Cecaran Rizieq Berujung Jawaban Kompak soal Kerumunan Spontan

Eks pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab kembali menjalani sidang kasus kerumunan Megamendung, Kabupaten Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin (19/4).

Agenda persidangan adalah pemeriksaan 4 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mereka di antaranya Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridhallah dan Camat Megamendung Endi Rismawan.

JPU juga menghadirkan Kabid Pengendalian dan Operasional Satpol PP Kabupaten Bogor Teguh Sugiarto dan Kasie Trantib Satpol PP Bogor Iwan relawan.

Dalam peristiwa kerumunan yang terjadi pada pertengahan November tahun lalu itu, sejumlah saksi menyebut terdapat massa sebanyak 3.000 orang.

Berikut ringkasan persidangan pemeriksaan saksi kasus kerumunan Megamendung dengan terdakwa Rizieq Shihab.

Kasatpol PP Sebut Rizieq Langgar Prokes

Dalam kesaksiannya, Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridhallah mengatakan Rizieq telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan dalam kerumunan di Megamendung.

Saat itu, sebanyak 3.000 orang berkumpul guna menyambut kedatangan Rizieq. Mantan pentolan FPI itu sendiri hendak melakukan peletakan batu pertama di pondok pesantren Markaz Syariah di Desa Kuta, Megamendung.

Menurut Agus, dalam kerumunan itu terdapat banyak orang yang tidak mengenakan masker. Tempat cuci tangan pun tidak disediakan. Selain itu, orang-orang yang berkerumun tidak menjaga jarak satu sama lain.

"Acara itu ada 3 ribu orang. Padahal, batasnya hanya 160 orang," kata Agus.

Setelah itu, pihak Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor melakukan rapid test dan mendapati 36 orang reaktif.

Pihaknya juga mengaku tidak bisa melakukan rapid test kepada santri di Markaz Syariah. Sebab, pengurus pondok menyatakan telah menjalani rapid test deteksi Covid-19.

Camat Sebut Kasus Positif Bertambah 1 Usai Kerumunan

Camat Megamendung, Endi Rismawan mengatakan, pasca-kerumunan Rizieq penambahan kasus positif Covid-19 do wilayahnya hanya bertambah 1.

Hal ini merupakan hasil dari tes swab metode PCR yang dilakukan di tingkat kecamatan. Sebelumnya, sebanyak 20 orang dinyatakan reaktif.

"Tingkat kecamatan yang lakukan rapid test. Itu ada 20 yang reaktif. Tapi setelah di PCR hanya 1 orang yang positif," kata Endi.

Saksi Kompak Sebut Kerumunan Spontan

Para saksi yang dihadirkan JPU kompak menyatakan massa yang berkumpul di sepanjang jalur Gadog hingga Kuta, tempat pesantren Rizieq Markaz Syariah berada datang secara spontan.

Jawaban itu mencuat di tengah sidang, berawal dari cecaran pertanyaan Rizieq ke para saksi ihwal ada-tidaknya undangan resmi untuk menghadiri acara di pesantren Markaz Syariah.

Empat saksi kompak menjawab tidak ada. Mereka mengaku hanya mengetahui, ada pesan melalui Whatsapp yang menginformasikan soal kedatangan Rizieq. Tapi mereka tak tahu sumber pesan tersebut.

Rizieq juga bertanya mengenai adakah pihak yang memobilisasi massa sehingga datang ke Megamendung. Padahal, pihaknya tidak menyebar undangan dan agenda itu menurut dia hanya diikuti pihak internal.

Para saksi menjawab tidak ada. Massa tersebut, menurut saksi, berkumpul secara spontan.

"Mereka datang spontan, ada (plat) A, B, C kebanyakan ada yang naik motor dan jalan kaki," jawab saksi Kabid Pengendalian dan Operasional Satpol PP Kabupaten Bogor, Teguh Sugiarto.

Bantah Halangi Pihak Luar untuk Rapid Test ke Santri

Dalam sidang kasus kerumunan Megamendung dengan agenda pemeriksaan saksi itu, terdakwa Rizieq Shihab sempat mengutarakan bantahan atas adanya tudingan tindakan menghalang-halangi pihak luar pesantren melakukan rapid test.

Rizieq beralasan, saat itu pondok pesantren Markaz Syariah sedang melakukan lockdown atau penguncian wilayah. Kebijakan ini telah ditempuh sejak pandemi merebak di Tanah Air pada Maret tahun lalu.

Hal itulah, kata dia, yang membuat petugas Satgas Covid-19 tidak bisa masuk ke pesantren. Lagipula, ,menurut Rizieq, pihaknya juga sudah menunjuk pemberi layanan kesehatan Mer-C guna melakukan tes terhadap santrinya.

"Semenjak awal pandemi pesantren kami sampai saat ini melakukan lockdown. Tidak ada satupun orang tua santri yang datang ke pesantren," kata Rizieq.

Lihat juga: Kasatpol PP Bogor: Rizieq Langgar Prokes di Megamendung

Hakim Pertanyakan Keseriusan Satpol PP Cegah Kerumunan

Ketua Majelis Hakim kasus kerumunan Megamendung Suparman Nyompa mempertanyakan keseriusan Satpol PP dalam mencegah terjadinya kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor.

Suparman terus mencecar Kabid Pengendalian dan Operasional Satpol PP Kabupaten Bogor Teguh Sugiarto.

Ribuan orang menyambut kedatangan Rizieq Shihab di jalur Puncak, Simpang Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.)

Lihat juga: Hakim Pertanyakan Usaha Satpol PP Cegah Kerumunan Megamendung

Suparman mengkritik tindakan Satpol PP yang dianggap hanya memberikan imbauan kepada massa yang bergerak ke Megamendung, alih-alih memkasa mereka untuk putar balik.

"Jadi saudara hanya imbauan masyarakat? Diimbau apalagi orang banyak, ya, dilanggar. Kalo disetop di sana dipalang suruh putar balik baru dia mau," tutur Suparman.

"Ini [peletakan batu pertama] bukan kegiatan kejahatan, yang tidak boleh itu orang luar yang datang berkerumun. Kalau begitu saudara membiarkan," kata Suparman.

Pendirian Pesantren Diklaim Kantongi Rekomendasi Aher

Rizieq Shihab menampik bahwa pesantrennya tidak berizin. Menurut Rizieq, dalam pendiriannya, pesantren tersebut mendapat rekomendasi dari Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013 dan 2013-2018 Ahmad Heryawan (Aher).

"Kami tidak berani bangun pesantren tanpa izin dari Pak Camat, dan rekomendasi dari camat lama, kami bahkan dapat dari Pak Bupati yg dulu pak Rahmat Yassin sebelum ibu Ade Yassin, kami juga dapat rekomendasi dari Gubernur terdahulu Pak Ahmad Heryawan," kata Rizieq.

Lihat juga: Kemendikbud: Kamus Sejarah Hapus Hasyim Asy'ari Tak Resmi