Peneliti Sebut Belum Bahas Komersialisasi Vaksin Nusantara

Tim peneliti Vaksin Nusantara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta mengaku belum membahas terlebih menargetkan izin edar maupun komersialisasi vaksin besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ke khalayak luas.

Peneliti utama vaksin Nusantara Kolonel Jonny mengaku timnya masih fokus pada penelitian sel dendritik sebagai salah satu upaya pembuatan vaksin virus corona (SARS-CoV-2) di Indonesia.

"Tim peneliti konsentrasi pada penelitian, dan tidak mengetahui dan mengurus izin edar. Saya kira masih terlalu jauh ya untuk bicara apabila vaksin jadi dan diedarkan dan lain sebagainya, kami masih meneliti vaksin dendritik ini bagus atau tidak," terang Jonny saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (20/4).

Jonny mengaku pengambilan sampel darah di RSPAD Gatot Soebroto dalam sepekan belakangan ini murni untuk tujuan penelitian. Akan tetapi jika proses tersebut berhasil maka pihaknya akan membuat desain penelitian baru.

Namun Jonny belum dapat memastikan, apakah nanti tim peneliti akan mengajukan perizinan kepada badan regulator atau tidak.

"Kalau misalnya memang nanti akan dilanjutkan, kami buat desain penelitian yang baru," kata dia.

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengatakan lembaganya sudah tidak berperan sebagai badan regulator Vaksin Nusantara. BPOM hanya ikut andil dalam memberikan pengarahan perihal proses penelitian yang sesuai dengan kaidah saintifik.

Penny lantas mengaku tidak mengetahui kelanjutan Vaksin Nusantara apakah kelak tetap akan dimintakan izin edar apabila sudah jadi sebagai vaksin Covid-19, ataukah bakal terus berproses sebagai penelitian semata.

"Saya tidak tahu. Sekarang Kementerian Kesehatan dan Tim Peneliti RSPAD yang harus menjawab," kata Penny melalui pesan singkat.

Infografis Fakta-fakta Vaksin Nusantara Terawan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Nasib dan polemik panjang Vaksin Nusantara akhirnya berujung pada jalan tengah melalui nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) pada Senin (19/4).

Vaksin yang digagas Terawan itu diputuskan hanya dilakukan guna kepentingan penelitian dan pelayanan. Artinya, proses Vaksin Nusantara ini bukan uji klinis vaksin untuk dimintakan izin edar BPOM melainkan sebatas riset.

Keputusan itu sekaligus mempertegas status proses pengambilan sampel di RSPAD yang terjadi selama sepekan belakang. Sementara pada saat yang sama, BPOM diketahui belum mengeluarkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase II vaksin berbasis sel dendritik itu.