Pemerintah Dinilai Sibuk Urus Non-militer Ketimbang Alutsista

CNN Indonesia | Rabu, 05/05/2021 03:42 WIB
Imparsial menyebut Pemerintah lebih sibuk mengurus hal non-militer dan komponen cadangan yang tak urgen ketimbang membenahi alutsista. Petani menanam padi di Food Estate, Kapuas, Kalteng, Selasa (6/4). Kemenhan dinilai lebih sibuk mengurus program semacam ini daripada alutsista. (Foto: ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S)
Jakarta, CNN Indonesia --

Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai pemerintah lebih sibuk mengurus hal yang bukan militer daripada memodernisasi alat utama sistem senjata (alutsista).

Hal ini dikatakan terkait insiden karamnya KRI Nanggala-402. Kapal selam buatan Jerman itu diketahui sudah berusia lebih dari 40 tahun.

Dia menyebut Pemerintah malah melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tak terlalu penting dan juga berpotensi menghabiskan anggaran cukup besar. Misalnya, komponen cadangan (Komcad) dan food estate.


"Rekrutmen Komcad, dan bahkan sibuk pada tugas-tugas non-militer, seperti program cadangan logistik strategis nasional. Ini terlihat dari telah terbitnya sekitar 40 MoU antara TNI dan berbagai lembaga sipil untuk tugas-tugas non militer," kata dia, dalam diskusi daring yang digelar Centra Initiative, Selasa (4/5).

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyerahkan penanganan program lumbung pangan atau food estate kepada Menhan Prabowo Subianto. Bentuknya, penanaman sejumlah lahan gambut di Kalimantan.

Pihak masyarakat sipil mengkritik kebijakan ini lantaran menilai Pemerintah tak belajar pada kegagalan proyek lahan gambut sejuta hektare era Presiden kedua RI Soeharto yang menghamburkan anggaran dan merusak lingkungan.

Hussein melanjutkan Pemerintah minim komitmen dalam modernisasi alutsista, terutama untuk matra TNI Angkatan Laut. Hal ini bisa terlihat melalui alokasi anggaran alutsista TNI AL yang tak mengalami peningkatan signifikan sejak 2015.

"Belanja alutsista TNI AL sejak 2015 dan 2016 mendapat alokasi paling sedikit. Meski di 2017 lalu mengalami kenaikan tapi jumlahnya tidak signifikan jika dibandingkan dengan anggaran di matra AD," kata Husein saat menjadi pembicara damam

Padahal, kata Hussein, Presiden Jokowi di periode pertama masa jabatannya mengkampanyekan poros maritim dunia.

Infografis Komcad, Pasukan Bela Negara Baru IndonesiaInfografis Komcad, Pasukan Bela Negara Baru Indonesia. (Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian)

"Sekalipun besaran anggaran pertahanan naik, Jokowi tidak memaksakan visi Poros Maritim dunia dalam distribusi alokasi belanja. Akibatnya tidak ada kenaikan signifikan dalam belanja alutsista untuk matra laut dan udara," ujarnya.

Pasca-insiden karamnya KRI Nanggala-402, Prabowo sudah menyerahkan rencana induk atau masterplan alutsista selama 25 tahun. Sejauh ini, belum ada tindak lanjut perbaikan rencana belanja alutsista pemerintah.

Terkait Komcad, Juru Bicara Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Dahnil Anzar Simanjutak sempat mengatakan program tersebut bertujuan agar RI siap jika saja ada perang.

"Pembangunan kekuatan pertahanan suatu negara akan sulit dilakukan saat perang," kata dia, Kamis (4/2).

"Komcad sebagai subsistem pertahanan RI adalah bagian yang integral dalam sistem Pertahanan kita yang perlu diperkuat bersamaan dengan modernisasi alutsista," dalihnya.

(tst/arh)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK