RK soal Mudik: Rindu itu Penting, Jiwa Orang Tua Lebih Utama
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta para perantau dapat menahan diri untuk tidak mudik ke daerahnya saat Idul Fitri 1442 Hijriah sebagai langkah menyelamatkan para orang tua dari penularan Virus Corona.
"Tahun lalu, seorang lansia yang ditengok pemudik dari Jakarta akhirnya terpapar Covid," ucap pria yang akrab disapa Emil itu dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Selasa (4/5).
"Rindu itu penting. Bertemu orang tua di kampung halaman itu mulia. Namun keselamatan jiwa orang tua saat darurat Covid ini lebih utama dari segalanya," lanjut dia.
Mantan Wali Kota Bandung itu pun mengajak masyarakat menahan diri tahun ini. Pemerintah, kata dia, terus mengintensifkan vaksinasi Covid-19 agar pandemi bisa ditangani dengan baik.
"Mari tahan tidak mudik dulu tahun ini. Seiring dengan berhasilnya vaksinasi yang akan dikebut tahun ini, sehingga Insya Allah mudik tahun depan bisa kembali normal seperti dahulu," ujarnya.
Terpisah, Ketua harian Satgas Covid-19 Provinsi Jabar Daud Achmad menyatakan pihaknya akan mengikuti arahan pemerintah pusat di mana mudik lokal tetap tidak diperbolehkan. Sedangkan, mudik dalam aglomerasi diperbolehkan.
"Dalam aturan Surat Edaran Menhub, mobilitas di dalam wilayah aglomerasi masih diperbolehkan," ujar Daud.
Aglomerasi adalah kota atau kabupaten yang telah diperpanjang yang terdiri dari pusat kota yang padat, umumnya kotamadya, dan kabupaten yang terhubung oleh daerah perkotaan yang berkesinambungan. Beberapa wilayah aglomerasi di Jawa Barat adalah Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) dan Bandung Raya.
Untuk diketahui, pemerintah telah memberlakukan larangan mudik yang berlaku selama periode 6-17 Mei. Tak hanya itu, melalui Addendum Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021, pemerintah memutuskan memberlakukan pengetatan mudik di masa sebelum dan sesudah larangan yakni 22 April sampai 5 Mei 2021 dan 18 Mei sampai 24 Mei 2021.
Satlantas Polresta Bandung mencatat sejak 24 April 2021 sebanyak 963 kendaraan putar balik di Gerbang Tol (GT) Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam penyekatan arus mudik Lebaran 2021.
Mayoritas kendaraan tersebut merupakan kendaraan dengan pelat nomor wilayah Jabodetabek. Kendaraan itu berputar balik karena tak bisa menunjukkan surat negatif Covid-19.
"Ada 963 kendaraan yang diputarbalikkan dari 2.889 unit kendaraan yang diperiksa di Cileunyi," kata Erik di Bandung, Selasa seperti dikutip dari Antara.
Kepadatan wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat yang menjadi akses utama pemudik selama dua hari terakhir pun terpantau dipadati pelintas yang menggunakan sepeda motor. Mereka terlihat membawa barang-barang, mulai dari pakaian hingga oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman.
"Kami sengaja pulang lebih awal karena ada saudara nikah di kampung Tanggal 9 Mei. Kalau berangkat dekat hari nikahan jalan sudah disekat, enggak boleh mudik," kata Suwarno, salah seorang pemudik saat ditemui di Karawang, Jawa Barat, Selasa dini hari.
Dia mengaku melakukan perjalanan pada malam hari sebelum pemerintah memberlakukan pelarangan mudik, lalu berencana kembali ke Tangerang, Banten, setelah kebijakan pelarangan itu dicabut.
"Mudik Lebaran sudah jadi tradisi tahunan, pergi sebelum kebijakan diberlakukan dan pulang setelah pelarangan dicabut," kata Suwarno.
Terpisah, Polda Sulawesi Selatan segera melakukan operasi penyekatan mudik di sejumlah titik perbatasan Kota Makassar dan kabupaten sekitarnya dengan menyiagakan 3.200 personel bersamaan gelaran Operasi Ketupat 2021.
Pelaksanaan operasi penyekatan mudik ini akan digelar pada tanggal 6 hingga 17 Mei dengan melibatkan seluruh unsur TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Perhubungan.
"Kita sudah lakukan kesiapan, dimana ada kurang lebih 3.200an personel nantinya akan turun pada hari H pelaksanaan Operasi Ketupat mulai 6 sampai 17 Mei, sesuai dengan yang ditetapkan Mabes Polri bersama-sama dengan seluruh jajaran TNI dan pemda," kata Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam, Selasa (4/5).
Saat ini, kata jendral bintang dua itu, jumlah titik sebaran pos penyekatan masih dalam tahap pelaksanaan. Namun, beberapa daerah yang di luar wilayah aglomerasi, seperti Makassar, Kabupaten Maros, Gowa dan Takalar, sudah berjalan.
"Kalau untuk jumlah poskonya masih kita mapping. Tempatnya di perbatasan dijaga personel gabungan. Kitakan ada pos stasioner dan ada pos yang mobile. Kita buat begitu untuk mencakup pengamanan secara keseluruhan. Titik-titiknya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing," jelasnya.
(hyg/mir/kid)