Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Achmad Riad menyebut institusinya telah mempersiapkan pelbagai upaya pengetatan proses seleksi calon prajurit TNI dari berbagai matra baik darat, laut maupun, udara.
Langkah itu ditempuh demi mengantisipasi kemungkinan anggota TNI membelot ke kelompok lawan, seperti yang terjadi di Papua. Sebelumnya diketahui salah satu prajurit masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lantaran bergabung dengan kelompok sipil bersenjata di Papua--atau biasa disebut pemerintah dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"[Mencegah hal serupa] Yah tentunya proses screening kita lah yah, yang kedua kita akan melihat lagi dalam beberapa hal, yah ini kan sifatnya kasuistis juga," kata Riad di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/4) kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun sebenarnya, menurut Riad, bergabungnya anggota TNI ke pihak lawan bukan kali pertama. Hal serupa kata dia pernah juga terjadi pada prajurit yang tengah bertugas di Aceh.
Oleh karena itu, penanganan kasus ini menurutnya memang tak bisa dipukul rata. Sebab, Riad melanjutkan, setiap prajurit yang bertugas di satu wilayah memiliki tekanan psikologis yang berbeda-beda.
"Dulu juga pernah ada kan yang waktu di Aceh, jadi ini kasuistis saja artinya tidak bisa semua dipukul rata, yang jelas pasti kita antisipasi jadi di prosesnya nanti," ungkap dia lagi.
Terkait perekrutan prajurit TNI melalui jalur khusus Papua, Riad menyebut ada pembekalan tertentu yang memang diberikan. Hal ini kata dia, disampaikan selama masa pelatihan berlangsung.
"Yah tentunya selama pelatihan sudah diberikan tentang Pancasila dan segala macam yah, harapan kita itu bagaimana mereka biar bisa lebih merah putih," tutur Riad.
Sebelumnya, seorang anggota TNI yang bertugas di Papua disebut membelot dan bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Prajurit ini diketahui kabur dari pos jaganya pada 12 Februari 2021 lalu.
Anggota TNI tersebut pun kini masuk DPO dan tengah diburu.
![]() |
Sebelumnya, Juru Bicara TPNBP OPM Sebby Sambom menyebut seorang anggota TNI yang bertugas di Pos Bulapa memutuskan bergabung dengan kelompoknya. Dia mengklaim, keputusan prajurit itu lantaran tak tahan dengan sikap TNI yang kerap menembaki masyarakat sipil Papua.
"[Bergabung] Sejak Februari 2021 karena dia lihat anggota TNI suka tembak masyarakat sipil, termasuk pendeta," kata Sebby.
Adapun TNI menyatakan terdapat dua opsi bagi anggotanya yang membelot, yaitu menyerah dan kembali bergabung dengan NKRI serta membangun Papua, atau terus diburu.