Untung Rugi Lanjutkan Proyek Mercusuar Jokowi saat Pandemi
aud | CNN Indonesia
Kamis, 22 Apr 2021 07:00 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ekonom menilai pemerintah lebih baik fokus pada upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi daripada mengejar ambisi pembangunan proyek mercusuar. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --
Sederet proyek mercusuar Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih berjalan di tengah pandemi covid-19. Salah satunya, proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur di mana pemerintah segera menyerahkan rancangan undang-undang terkait ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Selain IKN, Jokowi juga tetap melanjutkan proyek infrastruktur lain, seperti pembangunan tol, pelabuhan, kereta api, hingga bandara.
Dalam catatan CNNIndonesia.com, terdapat 17 ruas jalan tol sepanjang 410 km yang sedang dalam proses pembangunan. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR menargetkan proyek tersebut selesai tahun ini.
Beberapa contoh proyek tol tersebut, antara lain jalan tol kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) sepanjang 101,6 km, jalan tol non-trans 115,8 km, dan jalan Tol Trans Sumatera 192,4 km.
Lalu, beberapa bandara yang masih dalam proses pembangunan atau akan dibangun, di antaranya Bandara Kediri, Bandara Nabire Baru, dan Bandara Bali Utara.
Berikutnya, beberapa proyek kereta api menjadi fokus pemerintah antara lain kereta api akses Bandara Baru Yogyakarta-Kulon Progo dan Kereta Api Jakarta-Surabaya.
Tak hanya itu, pemerintah juga berencana membangun dan mengembangkan sejumlah pelabuhan seperti Pelabuhan KEK Maloy, Pelabuhan Sanur, Pelabuhan Likupang, dan Pelabuhan Patimban. Semua proyek bandara, pelabuhan, dan kereta api ini masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN).
Payung hukum PSN tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.
Di luar PSN, ada proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang juga sedang dikebut oleh pemerintah. Proyek ini dibangun di bawah tanggung jawab PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Mayoritas atau 60 persen saham perusahaan digenggam oleh konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan 40 persennya dimiliki Beijing Yawan HSR Co.Ltd.
Pada 2020, Sri Mulyani sempat mengungkapkan bahwa Jokowi memberikan instruksi kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan untuk kembali menggenjot proyek infrastruktur. Sebab, jika proyek infrastruktur dihentikan, maka akan berpengaruh terhadap capaian pertumbuhan ekonomi.
"Infrastruktur merupakan salah satu indikator menjaga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur memiliki dua sisi mata pedang, yaitu sisi permintaan dan sisi produksi," ujar Sri Mulyani pada 2020 lalu.
Tak ayal, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp417,4 triliun untuk sektor infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Dana itu rencananya akan digunakan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, dukungan pemulihan ekonomi, dan melanjutkan program prioritas yang tertunda.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan dana jumbo Rp400 triliun tak seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur tahun ini. Masalahnya, pandemi covid-19 masih menghantam Indonesia.
Jumlah penularan covid-19 memang sudah menunjukkan tren penurunan. Namun, pemulihan ekonomi belum sepenuhnya terjadi.
Selama ekonomi belum pulih 100 persen, maka permintaan atau daya beli masyarakat akan rendah. Dengan demikian, utilitas atau manfaat dari suatu proyek juga akan rendah.
"Kalau mau dipaksakan kondisi sekarang dikhawatirkan tingkat utilitas rendah. Sementara waktu pemulihan daya beli itu butuh waktu tiga sampai lima tahun ke depan," ungkap Bhima kepada CNNIndonesia.com.
Utilitas rendah artinya tak banyak masyarakat yang memanfaatkan infrastruktur tersebut. Ia mencontohkan salah satu proyek infrastruktur Jokowi yang 'tak laku' adalah Bandara Kertajati di Jawa Barat. Jumlah penumpang yang terbang dari bandara tersebut masih sedikit.
"Jangan sampai memaksakan pembangunan infrastruktur dengan utilitas rendah dan ada proyek menyusul seperti Bandara Kertajati, kosong, dan akhirnya difungsikan seperti yang tidak seharusnya," terang Bhima.
Diketahui, selain untuk bandara penumpang, pemerintah juga berencana menjadikan Bandara Kertajati sebagai kawasan perawatan pesawat (maintenance, repair, overhaul/MRO) alias bengkel pesawat. Nantinya, fasilitas MRO akan terbuka untuk pesawat dari instansi pemerintah, TNI dan Polri, dan swasta.
"Itu kan bukan tujuan awalnya, itu karena utilitas tidak sesuai," imbuh Bhima.
Apabila proyek infrastruktur yang sudah jadi tak laku, maka pendapatan pengelola akan menipis atau bahkan tak ada. Ujung-ujungnya, pengelola akan merugi.
