Mudik Aglomerasi Dilarang, Tapi Tak Akan Ada Penyekatan

CNN Indonesia | Jumat, 07/05/2021 20:08 WIB
Pemerintah tidak akan melakukan penyekatan untuk mencegah masyarakat mudik lokal di wilayah aglomerasi. Pemerintah tidak akan melakukan penyekatan untuk mencegah masyarakat mudik lokal di wilayah aglomerasi (CNN Indonesia/Michael Josua Stefanus)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah tidak akan melakukan penyekatan di wilayah aglomerasi meski masyarakat dilarang melakukan mudik sepanjang 6-17 Mei. Meski mudik dilarang di wilayah aglomerasi, moda transportasi umum juga akan beroperasi.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati melalui siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (7/5).

"Di wilayah aglomerasi pun mudik dilarang. Yang diperbolehkan adalah aktivitas yang esensial, dan transportasi masih akan melayani masyarakat di kawasan ini dengan pembatasan," kata Adita.


Adita menjelaskan bahwa transportasi darat akan tetap melayani masyarakat di wilayah aglomerasi. Akan tetapi, ada pembatasan jam operasional serta jumlah armada.

"Di samping itu akan diperketat pula pengawasan terhadap protokol kesehatan," imbuhnya.

Bila merujuk ketentuan Pasal 3 ayat (4) SE Satgas Nomor 13 Tahun 2021, daerah yang warganya diperbolehkan melakukan perjalanan antardaerah penyangga wilayah aglomerasi yakni Medan Raya yang meliputi Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo.

Kemudian Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), lalu Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Begitu juga Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, Purwodadi alias Semarang Raya.

Lalu Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul yang tergabung dalam Yogyakarta Raya. Dilanjutkan Solo Raya yang meliputi Kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen.

Ada pula Surabaya, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo yang disebut Surabaya Raya. Dan terakhir, Makassar Raya yang meliputi Makassar, Takalar, Maros, Sungguminasa.

Di wilayah aglomerasi, hanya aktivitas non-mudik yang boleh dilakukan. Misalnya kegiatan esensial di sektor logistik, pendidikan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi.

Kemudian keuangan perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, industri strategis, pelayanan dasar, objek vital. Serta beberapa sektor sosial ekonomi pendukung seperti tempat ibadah, fasilitas umum, dan sektor seni-sosial-budaya.

Kegiatan esensial yang dimaksud juga boleh tetap dilakukan berdasarkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kabupaten/Kota dan PPKM Mikro yang saat ini dijalankan masing-masing pemerintah daerah.

Senada, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito juga membenarkan bahwa narasi larangan mudik tetap satu suara dan terpusat.

Masyarakat dilarang mudik baik jarak jauh maupun jarak dekat atau di wilayah aglomerasi.

Ia pun meminta aktivitas silaturahmi tahun ini dilakukan masyarakat memanfaatkan teknologi informasi lewat daring atau virtual.

"Kebijakan tetap yaitu peniadaan mudik, tujuannya agar tidak terjadi peningkatan mobilitas masyarakat pemicu kerumunan. Kebijakan ini diterbitkan atas alasan potensi silaturahmi dengan kontak fisik yang terjadi saat bertemu yang berpotensi menimbulkan peningkatan peluang transmisi dalam lingkup keluarga," pungkas Wiku.

(khr/bmw/bmw)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK