Bocor Penyekatan Mudik dan Was-was Varian Baru Corona

CNN Indonesia

Jumat, 07 Mei 2021 19:18 WIB

Epidemiolog mengatakan pemerintah harus tegas untuk mencegah penularan Covid-19 setelah melarang mudik, tidak setengah-setengah. — Foto aerial kendaraan terjebak macet di Pintu Tol Cikupa, Tangerang, Kamis (6/5/2021). Ribuan kendaraan terjebak macet hingga delapan kilometer akibat kegiatan penyekatan larangan mudik Lebaran 2021. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Jakarta, CNN Indonesia --

Penularan virus corona (Covid-19) selalu mengalami tren kenaikan setiap kali masyarakat ramai melakukan perjalanan karena momen libur panjang, baik Idul Fitri maupun hari besar lainnya.

Oleh karena itu, pada momen lebaran Idul Fitri 1442 hijriah/2021 ini pemerintah pusat RI memberlakukan lagi kebijakan larangan mudik. Kebijakan itu berlangsung 6-17 Mei 2021.

Pada hari pertama pelaksanaan, Kamis (6/5), Mabes Polri menyatakan lebih dari 23 ribu kendaraan diputar balik dari posko penyekatan berbagai wilayah dari Sumatera hingga Bali. Jumlah tersebut terdiri dari 12.267 pengendara mobil, 7.352 kendaraan roda dua atau sepeda motor, 2.148 mobil berpenumpang, dan 1.768 kendaraan barang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah memprediksi sebanyak 18,9 juta orang akan melakukan mudik meski telah dilarang pemerintah pada 29 April lalu.

Di satu sisi, risiko penularan Covid-19 sendiri ditambah dengan terkuaknya telah keberadaan pasien dengan kasus mutasi-mutasi baru virus corona dari negara lain.

Lihat juga:

Rangkuman Covid: Mudik Aglomerasi Dilarang, Opsi Tutup WNA

Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan mobilitas masyarakat dalam jumlah besar pada masa lebaran ini memungkinkan penularan varian baru virus Corona semakin luas.

Menurut Pandu, jika 80 persen dari virus yang tersebar merupakan varian baru akan terjadi kekacauan. Sebab, belajar dari negara lain--salah satunya India--, lonjakan kasus pada gelombang kedua disebabkan oleh varian baru virus Corona.

"80 persen kan perkiraan ekstrem saya. Sudah di atas 40 persen, 50 persen cukup untuk menularkan ke banyak orang," kata Pandu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (5/5).

Di satu sisi, ia sendiri masih melihat larangan mudik oleh pemerintah hanya bentuk keseolah-olahan saja atau masih setengah hati. Sebab, menurutnya, pemerintah sebenarnya telah mengetahui bahwa masyarakat tidak bisa dicegah melakukan mudik.

Semestinya, kata Pandu, masyarakat yang melakukan mudik dibatasi. Mereka mesti didaftar dan difasilitasi sehingga bisa melakukan mudik dengan aman.

Pandu memandang lonjakan kasus Covid-19 tidak disebabkan mudik, melainkan interaksi antar masyarakat, baik melalui silaturahmi maupun bentuk mobilitas lainnya.

"Makanya mudiknya diatur supaya interaksi antarmanusianya bisa diatur. Banyak caranya," ujar Pandu.

Menurutnya, pemerintah mengetahui dan bisa melakukan cara tersebut, namun yang terlihat selama ini juga tak serius dalam menangani pandemi.

"[Pemerintah] ini kan selalu mendua, pemulihan ekonomi. Orang enggak boleh mudik tapi datang ke kotaku boleh, berwisata boleh. Semuanya kan seperti kontradiksi," protesnya.

"Dia juga pengin kelihatannya melarang. Kalau sudah melarang, masyarakatnya enggak patuh nanti bisa nyalahin masyarakatnya. Pemerintahnya nggak mau disalahin," tambah Pandu.

Lihat juga:

Insentif Belum Dibayar, Nakes Wisma Atlet Minta Bantuan LBH

Bagaimana Satgas Covid-19 mempersiapkan antisipasi risiko ada di halaman selanjutnya.

Menghadapi potensi tren kenaikan ini, Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan pihaknya telah menyiapkan diri guna menghadapi potensi penularan.

Di sisi lain, kata Wiku, berkaca dari lonjakan kasus sebelumnya, pemerintah masih bisa mengendalikan pandemi.

"Jadi apa yang perlu disiapkan dari dulu, kan kita tinggi sudah bisa kan, meskipun kewalahan kita bisa karena terkendali," kata Wiku saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Jumat (7/5).

Wiku mengakui setiap libur panjang kasus penularan selalu melonjak, termasuk saat masyarakat merayakan Idul Fitri. Ia juga tidak bisa memastikan apakah dampak Idul Fitri tahun ini lebih besar dari sebelumnya.

Hanya saja, kata Wiku, ada kemungkinan kenaikan kasus Covid-19 akibat libur lebaran tidak separah tahun lalu. Sebab, pemerintah telah melakukan persiapan dalam waktu yang lebih lama.

"Jadi kan logikanya kalo persiapan lebih lama harusnya dampaknya tidak seperti yang lalu," ujar Wiku.

"Jadinya kayak apa kita tunggu aja. Yang penting kita kerja terus," tambahnya.

Lihat juga:

Siasati Aglomerasi, Kota Bekasi Akan Beri SIKM ke Pekerja

Selain itu, kata Wiku, kebijakan pemerintah pusat melarang mudik dinilai efektif mengurangi jumlah masyarakat yang hendak melaksanakan hajat tahunan itu.

Menurut Wiku, mulanya terdapat 33 persen masyarakat yang hendak melakukan mudik. Setelah pemerintah menerbitkan larangan, jumlah tersebut turun menjadi 11 persen.

Angka ini terus turun hingga tersisa 7 persen setelah pemerintah melakukan sosialisasi pengetatan. Dengan adanya pencekalan di lapangan, Wiku berharap jumlah pemudik terus turun hingga di bawah 7 persen.

"Menurun itu sendiri jumlahnya sudah jutaan. Dari 33 ke 11 itu puluhan juta. Terus dari 1 ke 7 persen, itu juga 10 juta ada. 10 juta [orang tidak mudik] itu bermakna," tegas Wiku.

Oleh karena itu, sambung Wiku, Satgas optimistis pada momen lebaran tahun ini tidak akan menimbulkan lonjakan kasus Covid-19 yang meledak.

Meskipun demikian, dia tidak menampik bahwa akan terjadi kenaikan. Sebab, pelaksanaan larangan mudik di lapangan tetap saja bocor.

Namun, pihaknya melihat jumlah kebocoran itu bisa ditekan dengan program karantina yang juga digencarkan di daerah-daerah.

"Naik potensinya ada, sudah pasti bocor, yang mengambil keputusan mudik juga masyarakat sendiri. Konsekuensinya, ya, dia yang tanggung juga nanti kan," kata Wiku.