TNI Akan Buka Suara soal Vaksin Nusantara

Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan membuka suara untuk memberikan penjelasan ke publik terkait polemik vaksin nusantara.

TNI menjadi sorotan setelah sejumlah tokoh politik dan purnawirawan TNI disuntik vaksin nusantara di RSPAD Gatot Subroto.

Berdasarkan undangan Kepala Bidang Pusat Penerangan Umum (Kabidpenum) Pusat Penerangan (Puspen) Markas Besar TNI Edys Riyanto kepada wartawan, Minggu (18/4), rencananya TNI akan menjelaskan ke publik pada Senin (19/4) pukul 08.30 WIB di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

"Akan melaksanakan konferensi pers terkait Vaksin Nusantara Covid-19," tulis surat bertanggal 18 April tersebut.

Sejumlah petinggi militer disebut akan menghadiri konpers tersebut antara lain, Kapuskes TNI Mayjen TNI Tugas Ratmono, Kepala Puspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad, dan kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Albertus Budi Sulistya, dan sejumlah Kadiskes lainnya.

Uji klinis Vaksin Nusantara yang diprakarsai mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memicu polemik. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase II vaksin Nusantara.

Menurut BPOM, vaksin tersebut belum memenuhi syarat cara pembuatan obat yang baik (CPOB). BPOM juga menemukan bahwa komponen yang digunakan dalam penelitian Vaksin Nusantara tidak sesuai dengan pharmaceutical grade. Selain itu, kebanyakan komponen yang digunakan juga impor dan antigen yang digunakan bukan berasal dari virus Corona di Indonesia.

Selain itu, pada uji klinis fase 1 BPOM juga mendapati adanya ketidaksesuaian pelaksanaan uji klinik dengan Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB) atau Good Clinical Practice (GCP). BPOM kemudian menyarankan agar penelitian vaksin yang digawangi Terawan itu diulang dari tahap pra klinis hewan.

Sementara itu, sejumlah anggota DPR menyatakan tidak setuju dengan keputusan BPOM. Mereka lantas mendatangi RSPAD guna pengambilan sampel darah pada Rabu (14/4).

"Semua fraksi mendukung. Di Komisi IX,enggak ada yang enggak mendukung. Komisi IX dan DPR RI mendukung," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (14/4).