Di sisi lain, pemerintah seringkali memberikan penugasan atas pembangunan dan pengelolaaninfrastruktur kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Alhasil, jika proyek infrastruktur merugi maka akan membuat arus kas BUMN juga buruk.
Saat BUMN tak kuat menanggung beban biaya operasional yang tinggi, biasanya, pemerintah turun tangan dengan menyuntikkan dana dari kantong APBN. Hal ini agar perusahaan pelat merah tersebut tetap bertahan.
Artinya, pembangunan proyek infrastruktur di tengah pandemi covid-19 bukan hanya akan merugikan negara karena anggarannya tersedot sia-sia, tapi juga BUMN itu sendiri.
"Apalagi BUMN karya ini arus kasnya sudah berdarah-darah karena penugasan pemerintah. Menurut saya sebaiknya dipikirkan kembali untuk infrastruktur," ujar Bhima.
Dari sisi penyerapan tenaga kerja, Bhima menilai proyek infrastruktur tak berdampak signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), distribusi tenaga kerja di sektor konstruksi justru turun pada 2020 lalu.
Tercatat, distribusi tenaga kerja di sektor konstruksi per Agustus 2018 sebesar 6,7 persen, Agustus 2019 sebesar 6,74 persen, dan Agustus 2020 turun menjadi 6,28 persen.
"Serapan tenaga kerja tidak signifikan, apalagi konstruksinya banyak melibatkan teknologi dan impor bahan bangunan yang jumlahnya cukup besar," kata Bhima.
Tak ayal, ia menyarankan agar pemerintah lebih memprioritaskan pemulihan ekonomi dan mengatasi pandemi covid-19 terlebih dahulu. Masalahnya, percuma membangun infrastruktur ketika daya beli merosot seperti sekarang.
Selama pandemi masih ada, maka mustahil daya beli masyarakat kembali seperti semula. Kemampuan beli masyarakat kelas menengah bawah akan menurun, sedangkan masyarakat kelas atas akan menahan belanjanya.
Oleh karena itu, Bhima berpendapat dana infrastruktur sebaiknya dialihkan untuk berbelanja di sektor kesehatan, menambah alokasi untuk perlindungan sosial, stimulus untuk UMKM, dan bantuan subsidi upah.
"Subsidi upah ini khususnya kepada pekerja yang terkena dampak larang mudik, seperti sektor transportasi, supir bus, jasa pemandu wisata," jelas Bhima.
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet meyakini pembangunan infrastruktur tetap memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi banyak pihak. Misalnya, untuk penyerapan tenaga kerja.
"Efeknya ada tenaga kerja, upah bisa meningkat," ucap Yusuf.
Selain itu, pembelian semen juga akan meningkat jika pembangunan infrastruktur kian masif. Alhasil, ada industri lain yang diuntungkan dari pembangunan infrastruktur.
"Multiplier effect ini secara teori berguna untuk kembali mendorong pertumbuhan ekonomi," terang Yusuf.
Meski begitu, bukan berarti Yusuf setuju pemerintah membangun infrastruktur di tengah pandemi seperti sekarang. Sepakat dengan Bhima, ia menganggap pemerintah sebaiknya mengalokasikan dana infrastruktur untuk perlindungan sosial.
"Kalau pemerintah harus memilih prioritas, mau tidak mau perlindungan sosial karena ini yang bisa berikan efek besar ke pemulihan ekonomi," tutur Yusuf.
Perlindungan sosial ini erat kaitannya dengan konsumsi rumah tangga. Pemerintah biasanya akan memberikan beragam bantuan sosial (bansos) mulai dari bahan pokok sampai uang tunai.
Bila banyak masyarakat yang mendapatkan bansos khususnya berupa uang tunai, maka mereka bisa membelanjakan lagi uang tersebut untuk membeli kebutuhan pokok. Kegiatan itu akan memompa roda perekonomian.
"Perlindungan sosial bukan hanya untuk pemulihan ekonomi tapi juga upaya turunkan tingkat kemiskinan," jelas Yusuf.
Pemerintah, tambah Yusuf, sebaiknya mengkaji lagi target pembangunan infrastruktur tahun ini. Selain itu, Yusuf menyarankan pemerintah menghitung dampak dari dana yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur.
"Kalau pemerintah berada di persimpangan, harus memilih antara infrastruktur atau perlindungan sosial, urgensi di perlindungan sosial," katanya.
Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana untuk perlindungan sosial sebesar Rp157,41 triliun. Jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan infrastruktur yang mencapai Rp400 triliun.
Perlindungan sosial sendiri menjadi salah satu klaster yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021. Secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan dana untuk PEN 2021 sebesar Rp699,43 triliun.
Sederet proyek mercusuar Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih berjalan di tengah pandemi covid-19. Salah satunya, proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur di mana pemerintah segera menyerahkan rancangan undang-undang terkait ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Selain IKN, Jokowi juga tetap melanjutkan proyek infrastruktur lain, seperti pembangunan tol, pelabuhan, kereta api, hingga bandara.
Dalam catatan CNNIndonesia.com, terdapat 17 ruas jalan tol sepanjang 410 km yang sedang dalam proses pembangunan. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR menargetkan proyek tersebut selesai tahun ini.
Beberapa contoh proyek tol tersebut, antara lain jalan tol kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) sepanjang 101,6 km, jalan tol non-trans 115,8 km, dan jalan Tol Trans Sumatera 192,4 km.
Lalu, beberapa bandara yang masih dalam proses pembangunan atau akan dibangun, di antaranya Bandara Kediri, Bandara Nabire Baru, dan Bandara Bali Utara.
Berikutnya, beberapa proyek kereta api menjadi fokus pemerintah antara lain kereta api akses Bandara Baru Yogyakarta-Kulon Progo dan Kereta Api Jakarta-Surabaya.
Tak hanya itu, pemerintah juga berencana membangun dan mengembangkan sejumlah pelabuhan seperti Pelabuhan KEK Maloy, Pelabuhan Sanur, Pelabuhan Likupang, dan Pelabuhan Patimban. Semua proyek bandara, pelabuhan, dan kereta api ini masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN).
Payung hukum PSN tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.
Di luar PSN, ada proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang juga sedang dikebut oleh pemerintah. Proyek ini dibangun di bawah tanggung jawab PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Mayoritas atau 60 persen saham perusahaan digenggam oleh konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan 40 persennya dimiliki Beijing Yawan HSR Co.Ltd.
Pada 2020, Sri Mulyani sempat mengungkapkan bahwa Jokowi memberikan instruksi kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan untuk kembali menggenjot proyek infrastruktur. Sebab, jika proyek infrastruktur dihentikan, maka akan berpengaruh terhadap capaian pertumbuhan ekonomi.
"Infrastruktur merupakan salah satu indikator menjaga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur memiliki dua sisi mata pedang, yaitu sisi permintaan dan sisi produksi," ujar Sri Mulyani pada 2020 lalu.
Tak ayal, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp417,4 triliun untuk sektor infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Dana itu rencananya akan digunakan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, dukungan pemulihan ekonomi, dan melanjutkan program prioritas yang tertunda.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan dana jumbo Rp400 triliun tak seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur tahun ini. Masalahnya, pandemi covid-19 masih menghantam Indonesia.
Jumlah penularan covid-19 memang sudah menunjukkan tren penurunan. Namun, pemulihan ekonomi belum sepenuhnya terjadi.
Selama ekonomi belum pulih 100 persen, maka permintaan atau daya beli masyarakat akan rendah. Dengan demikian, utilitas atau manfaat dari suatu proyek juga akan rendah.
"Kalau mau dipaksakan kondisi sekarang dikhawatirkan tingkat utilitas rendah. Sementara waktu pemulihan daya beli itu butuh waktu tiga sampai lima tahun ke depan," ungkap Bhima kepada CNNIndonesia.com.
Utilitas rendah artinya tak banyak masyarakat yang memanfaatkan infrastruktur tersebut. Ia mencontohkan salah satu proyek infrastruktur Jokowi yang 'tak laku' adalah Bandara Kertajati di Jawa Barat. Jumlah penumpang yang terbang dari bandara tersebut masih sedikit.
"Jangan sampai memaksakan pembangunan infrastruktur dengan utilitas rendah dan ada proyek menyusul seperti Bandara Kertajati, kosong, dan akhirnya difungsikan seperti yang tidak seharusnya," terang Bhima.
Diketahui, selain untuk bandara penumpang, pemerintah juga berencana menjadikan Bandara Kertajati sebagai kawasan perawatan pesawat (maintenance, repair, overhaul/MRO) alias bengkel pesawat. Nantinya, fasilitas MRO akan terbuka untuk pesawat dari instansi pemerintah, TNI dan Polri, dan swasta.
"Itu kan bukan tujuan awalnya, itu karena utilitas tidak sesuai," imbuh Bhima.
Apabila proyek infrastruktur yang sudah jadi tak laku, maka pendapatan pengelola akan menipis atau bahkan tak ada. Ujung-ujungnya, pengelola akan merugi.
Ekonom menyarankan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran proyek infrastruktur untuk perlindungan sosial di tengah pandemi. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/DAVID MUHARMANSYAH).
Di sisi lain, pemerintah seringkali memberikan penugasan atas pembangunan dan pengelolaaninfrastruktur kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Alhasil, jika proyek infrastruktur merugi maka akan membuat arus kas BUMN juga buruk.
Saat BUMN tak kuat menanggung beban biaya operasional yang tinggi, biasanya, pemerintah turun tangan dengan menyuntikkan dana dari kantong APBN. Hal ini agar perusahaan pelat merah tersebut tetap bertahan.
Artinya, pembangunan proyek infrastruktur di tengah pandemi covid-19 bukan hanya akan merugikan negara karena anggarannya tersedot sia-sia, tapi juga BUMN itu sendiri.
"Apalagi BUMN karya ini arus kasnya sudah berdarah-darah karena penugasan pemerintah. Menurut saya sebaiknya dipikirkan kembali untuk infrastruktur," ujar Bhima.
Dari sisi penyerapan tenaga kerja, Bhima menilai proyek infrastruktur tak berdampak signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), distribusi tenaga kerja di sektor konstruksi justru turun pada 2020 lalu.
Tercatat, distribusi tenaga kerja di sektor konstruksi per Agustus 2018 sebesar 6,7 persen, Agustus 2019 sebesar 6,74 persen, dan Agustus 2020 turun menjadi 6,28 persen.
"Serapan tenaga kerja tidak signifikan, apalagi konstruksinya banyak melibatkan teknologi dan impor bahan bangunan yang jumlahnya cukup besar," kata Bhima.
Tak ayal, ia menyarankan agar pemerintah lebih memprioritaskan pemulihan ekonomi dan mengatasi pandemi covid-19 terlebih dahulu. Masalahnya, percuma membangun infrastruktur ketika daya beli merosot seperti sekarang.
Selama pandemi masih ada, maka mustahil daya beli masyarakat kembali seperti semula. Kemampuan beli masyarakat kelas menengah bawah akan menurun, sedangkan masyarakat kelas atas akan menahan belanjanya.
Oleh karena itu, Bhima berpendapat dana infrastruktur sebaiknya dialihkan untuk berbelanja di sektor kesehatan, menambah alokasi untuk perlindungan sosial, stimulus untuk UMKM, dan bantuan subsidi upah.
"Subsidi upah ini khususnya kepada pekerja yang terkena dampak larang mudik, seperti sektor transportasi, supir bus, jasa pemandu wisata," jelas Bhima.
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet meyakini pembangunan infrastruktur tetap memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi banyak pihak. Misalnya, untuk penyerapan tenaga kerja.
"Efeknya ada tenaga kerja, upah bisa meningkat," ucap Yusuf.
Selain itu, pembelian semen juga akan meningkat jika pembangunan infrastruktur kian masif. Alhasil, ada industri lain yang diuntungkan dari pembangunan infrastruktur.
"Multiplier effect ini secara teori berguna untuk kembali mendorong pertumbuhan ekonomi," terang Yusuf.
Meski begitu, bukan berarti Yusuf setuju pemerintah membangun infrastruktur di tengah pandemi seperti sekarang. Sepakat dengan Bhima, ia menganggap pemerintah sebaiknya mengalokasikan dana infrastruktur untuk perlindungan sosial.
"Kalau pemerintah harus memilih prioritas, mau tidak mau perlindungan sosial karena ini yang bisa berikan efek besar ke pemulihan ekonomi," tutur Yusuf.
Perlindungan sosial ini erat kaitannya dengan konsumsi rumah tangga. Pemerintah biasanya akan memberikan beragam bantuan sosial (bansos) mulai dari bahan pokok sampai uang tunai.
Bila banyak masyarakat yang mendapatkan bansos khususnya berupa uang tunai, maka mereka bisa membelanjakan lagi uang tersebut untuk membeli kebutuhan pokok. Kegiatan itu akan memompa roda perekonomian.
"Perlindungan sosial bukan hanya untuk pemulihan ekonomi tapi juga upaya turunkan tingkat kemiskinan," jelas Yusuf.
Pemerintah, tambah Yusuf, sebaiknya mengkaji lagi target pembangunan infrastruktur tahun ini. Selain itu, Yusuf menyarankan pemerintah menghitung dampak dari dana yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur.
"Kalau pemerintah berada di persimpangan, harus memilih antara infrastruktur atau perlindungan sosial, urgensi di perlindungan sosial," katanya.
Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana untuk perlindungan sosial sebesar Rp157,41 triliun. Jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan infrastruktur yang mencapai Rp400 triliun.
Perlindungan sosial sendiri menjadi salah satu klaster yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021. Secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan dana untuk PEN 2021 sebesar Rp699,43 triliun.
