Asa Jokowi Tinggalkan Warisan di Balik Proyek Ibu Kota Baru

CNN Indonesia

Kamis, 22 Apr 2021 12:24 WIB

Pengamat berpendapat ada beberapa faktor politik di balik ambisi pemerintah melanjutkan proyek pemindahan ibu kota negara di masa krisis pandeim Covid. — Presiden RI Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta, CNN Indonesia --

Usai dicanangkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada ujung periode pertama kepresidenannya pada 2019 silam, rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur terus dikebut.

Padahal, di tengah kondisi krisis akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia sejak awal 2020 lalu, sejumlah pihak telah mengkritisi terus berjalannya proyek ibu kota negara baru tersebut.

Terbaru, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengungkap bahwa rancangan undang-undang IKN beserta surat presiden telah dipersiapkan untuk segera dikirim ke DPR RI. Pihak istana memperkirakan RUU usulan presiden itu akan rampung dibahas bersama DPR setidaknya selama tiga bulan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Insyaallah dalam tiga bulan itu akan bisa selesai," kata Fadjroel dalam sebuah diskusi daring yang disiarkan secara live di akun pribadinya @fadjroelrachman, Selasa (20/4).

Lihat juga:

Jatam Bantah Klaim Fadjroel Lahan IKN Tak Ganggu Hutan Primer

Menyikapi ambisi pemerintah menggiatkan proyek IKN tersebut, pengamat menilai upaya tersebut tak lepas dari sebuah rencana Jokowi meninggalkan warisan (legacy).

"Itu bagian daripada saya melihatnya akan menjadi legacy Jokowi gitu. Bahwa pemindahan ibu kota itu akan terjadi pada Jokowi," kata Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (21/4).

Ia menilai proyek tersebut akan tetap berjalan terus, meskipun krisis akibat Pandemi Covid-19 lagi dialami rakyat Indonesia.

"Kalau itu sudah kebijakan Presiden, artinya akan dilaksanakan apapun yang terjadi. Walaupun keuangan negara di tengah pandemi sedang kocar-kacir," jelas Ujang.

"Negara ini sedang tidak punya uang. Lalu pemaksaan itu, adalah tentu masyarakat mempertanyakan itu semua," tambah penulis buku Ideologi Partai Politik: Antara Kepentingan Partai dan Wong Cilik (2016) tersebut.

Selain itu, Ujang menilai ambisi pemerintah itu pun disokong porsi koalisi Jokowi yang mendominasi Dewan Perwakilan Rakyat saat ini.

Lihat juga:

PPP Nilai Pindah Ibu Kota Tetap Relevan, Tak Harus Pakai APBN

Dari sisi politik, Ujang memperkirakan bahwa proyek ini akan mulus berjalan meski ditolak sejumlah kalangan masyarakat. Hal tersebut, katanya, tak lain karena gemuknya partai politik pendukung Jokowi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini.

Sebagai catatan, kekuatan koalisi Jokowi di parlemen saat ini adalah sekitar 74,26 persen dari total 575 anggota DPR periode 2019-2024. Jika PAN kemudian akhirnya bergabung karena masuk kabinet, maka kekuatan koalisi Jokowi di DPR mencapai 81,91 persen

Hal itu, menurutnya akan membuat segala keputusan yang diinginkan oleh Presiden nantinya akan mudah diterima oleh anggota dewan nantinya jika diperlukan.

"Karena koalisi pemerintahannya kan 80 persen lebih. Jadi, apapun yang terjadi pasti akan di-acc [setujui]," ucapnya.

"Persoalannya, [rencana yang] dipaksakan ini yang menjadi persoalan," pungkas Ujang.

Lihat juga:

Fadjroel: RUU IKN Segera Dikirim ke DPR, Yakin 3 Bulan Beres

Selain dari sisi politik, pengamat pun menilai dari sisi kebijakan ambisi pemerintahan Jokowi menyegerakan merampungkan proyek mercu suar ibu kota negara baru itu memang menjadi sebuah persoalan.

Sebelumnya Jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman mengatakan pemerintah menargetkan untuk memulai groundbreaking alias peletakan batu pertama dapat dilakukan tahun ini.

"Kalau dalam konteks kita lagi menghadapi pandemi tentu tidak bijak [mengebut pengerjaan IKN]. Persoalan itu, apakah pembangunan itu menggunakan APBN atau tidak," kata Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisaksi, Trubus Rahadiansyah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (21/4).

Trubus menerangkan dalam proses pembiayaan pembangunan IKN tersebut dapat dilakukan melalui APBN ataupun penggalangan dana dari pihak-pihak luar pemerintahan, seperti misalnya swasta.

Hanya saja, menurut dia, dua metode pembiayaan tersebut saat ini juga tidak cocok untuk dilakukan dalam merampungkan proyek besar negara tersebut. Jika garapan proyek didominasi oleh pihak swasta, hal tersebut pun berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu nantinya.

"Apakah mungkin pembangunan itu tanpa cucuran dana APBN. Kalau misalnya, nanti semua dibangun oleh swasta bagaimana nanti penyelesaiannya. Artinya setelah selesai itu, apakah nanti kota yang dibangun itu tidak menjadi masalah di kemudian hari," jelas Trubus menambahkan.

Lihat juga:

Fadjroel Ungkap Pesan Megawati ke Jokowi soal Ibu Kota Baru

Pemerintahan Jokowi menyatakan bahwa skema pembiayaan ibu kota negara baru akan memakan anggaran Rp500 triliun. Kemudian, pembiayaannya akan berasal dari APBN sebesar satu persen dan sisanya dipenuhi dengan pembiayaan kerja sama.

Trubus berharap nantinya pemberian proyek-proyek penggarapan IKN oleh pihak swasta pun harus dilakukan secara selektif. Pasalnya, dia memprediksi akan terjadi banyak tarik menarik antara swasta dengan pemerintah dalam merampungkan pemegang proyek itu. Hal itu, lanjut dia, rentan disalahgunakan oleh pemegang otoritas negara.

"Bagaimana dengan pembagian kue-kuenya (proyek swasta), pembagian job-nya, area wilayahnya juga," ucapnya lagi.

Infografis Rentetan Kota yang Gagal jadi Ibu Kota RI

Mudarat

Trubus menganalisis sejumlah mudarat yang mungkin terjadi apabila proyek pemindahan ibu kota negara ini rampung dilakukan di masa pandemi. Menurutnya, pemerintah akan kesulitan untuk memastikan penggunaan ibu kota negara baru secara maksimal. Menurutnya, setelah pembangunan fisik rampung dilakukan, maka rezim pemerintahan diprediksi sudah berganti.

Presiden yang baru, kata dia, bisa jadi memiliki pandangan berbeda mengenai penggunaan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Sehingga, Trubus menyatakan perlu aturan hukum yang jelas untuk menangani perbedaan pandangan itu.

"Ketika rezim pemerintahannya ganti, apakah itu nanti enggak akan jadi masalah misalnya dengan bagaimana memindahkan ASN-nya untuk bekerja di situ, ini kan masalah. Kalau nanti swasta, apakah nanti swasta juga enggak terlibat dalam ini,"kata dia.

Kemudian, Trubus juga mengkhawatirkan terjadinya timpang aturan hukum dalam mengimplementasikan pemindahan ibu kota baru tersebut.

Dia berkaca pada penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) pada 13 April lalu. Menurutnya, payung hukum itu kemudian membuat pembangunan IKN tidak ada bermanfaat dalam jangka pendek.

"Artinya wilayah Jabodetabek ini ditambah, itu kan di tata ruangnya ada. Persoalannya kemudian, apakah pembangunan ibu kota baru untuk jangka pendek ini diperlukan atau tidak," ucap Trubus.