Tjahjo Singgung Pemerintahan Soeharto Efisien, Tapi Terpusat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menilai pemerintahan presiden ke-2 Indonesia, Soeharto memiliki pola pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Menurutnya, hal tersebut bisa terjadi karena kala itu semua keputusan terpusat pada satu kepemimpinan. Meski demikian, ia menyadari itu dilakukan demi mempertahankan kekuasaan.

"Mulai zaman Pak Harto, dengan pelitanya itu, semakin efektif, efisien. Walaupun dalam tanda petik upaya mempertahankan kekuasaan yang cukup panjang," tuturnya dalam acara yang disiarkan langsung melalui Youtube Kementerian PANRB, Kamis (22/4).

"Cukup Pak Harto presiden, wapres sekedar ban serep. [Kewenangan] Yang kedua dipegang Setneg (Sekretariat Negara) dan Setkab (Sekretariat Kabinet)," tambah dia.

Tjahjo mengatakan di zaman pemerintahan Soeharto posisi gubernur pun tidak dipilih oleh rakyat, melainkan oleh Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan yang diisi oleh Solihin Gautama Purwanegara. Solihin juga memilih langsung Kapolda dan Pangdam Jaya, beserta jajarannya.

Mekanisme rekrutmen TNI, Polri, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), hingga organisasi seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), sambung Tjahjo, bahkan harus melalui Golkar.

"Dengan segala plus minusnya, tapi hubungan tata kelola pemerintahan ini dalam konteks stabilitas daerah, nasional, bisa terjaga dengan baik lewat pelita per pelita," tuturnya.

Memasuki era reformasi, Tjahjo mengatakan pola pemerintahan berubah. Saat ini, proses pengambilan keputusan perihal jabatan di instansi pemerintah harus melalui proses yang terbuka.

"Pemilihan kepada presiden dengan proses demokratis. Inilah yang terjadi. Pilih duta besar saja lewat DPR, kapolri, panglima TNI, BPK, OJK, KPK, lewat fit and proper di DPR. Walaupun itu bagian dari sebuah pemerintahan. Ini yang ingin kita tata dengan baik," ucap Tjahjo.

Selain itu, politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti era pemerintahan presiden pertama Indonesia, Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dalam upaya menciptakan aparatur pemerintah yang efektif.

Ia mengatakan upaya ini dilakukan dengan mendirikan berbagai sekolah kedinasan yang sampai saat ini masih berdiri. Tjahjo menegaskan upaya ini masih dipelihara dan dipadu sampai sekarang.

"Itu membangun institusi supaya bagaimana tata kelola pemerintahan dan aparatur pemerintah itu mempunyai pola pikir yang lebih komprehensif, integral," ujarnya.