pers 2019-2022 dari unsur masyarakat tersebut.

Sebelumnya, ratusan wartawan dari media massa cetak dan elektronik melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (15/4).

Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap diduga tindakan Paspampres, Polisi, hingga Satpol PP yang mengusir sejumlah wartawan saat hendak mewawancarai Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

Terkait itu, Paspampres angkat bicara. Komandan Paspampres Mayjen Agus Subianto mengatakan pelarangan dilakukan karena orang yang mengaku wartawan tak menunjukkan tanda pengenal pers.

"Diawali datang dua orang, masuk ke Pemkot tidak sesuai prosedur dan tidak menggunakan tanda pengenal," kata Agus lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis.

(yla/kid)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK