UPDATE CORONA 19 APRIL

Rangkuman Covid: TNI Buka Suara Hingga NTB Izinkan Mudik

CNN Indonesia | Senin, 19/04/2021 17:21 WIB
Berikut rangkuman perkembangan kasus Covid-19 mulai dari polemik Vaksin Nusantara, rendahnya capaian vaksinasi lansia hingga soal NTB tak larang mudik. Ilustrasi. Mural terkait pandemi virus Corona Di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Selasa, 8 September 2020. (CNNIndonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --

Program vaksinasi sebagai salah satu upaya menekan laju penyebaran virus corona (SARS-CoV-2) di Indonesia telah berlangsung kurang lebih tiga bulan terakhir. Langkah itu ditempuh guna mencapai target herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus penyebab Covid-19.

Kemenkes menargetkan sebanyak 181.554.465 warga Indonesia akan mendapat vaksin corona yang terbagi menjadi empat tahapan. Pertama, menyasar sebanyak 1,4 juta tenaga kesehatan, kemudian tahap kedua secara paralel menyasar sebanyak 21,5 juta lansia dan 17,3 petugas pelayanan publik.

Kemudian tahap ketiga menyasar masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi sebanyak 63,9 juta orang. Dan tahap keempat menyasar 77,4 juta orang yang merupakan masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin.


Namun program vaksinasi tersebut terkendala ketersediaan alias stok vaksin Covid-19. Pemerintah telah berkomitmen dengan pelbagai merek vaksin impor untuk mendatangkan sekitar 426 juta dosis vaksin.

Kendati begitu, Indonesia juga berkomitmen mengembangkan vaksin dalam negeri, seperti vaksin Merah Putih yang diikuti enam lembaga/universitas negeri. Kemudian, pada Februari lalu vaksin dalam negeri lainnya yakni Vaksin Nusantara pun mulai diperkenalkan ke publik oleh penggagas yang merupakan mantan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto.

Kemunculan Vaksin Nusantara sempat menjadi berpolemik lantaran klaim karya anak bangsa yang lantas dipertanyakan hingga, penelitian yang dinilai tidak sesuai kaidah penelitian serta pengembangan vaksin. Terawan dan TNI perwakilan RSPAD Gatot Soebroto pun angkat bicara soal polemik itu.

CNNIndonesia.com merangkum peristiwa dan informasi perihal perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia dalam 24 jam terakhir. Mulai dari polemik Vaksin Nusantara, capaian vaksinasi hingga soal mudik, sebagaimana berikut.

Terawan Tepis Tim Vaksin Nusantara Orang AS

Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putrantomelakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI untuk menyikapi polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Jakarta. Selasa (5/11/2019). CNN Indonesia/Andry NovelinoMantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Mantan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto menjamin tim peneliti vaksin Nusantara secara keseluruhan asli Warga Negara Indonesia (WNI). Klaim itu ia sampaikan sekaligus menepis pernyataan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tempo hari lalu yang menyebut tim peneliti vaksin besutannya itu didominasi oleh warga negara Amerika Serikat (AS).

"Bule masuk lihat bagaimana orang Indonesia bekerja, ditonton orang bule. Berbeda dengan pendapat orang [BPOM], orang bule yang bekerja dan orang indonesia menonton, tidak," kata Terawan dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube RKN Media pada Jumat (16/4) lalu.

Program Vaksin Nusantara Bukan Program Dari TNI

Mabes TNI memastikan program vaksin Nusantara bukan merupakan bagian dari program TNI. Kapuspen TNI Mayjen Achmad Riad memastikan pihaknya bakal mendukung vaksin Nusantara selagi mendapat persetujuan dari BPOM.

"Bahwa program vaksin Nusantara bukan program TNI. Terkait dengan inovasi, TNI akan selalu mendukung dengan catatan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan BPOM," ujar Riad dalam konferensi pers, Senin (19/4).

Gubernur NTB Tak Larang Mudik Lebaran

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah menegaskan pihaknya tidak melarang jika ada masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah.

Ia mengaku tidak bisa melarang ataupun memberi batasan bagi masyarakat yang ingin pulang ke Pulau Sumbawa atau Pulau Lombok karena hal tersebut merupakan hal biasa yang dilakukan setiap menjelang pelaksanaan Hari Raya Idulfitri.

Merespons hal itu, Pemerintah berencana menerbitkan instruksi agar kepala daerah menerapkan larangan mudik merespons sikap Zulkieflimansyah. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan instruksi ini akan diterbitkan Menteri Dalam Negeri. Namun, ia enggan memastikan tanggal penerbitan instruksi itu.

Vaksinasi Lansia Rendah sampai ODGJ Masuk Prioritas Suntik Vaksin

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2 3
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK